Permasalahan Batas Wilayah RI-Malaysia di Kalbar

Dipi76

Dipi76

New member
Perbatasan RI-Malaysia
Istana Belum Mau Komentari Perbatasan di Kalbar
Hindra Liu | Inggried Dwi Wedhaswary | Minggu, 9 Oktober 2011 | 11:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah mengatakan, dirinya belum dapat memberikan komentar terkait pernyataan anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin bahwa wilayah Indonesia di Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia berkurang sebesar 1.400 hektare di wilayah Camar Bulan, dan 80.000 meter persegi di Tanjung Batu. Faiza mengatakan, pernyataan tersebut perlu diuji kebenarannya.

"Perlu verifikasi terkait berita itu," kata Faiza ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (9/10/2011).

Faiza mengatakan, dirinya telah berkoordinasi dengan pihak Kementerian Luar Negeri RI setelah kabar berkurangnya luas areal di Camar Bulan dan Tanjung Batu beredar.

Sebelumnya, secara terpisah, Juru bicara Kemlu Michael Tene mengatakan, batas wilayah RI-Malaysia di daerah Kampung Camar saat ini masih dalam tahap perundingan.

"Indonesia dan Malaysia memiliki batas perairan di wilayah Kalimantan Barat. Saat ini, kedua pemerintah masih merundingkan batas wilayah maritim dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di daerah tersebut. Perundingan selanjutnya akan berlangsung pada 16-18 Oktober mendatang," kata Michael, Minggu (9/10/2011).

Michael menegaskan, pemerintah Indonesia dalam setiap perundingan perbatasan selalu mengedepankan kepentingan nasional dan berpedoman kepada Konvensi Hukum Laut yang dibuat PBB (UNCLOS).

======================

Batas Wilayah RI-Malaysia di Kalbar Masih Dirundingkan
| Inggried Dwi Wedhaswary | Minggu, 9 Oktober 2011 | 10:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Michael Tene mengatakan, batas wilayah RI-Malaysia di daerah Kampung Camar, Kalimantan Barat (Kalbar), saat ini masih dalam tahap perundingan. Hal itu diungkapkannya menanggapi pernyataan anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin yang mengatakan wilayah Indonesia di Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia berkurang sebesar 1.400 hektare di wilayah Camar Bulan, dan 80.000 meter persegi di Tanjung Batu.

"Indonesia dan Malaysia memiliki batas perairan di wilayah Kalimantan Barat. Saat ini, kedua pemerintah masih merundingkan batas wilayah maritim dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di daerah tersebut. Perundingan selanjutnya akan berlangsung pada 16-18 Oktober mendatang," kata Michael, Minggu (9/10/2011).

Michael menegaskan, pemerintah Indonesia dalam setiap perundingan perbatasan selalu mengedepankan kepentingan nasional dan berpedoman kepada Konvensi Hukum Laut yang dibuat PBB (UNCLOS).




Kompas




-dipi-
 
Ternyata garis perbatasannya bergeser sampai sejauh 2 Km ke arah wilayah RI... :))
Kalo ada separatis yang bisa dianggap sebagai WNI sendiri, perlakuannya secara tegas menggunakan perangkat militer... Kalo kasus2 seperti ini Militer kita kemana ya? ...




-dipi-
 
VIVAnews - Pemerintah Indonesia dan Malaysia kembali membahas masalah perbatasan kedua negara. Salah satu agenda yang akan dibicarakan adalah wilayah perbatasan di perairan Kalimantan Barat.

"Batas wilayah akan kembali dibahas pada 16 Oktober mendatang," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Michele Tene kepadaa VIVAnews.com di Jakarta, Minggu 9 Oktober 2011.

Menurut Tene, dalam pertemuan itu juga akan dibahas batas di wilayah Tanjung Datu yang dikabarkan dicaplok oleh Malaysia. Menurut dia, ada tiga komponen batas wilayah yang dibahas, yaitu batas landas kontinen, batas laut wilayah, dan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Tene mengatakan, untuk batas laut wilayah dan ZEE masih dirundingkan dengan Malaysia. "Untuk batas landas kontinen telah selesai dibahas pada 1969," kata dia.

