Dipi76
New member
Kajian UNICEF
Tak Ada Kota Ramah Anak di Indonesia
K7-11 | Egidius Patnistik | Sabtu, 16 Juli 2011 | 15:05 WIB
SEMARANG, KOMPAS.com — Berdasarkan hasil kajian UNICEF, Indonesia belum punya satu pun kota yang layak mendapat predikat Kota Ramah Anak. Sejauh ini, menurut Naning Puji Yulianingsih, perwakilan Child Protection Spesialist UNICEF, di Semarang, Jawa Tengah, Kota Surakarta termasuk yang terdepan dalam hal rintisan menuju kota ramah anak di Indonesia.
Di sela-sela peluncuran Rumah Keluarga Indonesia (RKI) DPW PKS Jateng, Sabtu (16/7/2011), Naning menyebutkan, untuk bisa disebut kota ramah anak, ada lima indikator utama. Pertama, jaminan pemenuhan hak anak oleh pemerintah. Kedua, adanya layanan yang bisa menjamin tumbuh kembang anak. Ketiga, adanya jaminan partisipasi anak terhadap lingkungan tempatnya tumbuh kembang. "Yang keempat, adanya jaminan layanan publik kepada anak dan kelima, adanya perlindungan dari pemerintah," kata Naning. Yang terjadi selama ini, masih ada diskriminasi perlakuan terhadap anak.
Di Surakarta, pemerintah kota menerbitkan kartu platinum untuk anak-anak miskin. Menurut Naning, dengan kartu platinum anak-anak bisa mendapatkan layanan utama. "Bisa menjadi kartu berobat, bisa menjadi kartu diskon di toko buku, dan lain-lain," kata Naning.
Secara umum, kota-kota di Indonesia masih kalah dengan Filipina dan India. Di Filipina, pemerintah memfasilitasi anak-anak untuk bisa duduk di parlemen. Sementara itu, di India, perlakuan negara terhadap pendidikan anak sangat luar biasa. "Itu berlaku untuk semua anak yang ada di negeri itu. Bukan hanya anak yang menjadi warga negaranya," kata Naning.
Di Indonesia, faktor penghambat utama adalah ketiadaan komitmen pemerintah. Meskipun sudah meratifikasi konvesi PBB untuk menjadi negara yang ramah anak, penerapan di lapangan tidak seperti yang diharapkan. "Rata-rata karena pemerintah daerah, khususnya pejabatnya, lebih suka mengurusi yang ada duitnya. Dengan demikian, komitmen dan kepedulian terhadap anak sangat rendah. Biasanya diserahkan kepada istri si kepala daerah untuk mengurusi," kata Naning.
Kompas
-dipi-
Tak Ada Kota Ramah Anak di Indonesia
K7-11 | Egidius Patnistik | Sabtu, 16 Juli 2011 | 15:05 WIB
SEMARANG, KOMPAS.com — Berdasarkan hasil kajian UNICEF, Indonesia belum punya satu pun kota yang layak mendapat predikat Kota Ramah Anak. Sejauh ini, menurut Naning Puji Yulianingsih, perwakilan Child Protection Spesialist UNICEF, di Semarang, Jawa Tengah, Kota Surakarta termasuk yang terdepan dalam hal rintisan menuju kota ramah anak di Indonesia.
Di sela-sela peluncuran Rumah Keluarga Indonesia (RKI) DPW PKS Jateng, Sabtu (16/7/2011), Naning menyebutkan, untuk bisa disebut kota ramah anak, ada lima indikator utama. Pertama, jaminan pemenuhan hak anak oleh pemerintah. Kedua, adanya layanan yang bisa menjamin tumbuh kembang anak. Ketiga, adanya jaminan partisipasi anak terhadap lingkungan tempatnya tumbuh kembang. "Yang keempat, adanya jaminan layanan publik kepada anak dan kelima, adanya perlindungan dari pemerintah," kata Naning. Yang terjadi selama ini, masih ada diskriminasi perlakuan terhadap anak.
Di Surakarta, pemerintah kota menerbitkan kartu platinum untuk anak-anak miskin. Menurut Naning, dengan kartu platinum anak-anak bisa mendapatkan layanan utama. "Bisa menjadi kartu berobat, bisa menjadi kartu diskon di toko buku, dan lain-lain," kata Naning.
Secara umum, kota-kota di Indonesia masih kalah dengan Filipina dan India. Di Filipina, pemerintah memfasilitasi anak-anak untuk bisa duduk di parlemen. Sementara itu, di India, perlakuan negara terhadap pendidikan anak sangat luar biasa. "Itu berlaku untuk semua anak yang ada di negeri itu. Bukan hanya anak yang menjadi warga negaranya," kata Naning.
Di Indonesia, faktor penghambat utama adalah ketiadaan komitmen pemerintah. Meskipun sudah meratifikasi konvesi PBB untuk menjadi negara yang ramah anak, penerapan di lapangan tidak seperti yang diharapkan. "Rata-rata karena pemerintah daerah, khususnya pejabatnya, lebih suka mengurusi yang ada duitnya. Dengan demikian, komitmen dan kepedulian terhadap anak sangat rendah. Biasanya diserahkan kepada istri si kepala daerah untuk mengurusi," kata Naning.
Kompas
-dipi-
