Dipi76
New member
Rekomendasi DPR
Citibank Dilarang Terbitkan Kartu Kredit
Ester Meryana | Pepih Nugraha | Jumat, 8 April 2011 | 17:17 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Desakan Komisi XI DPR untuk membekukan penerbitan kartu kredit Citibank yang baru sebagai salah satu hasil keputusan rapat, telah dilakukan oleh Bank Indonesia.
"Tetapi apa yang disarankan atau direkomendasikan DPR ini sebagian sudah dilakukan. Misalnya, pembukuan (penerbitan) kartu kredit mulai kemarin," jelas Deputi Gubernur Senior BI Budi Rohadi, usai pembacaan kesimpulan oleh pimpinan Rapat Achsanul Qosasi, di DPR, Jumat ( 8/4/2011 ).
Pembekuan penerbitan kartu kredit ini merupakan salah satu dari 12 poin kesimpulan yang dihasilkan oleh Komisi XI, yang untuk ini telah dibentuk tim perumus, yang terdiri dari Maruarar Sirait, Meutia Hafid, Andi Timo Pangeran, dan Maiasakh Johan.
Dalam kesimpulannya DPR pun mendesak BI untuk mencabut, merevisi, dan menyempurnakan PBI No. 11/11 /PBI/ 2009 , dan SE No. 11/10 /DSAP, mengenai tata cara pelaksanaan penagihan atas tunggakan yang diragukan dan macet kepada pihak ketiga.
Namun, terkait pencabutan tersebut, Budi menyatakan peraturan itu belum dan tidak akan dicabut. "Nggak, nggak dicabut, itu bagus kok dicabut," jelas Budi.
Selain itu, Komisi XI pun akan melakukan revisi terhadap UU tentang Perbankan dan UU tentang Bank Indonesia pada masa sidang IV mendatang.
Secara keseluruhan, Komisi XI menyatakan rasa kecewanya atas ketidakpatuhan dan kelalaian Citibank terhadap instruksi BI. BI pun dinilai melakukan pengawasan yang sangat lemah dan tidak tegas.
Baik BI dan Citibank NA Indonesia diminta melapor pelaksanaan keputusan ini kepada Komisi XI, dalam waktu satu bulan sejak keputusan dikeluarkan. Keputusan ini pun akan diteruskan kepada Presiden RI, Duta Besar AS untuk Indonesia, hingga pimpinan Kantor Pusat Citibank di AS.
Sumber: Kompas
-dipi-
Citibank Dilarang Terbitkan Kartu Kredit
Ester Meryana | Pepih Nugraha | Jumat, 8 April 2011 | 17:17 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Desakan Komisi XI DPR untuk membekukan penerbitan kartu kredit Citibank yang baru sebagai salah satu hasil keputusan rapat, telah dilakukan oleh Bank Indonesia.
"Tetapi apa yang disarankan atau direkomendasikan DPR ini sebagian sudah dilakukan. Misalnya, pembukuan (penerbitan) kartu kredit mulai kemarin," jelas Deputi Gubernur Senior BI Budi Rohadi, usai pembacaan kesimpulan oleh pimpinan Rapat Achsanul Qosasi, di DPR, Jumat ( 8/4/2011 ).
Pembekuan penerbitan kartu kredit ini merupakan salah satu dari 12 poin kesimpulan yang dihasilkan oleh Komisi XI, yang untuk ini telah dibentuk tim perumus, yang terdiri dari Maruarar Sirait, Meutia Hafid, Andi Timo Pangeran, dan Maiasakh Johan.
Dalam kesimpulannya DPR pun mendesak BI untuk mencabut, merevisi, dan menyempurnakan PBI No. 11/11 /PBI/ 2009 , dan SE No. 11/10 /DSAP, mengenai tata cara pelaksanaan penagihan atas tunggakan yang diragukan dan macet kepada pihak ketiga.
Namun, terkait pencabutan tersebut, Budi menyatakan peraturan itu belum dan tidak akan dicabut. "Nggak, nggak dicabut, itu bagus kok dicabut," jelas Budi.
Selain itu, Komisi XI pun akan melakukan revisi terhadap UU tentang Perbankan dan UU tentang Bank Indonesia pada masa sidang IV mendatang.
Secara keseluruhan, Komisi XI menyatakan rasa kecewanya atas ketidakpatuhan dan kelalaian Citibank terhadap instruksi BI. BI pun dinilai melakukan pengawasan yang sangat lemah dan tidak tegas.
Baik BI dan Citibank NA Indonesia diminta melapor pelaksanaan keputusan ini kepada Komisi XI, dalam waktu satu bulan sejak keputusan dikeluarkan. Keputusan ini pun akan diteruskan kepada Presiden RI, Duta Besar AS untuk Indonesia, hingga pimpinan Kantor Pusat Citibank di AS.
Sumber: Kompas
-dipi-
