pratama_adi2001
New member
Militer Filipina bela diri soal tuduhan pembunuhan politik
Manila (Espos)
Militer Filipina melontarkan pembelaan menyusul laporan duta PBB yang menyebut militer Filipina bertanggung jawab atas sejumlah pembunuhan politik di negara tersebut.
Panglima Angkatan Bersenjata Filipina Jenderal Hermogenes Esperon membalas pernyataan penyusul laporan PBB Philip Alston yang pada Rabu (21/2) lalu menyebut militer selalu mengeluarkan pernyataan penyangkalan soal keterkaitan mereka dengan sejumlah pembunuhan tersebut.
�Saya yakin Tuan Alston bisa jadi dalam pernyataan menyangkal dirinya sendiri,� kata Esperon dalam konferensi pers.
Presiden Filipina Gloria Macapagal Arroyo kembali menghadapi tekanan terkait pengawasannya terhadap militer Filipina, menyusul laporan mengejutkan soal keterlibatan sejumlah komandan militernya dalam pembunuhan aktivis politik di negara itu.
Penyelidikan pemerintah disampaikan kepada publik setelah keluar pernyataan dari PBB, yang menyebut anggota militer diperbolehkan bahkan didukung untuk membunuhi musuh negara. Kelompok HAM setempat mengatakan lebih dari 800 orang telah terbunuh karena motif politik sejak Arroyo menjabat sebagai Presiden. �Pemerintah bukannya bersikap menyangkal. Pembunuhan tersebut akan diungkap dan militer akan melanjutkan tugasnya sebagai penegak kebebasan,� kata Arroyo menanggapi laporan tersebut.
Bulan lalu, Jose Melo, seorang hakim mahkamah agung dan kepala penyidik, kepada Reuters mengatakan, elemen-elemen dalam militer bertanggung jawab terhadap sejumlah penembakan. Sebagai langkah pencegahan menjelang publikasi laporan itu, militer merilis salinan surat Esperon yang ditulis untuk Melo, dengan membantah temuan-temuannya dan menyebut kesimpulannya itu tidak berdasar, tidak adil, dan merupakan tuduhan kosong.
Presiden Gloria Maccapagal Arroyo telah menyerukan pembentukan pengadilan khusus untuk menangani pembunuhan politik dan meminta pasukan militer untuk memperbaiki peraturan mengenai tanggung jawab komando. Esperon Kamis kemarin berkeras, prosedur komando tetap berjalan dengan baik. - tya/AP
Manila (Espos)
Militer Filipina melontarkan pembelaan menyusul laporan duta PBB yang menyebut militer Filipina bertanggung jawab atas sejumlah pembunuhan politik di negara tersebut.
Panglima Angkatan Bersenjata Filipina Jenderal Hermogenes Esperon membalas pernyataan penyusul laporan PBB Philip Alston yang pada Rabu (21/2) lalu menyebut militer selalu mengeluarkan pernyataan penyangkalan soal keterkaitan mereka dengan sejumlah pembunuhan tersebut.
�Saya yakin Tuan Alston bisa jadi dalam pernyataan menyangkal dirinya sendiri,� kata Esperon dalam konferensi pers.
Presiden Filipina Gloria Macapagal Arroyo kembali menghadapi tekanan terkait pengawasannya terhadap militer Filipina, menyusul laporan mengejutkan soal keterlibatan sejumlah komandan militernya dalam pembunuhan aktivis politik di negara itu.
Penyelidikan pemerintah disampaikan kepada publik setelah keluar pernyataan dari PBB, yang menyebut anggota militer diperbolehkan bahkan didukung untuk membunuhi musuh negara. Kelompok HAM setempat mengatakan lebih dari 800 orang telah terbunuh karena motif politik sejak Arroyo menjabat sebagai Presiden. �Pemerintah bukannya bersikap menyangkal. Pembunuhan tersebut akan diungkap dan militer akan melanjutkan tugasnya sebagai penegak kebebasan,� kata Arroyo menanggapi laporan tersebut.
Bulan lalu, Jose Melo, seorang hakim mahkamah agung dan kepala penyidik, kepada Reuters mengatakan, elemen-elemen dalam militer bertanggung jawab terhadap sejumlah penembakan. Sebagai langkah pencegahan menjelang publikasi laporan itu, militer merilis salinan surat Esperon yang ditulis untuk Melo, dengan membantah temuan-temuannya dan menyebut kesimpulannya itu tidak berdasar, tidak adil, dan merupakan tuduhan kosong.
Presiden Gloria Maccapagal Arroyo telah menyerukan pembentukan pengadilan khusus untuk menangani pembunuhan politik dan meminta pasukan militer untuk memperbaiki peraturan mengenai tanggung jawab komando. Esperon Kamis kemarin berkeras, prosedur komando tetap berjalan dengan baik. - tya/AP