Rencana Mogok Masal Organda DKI, Jum'at 27 Mei 2011.

Dipi76

Dipi76

New member
Organda Mogok Massal
Organda: Kami Tidak Main-main
Robert Adhi Kusumaputra | Kamis, 26 Mei 2011 | 19:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Organda DKI Jakarta Soedirman mengatakan, pihaknya memastikan tetap akan melakukan aksi mogok massal pada Jumat (27/5/2011) menuntut pencabutan kebijakan pembatasan angkutan berat di JTDK.

Dia mengklaim aksi mogok operasi akan dilakukan oleh 32.000 awak dan 16.000 kendaraan berat dan pelaksanaannya akan diserahkan kepada awak angkutan berat di pool masing-masing.

Dia menegaskan, pihaknya serius melakukan aksi mogok operasi meski bakal merugi Rp 12 miliar per hari. "Aksi ini tidak main-main, akan kami buktikan nanti mogok massal," tambahnya.

Sementara pihak Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) sudah menerima surat tembusan mengenai rencana aksi mogok sopir truk terkait pembatasan operasional angkutan berat melalui tol dalam kota.

"Organda mengirimkan suratnya kepada pengusaha, namun tembusannya kepada Polda Metro Jaya," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Baharudin Djafar di Jakarta, Kamis (26/5/2011).

Namun, perwira menengah kepolisian itu menyebutkan, jika sopir truk tetap melakukan aksi mogok, jangan mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. "Harapannya jangan ada aksi karena merugikan masyarakat," ujar Baharudin.

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta meminta Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) DKI untuk tidak melakukan mogok operasi karena protes pembatasan angkutan berat.

Kepala Dishub DKI Jakarta Udar Pristono di Jakarta, Kamis, mengatakan, kebijakan pembatasan angkutan berat, kontainer, dan truk di jalan tol dalam kota dilakukan dengan adil. Pristono mengatakan, kebijakan tersebut bukan melarang angkutan berat masuk ke jalan tol, melainkan hanya mengatur waktu operasional angkutan barang itu pada waktu malam hari, atau menggunakan jalan tol lingkar luar (JORR) pada siang hari. "Jadi tidak ada penutupan jalan tol. Semuanya terbuka untuk kendaraan berat," katanya.

Sementara hasil evaluasi pembatasan angkutan berat terdapat lima indikator positif, yaitu kecepatan kendaraan di jalan tol dalam kota meningkat hingga 34,53 km per jam, dan jumlah penumpang angkutan umum khususnya busway koridor IX (Pinang Ranti-Pluit) meningkat hingga 44.000 penumpang per hari.

Indikator selanjutnya yaitu polusi udara dari kendaraan berkurang, berkurangnya penggunaan BBM subsidi, dan produktivitas kerja per individu meningkat karena kemacetan mulai berkurang. "Berdasarkan hal itu, saya imbau kepada Organda DKI untuk tidak melakukan mogok massal besok karena kebijakan tersebut telah menghasilkan lima indikator positif dari berbagai aspek," katanya.



Sumber: Kompas



-dipi-
 
Mogok Massal
Sudah Ada Kesepakatan, Jangan Mogoklah
Robert Adhi Kusumaputra | Kamis, 26 Mei 2011 | 19:40 WIB

1349033620X310.jpg


JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Freddy Numberi berkeyakinan rencana armada truk anggota Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) untuk melakukan mogok operasi pada Jumat (27/5) terkait uji coba pembatasan truk, tidak akan terjadi.

"Betul, Pak Menhub Freddy Numberi yakin, tidak akan ada pemogokan besok (27/5). Pak Freddy juga sudah mengimbau hal itu (agar tidak mogok) karena malam ini secara formal kesepakatan yang sudah ada akan dirapatkan di Menko Perekonomian bersama pihak terkait Kamis (26/5/11) malam ini," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik, Kementerian Perhubungan, Bambang S Ervan saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Bambang juga membenarkan sudah ada kesepakatan awal antara Organda, bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Perhubungan tentang rencana kerja pengaturan jam operasional truk yang ditandatangani pada Kamis pagi (26/5).

Menurut Bambang, pihaknya tidak anti dengan pembatasan jam operasional truk, tetapi hendaknya diatur sebaik-baiknya. "Intinya, truk tetap beroperasi pada jam-jam yang ditentukan," katanya.

Sebelumnya, Ketua Organda DKI Jakarta Soedirman mengancam akan mogok massal pada Jumat (27/5) dengan tuntutan utama adalah pencabutan kebijakan pembatasan angkutan berat di jalan tol dalam kota.

Soedirman mengklaim, aksi mogok operasi akan dilakukan oleh 32.000 awak dan 16.000 kendaraan berat. Pelaksanaannya akan diserahkan kepada awak angkutan berat di pool masing-masing.

Dia menegaskan, Organda serius melakukan aksi mogok operasi meski bakal merugi Rp12 miliar per hari. "Aksi ini tidak main-main, akan kami buktikan nanti mogok massal," ujarnya. Rencana mogok itu juga ditentang Polda Metro Jaya. "Harapan kami, janganlah ada mogok itu karena akan merugikan banyak orang," ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Baharudin Djafar.

