andree_erlangga
New member
Institute for Policy Studies (IPS) menilai, wacana kocok ulang pimpinan DPR yang mencuat akhir-akhir ini bukanlah hal yang substansial bagi rakyat.
?Kocok ulang itu kan hanya merupakan kepentingan segelintir elite politik dan Parpol untuk menempatkan orang-orang mereka dalam kekuasaan,? kata Direktur Eksekutif IPS, Fadli Zon, di Jakarta, Selasa (20/2).
Menurut Fadli, sebenarnya bukan hanya kocok ulang pemimpinnya, tapi justru secara kelembagaan dan menyeluruh. ?Namun, kocok ulang itu, apa substansinya buat rakyat? Tidak ada yang penting,? tegasnya.
Oleh karena itu, lanjut Fadli, yang mendesak perlu dilakukan adalah kocok ulang pemikiran para anggota Dewan agar kembali menjadi wakil rakyat yang tidak hanya mementingkan kepentingan mereka masing-masing. ?DPR seharusnya berbuat untuk rakyat, bukan untuk Parpol,? katanya.
Fadli menambahkan, wacana kocok ulang tersebut bermula dari kasus Zaenal Ma?arif yang ditarik dari partainya, sehingga para partai politik lain yang berada di luar berlomba-lomba menempatkan penggantinya.
Wacana kocok ulang yang terbaru disampaikan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR. Rapat kerja FPKS yang berlangsung pada Jumat (16/2) hingga Minggu (18/2) menyebutkan salah satunya FPKS kembali mengingatkan kepada DPR agar kembali meningkatkan kinerjanya dan jika langkah tersebut tidak berhasil bisa saja dilakukan penyegaran pimpinan DPR.
Wakil Ketua FPKS DPR Fahri Hamzah menyatakan, penyegaran pimpinan DPR itu, dilakukan karena kinerja legislatif yang masih buruk bahkan masih banyak para anggota Dewan yang mengurusi urusan di luar urusan DPR.
?Kami mendesak kesadaran DPR untuk meningkatkan citra dan kinerjanya, namun jika tidak dapat diperbaiki maka FPKS mengusulkan penyegaran pimpinan Dewan,? katanya.
Penyegaran tersebut, lanjut Fahri, dapat dilakukan secara bertahap dan akan diwacanakan kepada fraksi lain di DPR dengan cara lobi.
?Jika fraksi lain sepakat maka bisa saja dilakukan pemilihan ulang. Ini proposal untuk fraksi-fraksi lain untuk menegakkan kembali wibawa dewan,? kata Fahri yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS itu.
Namun, jika tidak ada reaksi dari para fraksi, maka FPKS akan melakukan dengan cara lain dengan tujuan mendesak kesadaran DPR untuk introspeksi atas tuduhan yang menimpa DPR.
Fahri menyatakan pihaknya memahami tuduhan bahwa DPR adalah lembaga terkorup dan kinerja DPR di antaranya sebagai badan legislator, pembuat anggaran, dan pengawas pemerintah belum berjalan baik.
sumber : SOLOPOS Digitalmedia
?Kocok ulang itu kan hanya merupakan kepentingan segelintir elite politik dan Parpol untuk menempatkan orang-orang mereka dalam kekuasaan,? kata Direktur Eksekutif IPS, Fadli Zon, di Jakarta, Selasa (20/2).
Menurut Fadli, sebenarnya bukan hanya kocok ulang pemimpinnya, tapi justru secara kelembagaan dan menyeluruh. ?Namun, kocok ulang itu, apa substansinya buat rakyat? Tidak ada yang penting,? tegasnya.
Oleh karena itu, lanjut Fadli, yang mendesak perlu dilakukan adalah kocok ulang pemikiran para anggota Dewan agar kembali menjadi wakil rakyat yang tidak hanya mementingkan kepentingan mereka masing-masing. ?DPR seharusnya berbuat untuk rakyat, bukan untuk Parpol,? katanya.
Fadli menambahkan, wacana kocok ulang tersebut bermula dari kasus Zaenal Ma?arif yang ditarik dari partainya, sehingga para partai politik lain yang berada di luar berlomba-lomba menempatkan penggantinya.
Wacana kocok ulang yang terbaru disampaikan oleh Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR. Rapat kerja FPKS yang berlangsung pada Jumat (16/2) hingga Minggu (18/2) menyebutkan salah satunya FPKS kembali mengingatkan kepada DPR agar kembali meningkatkan kinerjanya dan jika langkah tersebut tidak berhasil bisa saja dilakukan penyegaran pimpinan DPR.
Wakil Ketua FPKS DPR Fahri Hamzah menyatakan, penyegaran pimpinan DPR itu, dilakukan karena kinerja legislatif yang masih buruk bahkan masih banyak para anggota Dewan yang mengurusi urusan di luar urusan DPR.
?Kami mendesak kesadaran DPR untuk meningkatkan citra dan kinerjanya, namun jika tidak dapat diperbaiki maka FPKS mengusulkan penyegaran pimpinan Dewan,? katanya.
Penyegaran tersebut, lanjut Fahri, dapat dilakukan secara bertahap dan akan diwacanakan kepada fraksi lain di DPR dengan cara lobi.
?Jika fraksi lain sepakat maka bisa saja dilakukan pemilihan ulang. Ini proposal untuk fraksi-fraksi lain untuk menegakkan kembali wibawa dewan,? kata Fahri yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS itu.
Namun, jika tidak ada reaksi dari para fraksi, maka FPKS akan melakukan dengan cara lain dengan tujuan mendesak kesadaran DPR untuk introspeksi atas tuduhan yang menimpa DPR.
Fahri menyatakan pihaknya memahami tuduhan bahwa DPR adalah lembaga terkorup dan kinerja DPR di antaranya sebagai badan legislator, pembuat anggaran, dan pengawas pemerintah belum berjalan baik.
sumber : SOLOPOS Digitalmedia