NEW YOR--MIOL: Setelah melalui perdebatan panas dalam beberapa hari terakhir, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat akhirnya mengeluarkan resolusi yang secara resmi menentang rencana Presiden George W Bush untuk mengirimkan pasukan tambahan sejumlah 21.500 personil ke Irak.
Resolusi tersebut disahkan melalui pemungutan suara dalam sidang DPR di Washington DC, Jumat, dengan perbandingan 246 anggota menyatakan setuju dan 182 menolak resolusi.
Di tengah dominasi suara Demokrat, resolusi itu didukung oleh 17 anggota DPR asal partai Bush --Republik, sementara dari pihak Demokrat dua anggotanya memilih tidak mendukung resolusi.
DPR AS sendiri beranggotakan 435 orang, terdiri 233 anggota asal Partai Demokrat dan 202 asal Partai Republik.
Kendati menyatakan menolak penambahan pasukan, resolusi itu menyatakan dukungan terhadap 138.000 personil militer AS yang saat ini berada di Irak.
Resolusi yang disahkan tersebut memang tidak mengikat, namun memiliki nilai sangat penting bagi Amerika Serikat karena merupakan hasil voting pertama kalinya di Kongres yang menentang kebijakan Bush dalam perang Irak sejak AS untuk pertama kalinya menyerang negara pimpinan Saddam Hussein tersebut pada tahun 2003.
Karena tidak mengikat, resolusi itu juga tidak berarti dapat memaksa Bush membatalkan niatnya menambah jumlah pasukan AS ke Irak.
Namun kalangan Demokrat, seperti yang dilaporkan media, telah bertekad untuk menjalankan langkah selanjutnya, yaitu berusaha memblok permintaan Bush untuk dana tambahan sebesar 93 miliar dolar AS bagi Pentagon --gedung Departemen Pertahanan AS di Arlington, Virgina dekat Washington DC, yang merupakan markas besar Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara AS.
Resolusi itu juga disebut-sebut dapat mengarah kepada dikeluarkannya undang-undang yang lebih mengikat terhadap kebijakan AS dalam perang Irak yang telah menewaskan lebih dari 3.100 personil militernya.
Dalam minggu-minggu ke depan, Kongres AS, yang terdiri dari DPR dan Senat, akan membahas dan melakukan pemungutan suara soal bujet untuk "perang melawan teror", yang dimulai dengan jumlah 93 miliar dolar untuk tahun 2007.
Setelah sukses menggolkan resolusi di tingkat DPR pada hari Jumat, para anggota Demokrat juga akan melakukan hal serupa di tingkat Senat.
Senat AS, yang terdiri dari 51 anggota asal Demokrat dan 49 asal partai Republik, akan menggelar sidang luar biasa pada Sabtu (17/2) untuk melakukan pemungutan suara terhadap resolusi serupa yang menentang rencana Bush menambah pasukan ke Irak.
Bush sendiri dalam berbagai kesempatan telah menyiratkan bahwa dirinya tidak akan terpengaruh dengan kecaman atas rencananya mengirimkan tambahan pasukan.
Menurutnya, AS perlu menambah pasukan dan tidak dapat begitu saja meninggalkan Irak di tengah maraknya kekerasan yang terjadi di negara tersebut, terutama di Baghdad, karena hal itu bisa memberikan dampak keamanan terhadap kawasan maupun AS sendiri.
Bush mengatakan pasukannya akan bekerja sama dengan tentara Irak dalam menghentikan pertikaian dan insiden saling bunuh di antara warga Irak.
Sebagian pihak mengatakan Irak telah mengalami perang saudara antara dua kelompok Muslim, yaitu Syiah dan Sunni.
Namun Bush mengatakan bahwa berdasarkan berbagai masukan yang diterimanya, situasi di Irak tidak dikategorikan sebagai perang saudara, kendati ia mengaku bahwa situasi di negara tersebut sangat berbahaya.
AS mulai menyerang Irak pada 18 Maret 2003 dan pada 13 Desember 2003 presiden Irak Saddam Hussein ditangkap oleh pasukan AS.
Saddam kemudian menjalani eksekusi mati dengan cara digantung pada 30 Desember 2006 karena dianggap bersalah membunuh warga Irak selama masa jabatannya sebagai presiden.
Sejak 2003, jumlah personil militer AS yang tewas di Irak tercatat lebih dari 3.100 tentara, yang lebih dari 2.500 di antaranya tewas dalam pertempuran.
