JAKARTA, JUMAT -- Meskipun perubahan iklim ikut berperan dalam melahirkan bencana, namun Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dan pejabat-pejabatnya harus bertanggung jawab terhadap kerusakan yang terjadi. Sebab mereka telah mengizinkan pembangunan berlebihan, tanpa disertai perbaikan sistem drainase, yang berujung pada bencana banjir.
"Semakin kaya orang, makin banyak vila yang mereka bangun. Sehingga pegunungan penuh vila. Wilayah hijau, termasuk sungai-sungai menjadi makin sempit dan tidak memadai sebagai sistem drainase," kata Wapres dalam sebuah wawancara yang dilansir kantor berita AFP, Jumat (16/2).
"Sutiyoso harus ikut bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi, baik atau buruk," lanjut Kalla dalam wawancara di istana. "Namun di pihak lain, pemerintah nasional juga harus berbagi tanggung jawab tersebut," sambungnya.
Sejauh ini banyak kritik yang dilontarkan masyarakat mengenai cara pemerintah melindungi ibu kota dari banjir, seperti penundaan pembangunan kanal banjir baru. Pembangunan yang terlihat mencolok justru berupa mal-mal, gedung-gedung, dan vila.
Menurut Wapres, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dan pemerintah ibu kota guna mengurangi dampak banjir tahunan. "Diharapkan dalam waktu dua tahun mendatang, meski hujan turun dengan deras, bencana banjir tidak datang separah saat ini," ujarnya.
Sampai sekarang, Jakarta masih berjuang membersihkan sisa-sisa banjir yang telah menyebabkan meninggalnya 85 orang, dan memaksa setengah juta orang lainnya mengungsi dari rumah mereka.
"Semakin kaya orang, makin banyak vila yang mereka bangun. Sehingga pegunungan penuh vila. Wilayah hijau, termasuk sungai-sungai menjadi makin sempit dan tidak memadai sebagai sistem drainase," kata Wapres dalam sebuah wawancara yang dilansir kantor berita AFP, Jumat (16/2).
"Sutiyoso harus ikut bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi, baik atau buruk," lanjut Kalla dalam wawancara di istana. "Namun di pihak lain, pemerintah nasional juga harus berbagi tanggung jawab tersebut," sambungnya.
Sejauh ini banyak kritik yang dilontarkan masyarakat mengenai cara pemerintah melindungi ibu kota dari banjir, seperti penundaan pembangunan kanal banjir baru. Pembangunan yang terlihat mencolok justru berupa mal-mal, gedung-gedung, dan vila.
Menurut Wapres, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dan pemerintah ibu kota guna mengurangi dampak banjir tahunan. "Diharapkan dalam waktu dua tahun mendatang, meski hujan turun dengan deras, bencana banjir tidak datang separah saat ini," ujarnya.
Sampai sekarang, Jakarta masih berjuang membersihkan sisa-sisa banjir yang telah menyebabkan meninggalnya 85 orang, dan memaksa setengah juta orang lainnya mengungsi dari rumah mereka.