'Kado' Pemerintah untuk Buruh Harus Diwujudkan

JAKARTA - Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Achmad Bakir Ihsan mengapresiasi upaya pemerintah untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan buruh. Kendati demikian, menurutnya apa yang direncanakan pemerintah harus bisa segera direalisasikan.

"Yang lebih penting, bagaimana kebijakan tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk konkrit. Sehingga tidak akan lagi muncul tuntutan-tuntutan buruh yang sama. Karena, selama ini yang dituntut buruh kan itu-itu saja, kesejahteraan, kesehatan dan oustsourcing," kata Bakir kepada Okezone, Selasa (1/5/2012).

Masalah kesejahteraan buruh sangat fundamental untuk segera dipenuhi pemerintah. Sebagai bagian dari tripartit, pemerintah harus membuat kebijakan yang mengikat untuk ditaati pengusaha dan buruh.

"Sehingga pihak-pihak yang diajak bermitra, segera bisa melaksanakannya," cetusnya.

Sebenarnya, sambung Bakir, penyediaan rumah sakit khusus buruh dan kebijakan tidak membebankan pajak bagi buruh yang berpenghasilan Rp 2 juta merupakan domain pemerintah yang memang sudah seharusnya diwujudkan. Ada hal yang menjadi tuntutan buruh tapi menjadi domain dunia usaha yakni masalah outsourcing dan gaji layak.

"Disini pemerintah harus berdiri ditengah, bagaimana mendorong agar dunia usaha bisa meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja dengan gaji layak," ungkapnya.

Sebenarnya upaya pemerintah untuk menghapus oustsourcing sudah dilakukan dengan membuat draft aturan baru. Hanya saja, hingga saat ini belum bisa diwujudkan. Menurutnya, dunia usaha dan buruh merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan.

"Sebenarnya buruh dan pengusaha saling menguntungkan. Pengusaha juga tidak bisa terlepas dari buruh, begitu juga sebalinya. Pemerintah harus bisa membuat kebijakan yang sama-sama menguntungkan bagi buruh dan pengusaha," tutupnya.


Sumber : news.okezone.com