JAKARTA--MIOL: Rapat Kerja Komisi XI DPR, Selasa (20/2), bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Negara (Meneg) BUMN Sugiharto, belum menghasilkan keputusan. Rapat tersebut membahas rencana privatisasi 2007.
"Pertemuan itu belum dapat dikatakan sebagai rapat persetujuan dari rencana privatisasi BUMN. Rapat itu hanya rapat pendahuluan, jadi tidak bisa dianggap sebagai pengajuan untuk meminta persetujuan anggota DPR," tegas anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS, Rama Pratama dalam, rilis yang diterima MIOL, Selasa.
Rama menambahkan, dalam masalah privatisasi BUMN ini jangan gegabah. Pengalaman masa lalu, kata aktivis PKS ini harus menjadi pelajaran bagi pemerintah. Sarjana akuntansi dari FE UI ini mengingatkan dalam pembahasan rencana privatisasi hendaknya pemerintah bersama DPR membahas secara satu-per satu.
"Jangan menetapkannya secara sekaligus, tanpa memperhatikan persoalan-persoalan spesifik yang dihadapi masing-masing BUMN," katanya.
Dengan demikian, Rama menginginkan ada pertemuan khusus dengan Menteri BUMN Sugiharto yang memang mengagendakan rencana privatisasi masing-masing BUMN. Dalam pertemuan khusus itu, kata dia, Sugiharto harus membawa bahan-bahan yang lebih lengkap dan detail.
"Jangan sampai DPR kembali di fait a compli untuk memberi legitimasi dan persetujuan privatisasi tanpa melalui pembahasan mendalam," kata bekas aktivis mahasiswa, yang juga anggota Panitia Anggaran DPR ini.
"Pertemuan itu belum dapat dikatakan sebagai rapat persetujuan dari rencana privatisasi BUMN. Rapat itu hanya rapat pendahuluan, jadi tidak bisa dianggap sebagai pengajuan untuk meminta persetujuan anggota DPR," tegas anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS, Rama Pratama dalam, rilis yang diterima MIOL, Selasa.
Rama menambahkan, dalam masalah privatisasi BUMN ini jangan gegabah. Pengalaman masa lalu, kata aktivis PKS ini harus menjadi pelajaran bagi pemerintah. Sarjana akuntansi dari FE UI ini mengingatkan dalam pembahasan rencana privatisasi hendaknya pemerintah bersama DPR membahas secara satu-per satu.
"Jangan menetapkannya secara sekaligus, tanpa memperhatikan persoalan-persoalan spesifik yang dihadapi masing-masing BUMN," katanya.
Dengan demikian, Rama menginginkan ada pertemuan khusus dengan Menteri BUMN Sugiharto yang memang mengagendakan rencana privatisasi masing-masing BUMN. Dalam pertemuan khusus itu, kata dia, Sugiharto harus membawa bahan-bahan yang lebih lengkap dan detail.
"Jangan sampai DPR kembali di fait a compli untuk memberi legitimasi dan persetujuan privatisasi tanpa melalui pembahasan mendalam," kata bekas aktivis mahasiswa, yang juga anggota Panitia Anggaran DPR ini.