maksumtoha
New member
LENSAINDONESIA.COM: Komisi III DPR RI menyatakan dukungannya atas kerjasama anatara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan TNI.
“Gak ada masalah. Institusi sebesar KPK pasti jauh memahami persoalan aturan mekanisme, khususnya rekrutmen anggota yang diharapkan bisa bantu tugas-tugas KPK melakukan penindakan dan pencegahan tindakan-tindakan korupsi,” kata Ketua Komisi III DPR RI, Pieter Zulkifli kepada LICOM di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2013).
Menurut dia, sepanjang ide kerjasama itu dilandasi niat baik dan berdasarkan mekanisme aturan UU yang berlaku maka yang dilakukan KPK sah-sah saja.
“Kita harus dukung KPK karena makin banyak pejabat daerah, ada 300 lebih pejabat daerah yang terjebak perkara korupsi,” tandasnya.
Pieter Zulkifli juga mengatakan, KPK memang dituntut untuk terus meningkatkan kemampuan penyidik, khususnya dalam hal pencegahan, penyidikan dan lain-lain. Untuk itu, KPK juga diharuskan memiliki terobosan baru dalam melengkapi kemampuan SDM-nya.
“Saya dukung langkah-langkah KPK jika untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja KPK. Tapi apapun yang dilakukan KPK, lembaga itu harus tunduk pada aturan-aturan yang berlaku,” ungkapnya.
Saat ditanya adanya beberapa kalangan yang khawatir kerjasama antara KPK dan TNI dilakukan untuk mengamankan beberapa kasus TNI, Pieter Zulkifli menyarankan untuk mengedepankan pikiran positif.
“Kita bicara profesionalisme dan bicara meningkatkan kemampuan SDM KPK dalam menangani berbagai kasus korupsi yang saat ini justru semakin terjadi di semua lini,” katanya.
Pieter Zulkifli menjelaskan, kekhawatiran beberapa pihak sah-sah saja. Namun dia menyarankan untuk tidak sedikit-sedikit mencurigai dan menghakimi. Semua pihak harus membiasakan diri untuk memahami segala sesuatu dengan positif, tidak boleh negatif.
“Komisi III akan mengawasi. Atas perintah konstitusi, Komisi III punya fungsi pengawasan. KPK mitra kerja Komisi III dan dalam perannya akan melakukan pendekatan-pendekatan dan pengawasan pada KPK. Bahkan Komisi III akan mendorong perbaikan-perbaikan kemampuan untuk tingkatakan SDM sehingga mampu atasi persoalan korupsi yang tidak semakin menurun prosentasenya tetapi meningkat. Jadi wajar untuk tingkatkan kemampuan itu,” bebernya.
Seperti diketahui, mulai 6-21 November, beberapa karyawan KPK yang terpilih dikirim ke Pusat Pendidikan Kopassus (Pusdikpassus) di Batujajar Bandung.
“Kayak training atau pendidikan dasar. Tahun sebelumnya di Cilandak, sebelumnya di Sukabumi 3 bulan. Sekarang 1,5 bulan tapi di Batujajar,” kata Jubir KPK, Johan Budi.
http://www.lensaindonesia.com/2013/11/11/komisi-iii-dpr-ri-dukung-kerjasama-kpk-dengan-tni.html
ini mah ibarat kayak pedang ketemu tameng
saling melengkapi saling melindungi
bagus bagus
“Gak ada masalah. Institusi sebesar KPK pasti jauh memahami persoalan aturan mekanisme, khususnya rekrutmen anggota yang diharapkan bisa bantu tugas-tugas KPK melakukan penindakan dan pencegahan tindakan-tindakan korupsi,” kata Ketua Komisi III DPR RI, Pieter Zulkifli kepada LICOM di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2013).
Menurut dia, sepanjang ide kerjasama itu dilandasi niat baik dan berdasarkan mekanisme aturan UU yang berlaku maka yang dilakukan KPK sah-sah saja.
“Kita harus dukung KPK karena makin banyak pejabat daerah, ada 300 lebih pejabat daerah yang terjebak perkara korupsi,” tandasnya.
Pieter Zulkifli juga mengatakan, KPK memang dituntut untuk terus meningkatkan kemampuan penyidik, khususnya dalam hal pencegahan, penyidikan dan lain-lain. Untuk itu, KPK juga diharuskan memiliki terobosan baru dalam melengkapi kemampuan SDM-nya.
“Saya dukung langkah-langkah KPK jika untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja KPK. Tapi apapun yang dilakukan KPK, lembaga itu harus tunduk pada aturan-aturan yang berlaku,” ungkapnya.
Saat ditanya adanya beberapa kalangan yang khawatir kerjasama antara KPK dan TNI dilakukan untuk mengamankan beberapa kasus TNI, Pieter Zulkifli menyarankan untuk mengedepankan pikiran positif.
“Kita bicara profesionalisme dan bicara meningkatkan kemampuan SDM KPK dalam menangani berbagai kasus korupsi yang saat ini justru semakin terjadi di semua lini,” katanya.
Pieter Zulkifli menjelaskan, kekhawatiran beberapa pihak sah-sah saja. Namun dia menyarankan untuk tidak sedikit-sedikit mencurigai dan menghakimi. Semua pihak harus membiasakan diri untuk memahami segala sesuatu dengan positif, tidak boleh negatif.
“Komisi III akan mengawasi. Atas perintah konstitusi, Komisi III punya fungsi pengawasan. KPK mitra kerja Komisi III dan dalam perannya akan melakukan pendekatan-pendekatan dan pengawasan pada KPK. Bahkan Komisi III akan mendorong perbaikan-perbaikan kemampuan untuk tingkatakan SDM sehingga mampu atasi persoalan korupsi yang tidak semakin menurun prosentasenya tetapi meningkat. Jadi wajar untuk tingkatkan kemampuan itu,” bebernya.
Seperti diketahui, mulai 6-21 November, beberapa karyawan KPK yang terpilih dikirim ke Pusat Pendidikan Kopassus (Pusdikpassus) di Batujajar Bandung.
“Kayak training atau pendidikan dasar. Tahun sebelumnya di Cilandak, sebelumnya di Sukabumi 3 bulan. Sekarang 1,5 bulan tapi di Batujajar,” kata Jubir KPK, Johan Budi.
http://www.lensaindonesia.com/2013/11/11/komisi-iii-dpr-ri-dukung-kerjasama-kpk-dengan-tni.html
ini mah ibarat kayak pedang ketemu tameng
saling melengkapi saling melindungi
bagus bagus