Dia menambahkan, terkait batas wilayah perairan di Kalimantan Barat itu, Indonesia telah memiliki klaim tersendiri. Namun, klaim Indonesia itu belum diakui oleh Malaysia.

Sementara itu, terkait perbatasan darat di Camar Bulan, Tene mengatakan telah ada kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia. Jika ada informasi pelanggaran batas wilayah oleh Malaysia, Kemenlu akan menindaklanjutinya.
"Kami menunggu hasil verifikasi dari instansi terkait. Jika ada bukti nyata, kami akan ajukan protes ke Malaysia," kata dia. "Namun, jika hasil verifikasi itu tidak menemukan pelanggaran, protes itu tidak akan dilakukan."

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menemukan fakta patok batas antara Indonesia dan Malaysia tidak sesuai dengan Traktat London tahun 1824. Dia mengaku mendapatkan data garis batas wilayah Indonesia dengan Malaysia berubah.
Pantauan Hasanuddin di lapangan, patok batas kedua negara melengkung ke arah wilayah Indonesia. Akibatnya, kata dia, Indonesia berpotensi kehilangan wilayah seluas 1.400 hektare tanah di Camar Bulan dan 80 ribu meter persegi di Pantai Tanjung Datu. "Patok yang ada saat ini tidak sesuai dengan perjanjian London itu. Jelas, ini menambah luas wilayah Malaysia," kata dia.

Hasanuddin berjanji akan memaparkan hasil penelusurannya ini di hadapan Komisi I DPR. "Saya pegang semua data dan peta," tuturnya.

Sementara itu, menurut Wakil Kepala Penerangan Kodam Tanjungpura, Letkol Inf Totok, Camar Bulan masuk wilayah Malaysia.

"Hal ini berdasarkan pertemuan antara Indonesia-Malaysia di Semarang tahun 1978 yang memutuskan wilayah Camar Bulan masuk ke wilayah Malaysia," kata Letkol Inf Totok saat berbincang dengan VIVAnews.com, Minggu, 9 Oktober 2011. (art)
• VIVAnews

sumber

mungkin ini yang di tunggu-tunggu non dipi:):)):))(
 
Bukan itu yang aku tunggu den Gooner...:D
Tapi reaksi yang dilakukan militer/TNI...Dan tentu saja reaksi dari TNI itu bukan hanya sekedar lewat seorang pejabat penerangan militer...:D

Ketika ada kasus separatisme, reaksi militer itu begitu represif... Tapi untuk kasus2 seperti ini, paling banter cuma adu moncong meriam kapal perang...:))

Kasus pematokan batas wilayah ini nggak hanya terjadi di Kalbar saja, beberapa waktu yang lalu juga terjadi di Pulau Sebatik, yang malahan pihak Malaysia mematoknya dengan kawalan tentara2 mereka...

Ya mungkin aku kurang cukup bijaksana untuk melihat bahwa hal ini bisa diselesaikan dengan jalur diplomasi, seperti pandanganku dulu....:D




-dipi-
 
Memang bener tu, negara tetangga bikin ulah, :D

harusnya Militer dan angkatan kita cukup berani mengambil langkah untuk menghentikan perluasan wilayah tetangga, tapi sepertinya mereka juga harus menunggu instruksi dari atasan, kenapa gak inisiatif saja ya mereka bersatu dari sabang sampai merauke mengancam negara tetangga dengan mengambil pasukan dan persenjataan tanpa harus menunggu instruksi dari para atasan mereka? kan biar cepet selesai, kalau mau perang ya perang sekalian...

:D
 
sepertinya pejabat Indonesia sudah cuek, dan masa bodoh dengan teritorialnya sendiri. Sibuk mengamankan kekuasaannya.

Singapura juga memperluas wilayahnya, dengan cara membeli pasir dari Indonesia.
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top