Menurut Baharudin, rencana mogok anggota Organda ini telah diketahui polisi sebelumnya. Pihak Organda telah mengirim surat pemberitahuan kepada para pengusaha angkutan darat dan juga ditembuskan ke Polda Metro Jaya.

"Kami minta mereka jalan seperti biasa, tetapi harus dirumuskan solusi terbaiknya. Kebijakan ini butuh kajian yang baik dan yang mana yang paling banyak manfaat bagi masyarakat, karena petugas lebih memprioritaskan masyarakat yang lebih banyak," tutur Baharudin.


Sumber: Kompas



-dipi-
 
Kan yang mau mogok cuma kendaraan berat.
Justru angkutan umum diuntungkan kalau kendaraan berat ini dibatasi. Bisa cepet kejar setoran tanpa perlu kejebak macet.
 
Second_Sister said:
Kan yang mau mogok cuma kendaraan berat.
Justru angkutan umum diuntungkan kalau kendaraan berat ini dibatasi. Bisa cepet kejar setoran tanpa perlu kejebak macet.
Click to expand...

sapa tau karena toleransi lantas angkot juga ikutan mogok. secara organisasi kan mereka juga d bawah naungan organda
 
Wah ide bagus nih.. untuk mengatur jam operasi kendaraan berat di JTDK setidaknya ada langkah bijak untuk mengurai permasalahan utama dan klasik di ibukota yaitu MACET
tapi sayangnya kebijakan ini belum juga di uji coba udah dapat reaksi mogok..., ORGANDA dan masyarakat transportasi bersikap apatis seperti ini....
 
Organda Mogok, Tanjungpriok Lengang
Oleh: Wahyu Praditya Purnomo
Metropolitan - Jumat, 27 Mei 2011 | 10:55 WIB

1551082.jpg




INILAH.COM, Jakarta - Aksi Organisasi Angkutan Darat (Organda) melakukan aksi mogok operasi menyebabkan pelabuhan Tanjungpriok, Jakarta Utara, lengang.

Dari pantauan INILAH.COM di Pelabuhan Tanjungpriok, kondisinya terlihat lebih lengang. Hanya tampak satu-dua truk besar yang melintas. Truk-truk itu pun hanya masuk pelabuhan dan tidak keluar lagi untuk beroperasi.

Hal serupa pun terlihat di Jalan Cakung - Cilincing, jalan yang menjadi akses lintasan truk tampak sepi. Padahal sebelum adanya intruksi mogok operasi, jalur Jalan Cacing selalu dipadati angkutan berat.

Darjono (37), sopir truk dari CV Tugu Trans Indah, saat ditemui di Jalan Yos Sudarso mengatakan, pihak perusahaan telah memberikan intruksi untuk tidak melakukan operasi hari ini. "Saya mau pulang ke garasi, soalnya kami dihimbau untuk tidak jalan dulu," kata Darjono, kepada INILAH.COM, Jumat (27/5/2011).

Kepala Unit Angkutan Khusus Pelabuhan, Organda DKI Jakarta, Gemilang Tarigan mengatakan, hingga pukul 08.00 WIB, truk masih ada yang masuk ke Tanjungpriok. "Truk tersebut tidak akan beroperasi, hingga Pemprov DKI Jakarta mencabut kebijakan yang merugikan kami itu," kata Gemilang. [mah]


sumber: inilah.com



-dipi-
 
Kepala Unit Angkutan Khusus Pelabuhan, Organda DKI Jakarta, Gemilang Tarigan mengatakan, hingga pukul 08.00 WIB, truk masih ada yang masuk ke Tanjungpriok. "Truk tersebut tidak akan beroperasi, hingga Pemprov DKI Jakarta mencabut kebijakan yang merugikan kami itu," kata Gemilang.
Click to expand...

Sebuah stement yang egois, dan hanya memikirkan kepentingan golongannya saja....

Coba deh untuk dipraktikkan dulu regulasinya, kemudian dievaluasi berapa persen keuntungan dan kerugiannya untuk orang banyak. Peraturannya khan bukan melarang beroperasi tetapi beroperasi pada jam-2 tertentu agar bisa mengurai kemacetan yang selama ini menjadi masalah bagi hampir semua pengguna jalan di Jakarta...

Aku ga bisa bayangkan deh... kalo semua masyarakat bersikap seperti ini terhadap sebuah peraturan yang di buat pemerintah.... bisa-2 suatu saat nanti malah akan berlaku hukum rimba di negeri ini, karena semua ga mau merasa rugi dan lebih mementingkan kepentingan pribadi atau golongannya saja.....

Jadi ingat pelajaran PMP di sekolah dulu, nilai "MENDAHULUKAN KEPENTINGAN UMUM DI ATAS KEPENTINGAN PRIBADI ATAU GOLONGAN" sekarang hanya tinggal menjadi sebuah nilai moral tua yang sudah usang....
 
Last edited:
You must log in or register to reply here.
Back
Top