Sedangkan jumlah warga Irak yang tewas belum diketahui secara pasti, namun PBB mengatakan, selama tahun 2006 saja sudah lebih dari 34.000 warga sipil Irak yang tewas.
Resolusi tersebut disahkan melalui pemungutan suara dalam sidang DPR di Washington DC, Jumat, dengan perbandingan 246 anggota menyatakan setuju dan 182 menolak resolusi.
Di tengah dominasi suara Demokrat, resolusi itu didukung oleh 17 anggota DPR asal partai Bush --Republik, sementara dari pihak Demokrat dua anggotanya memilih tidak mendukung resolusi.
DPR AS sendiri beranggotakan 435 orang, terdiri 233 anggota asal Partai Demokrat dan 202 asal Partai Republik.
Kendati menyatakan menolak penambahan pasukan, resolusi itu menyatakan dukungan terhadap 138.000 personil militer AS yang saat ini berada di Irak.
Resolusi yang disahkan tersebut memang tidak mengikat, namun memiliki nilai sangat penting bagi Amerika Serikat karena merupakan hasil voting pertama kalinya di Kongres yang menentang kebijakan Bush dalam perang Irak sejak AS untuk pertama kalinya menyerang negara pimpinan Saddam Hussein tersebut pada tahun 2003.
Karena tidak mengikat, resolusi itu juga tidak berarti dapat memaksa Bush membatalkan niatnya menambah jumlah pasukan AS ke Irak.
Namun kalangan Demokrat, seperti yang dilaporkan media, telah bertekad untuk menjalankan langkah selanjutnya, yaitu berusaha memblok permintaan Bush untuk dana tambahan sebesar 93 miliar dolar AS bagi Pentagon --gedung Departemen Pertahanan AS di Arlington, Virgina dekat Washington DC, yang merupakan markas besar Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara AS.
Resolusi itu juga disebut-sebut dapat mengarah kepada dikeluarkannya undang-undang yang lebih mengikat terhadap kebijakan AS dalam perang Irak yang telah menewaskan lebih dari 3.100 personil militernya.
Dalam minggu-minggu ke depan, Kongres AS, yang terdiri dari DPR dan Senat, akan membahas dan melakukan pemungutan suara soal bujet untuk "perang melawan teror", yang dimulai dengan jumlah 93 miliar dolar untuk tahun 2007.
Setelah sukses menggolkan resolusi di tingkat DPR pada hari Jumat, para anggota Demokrat juga akan melakukan hal serupa di tingkat Senat.
Senat AS, yang terdiri dari 51 anggota asal Demokrat dan 49 asal partai Republik, akan menggelar sidang luar biasa pada Sabtu (17/2) untuk melakukan pemungutan suara terhadap resolusi serupa yang menentang rencana Bush menambah pasukan ke Irak.
Bush sendiri dalam berbagai kesempatan telah menyiratkan bahwa dirinya tidak akan terpengaruh dengan kecaman atas rencananya mengirimkan tambahan pasukan.
Menurutnya, AS perlu menambah pasukan dan tidak dapat begitu saja meninggalkan Irak di tengah maraknya kekerasan yang terjadi di negara tersebut, terutama di Baghdad, karena hal itu bisa memberikan dampak keamanan terhadap kawasan maupun AS sendiri.
Bush mengatakan pasukannya akan bekerja sama dengan tentara Irak dalam menghentikan pertikaian dan insiden saling bunuh di antara warga Irak.
Sebagian pihak mengatakan Irak telah mengalami perang saudara antara dua kelompok Muslim, yaitu Syiah dan Sunni.
Namun Bush mengatakan bahwa berdasarkan berbagai masukan yang diterimanya, situasi di Irak tidak dikategorikan sebagai perang saudara, kendati ia mengaku bahwa situasi di negara tersebut sangat berbahaya.
AS mulai menyerang Irak pada 18 Maret 2003 dan pada 13 Desember 2003 presiden Irak Saddam Hussein ditangkap oleh pasukan AS.
Saddam kemudian menjalani eksekusi mati dengan cara digantung pada 30 Desember 2006 karena dianggap bersalah membunuh warga Irak selama masa jabatannya sebagai presiden.
Sejak 2003, jumlah personil militer AS yang tewas di Irak tercatat lebih dari 3.100 tentara, yang lebih dari 2.500 di antaranya tewas dalam pertempuran.
Sedangkan jumlah warga Irak yang tewas belum diketahui secara pasti, namun PBB mengatakan, selama tahun 2006 saja sudah lebih dari 34.000 warga sipil Irak yang tewas.