zackysetya
New member
“Tidak boleh melakukan korupsi di wilayah ini. Ini adalah Wilayah Bebas dari Korupsi.” Begitulah kira-kira pesan yang disampaikan melalui poster besar yang terpampang di banyak sudut di Kementerian Pertanian (Kementan). Visualnya amat mengena: seekor tikus berdasi yang tak berdaya terhimpit rambu “dilarang masuk.“ Namun sayang sekali slogan tersebut tak sesuai dengan kenyataan.
Inisiatif pemerintah khususnya di Kementan memberlakukan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sejak tahun 2008 ini memang bagus. Namun sangat disayangkan, program ini tidak berjalan sesuai harapan. Sebab di lembaga ini (Kementan) telah terjadi berbagai kasus korupsi. Sama seperti lembaga/kementeriannya lainnya.
Sudah banyak media nasional yang mengungkap masalah dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Misalnya dugaan korupsi terkait proyek pengadaan barang yang dilakukan di lingkungan kementerian pertanian. Salah satunya adalah tender proyek dekomposer cair dan pupuk hayati cair senilai Rp 81 miliar di Kementan diduga bermasalah. Pemenang lelang proyek pupuk yang akan dialokasikan untuk enam provinsi di luar Jawa dan sekitar 100 kabupaten/kota itu adalah PT Daya Merry Persada (PT DMP). Sekretaris Kabinet, Dipo Alam melaporkan hal ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mensinyalir adanya ketidakberesan dalam proses tender. Diduga, ada politisi di DPR yang ikut bermain dalam proses tender pupuk Kementan. Sementara Menteri Pertanian menyatakan tidak benar ada korupsi di proyek ini.
Seperti beberapa kasus korupsi lainnya di kementerian Indonesia, korupsi di Kementan biasanya berupa proyek pengadaan barang. Proyek pengadaan barang di tingkat kementerian memang merupakan salah satu hal yang paling rawan dijadikan lahan korupsi. Modus operasinya adalah terjadinya persekongkolan antara oknum pemegang tender dan oknum di kementerian. Sangat sulit untuk mendeteksi korupsi jenis ini, karena secara umum mereka bekerja dengan sangat rapi.
Semoga saja KPK bisa melawan korupsi di berbagai kementerian khususnya Kementan. KPK yang semakin hari semakin lemah ini tentunya akan berhasil atau setidaknya bisa lebih semangat memberantas korupsi dengan adanya bantuan dari publik. Mungkin saat ini hanya KPK yang bisa diharapkan oleh masyarakat untuk mampu memberantas korupsi. Dan tentu saja, semoga slogan yang pernah dipublikasikan oleh Kementan, yaitu Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) bisa berlanjut. Kementan sebagai salah satu kementerian di Indonesia begitu diminati banyak orang. Hal ini terlihat dari banyaknya orang yang melamar CPNS di lembaga ini. Kementan harusnya memberi contoh dan benar-benar menerapkan WBK agar para calon kandidatnya tidak melakukan korupsi yang merugikan banyak pihak. Terlebih mengingat seleksi masuk CPNS ini tidak mudah. Tentunya kualitas kandidat yang baik adalah bersih dari korupsi. Untuk mempelajari soal-soal cpns dan software CAT CPNS silahkan join member soalcpns.com (Pusat Soal CPNS No.1 Indonesia)
Inisiatif pemerintah khususnya di Kementan memberlakukan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sejak tahun 2008 ini memang bagus. Namun sangat disayangkan, program ini tidak berjalan sesuai harapan. Sebab di lembaga ini (Kementan) telah terjadi berbagai kasus korupsi. Sama seperti lembaga/kementeriannya lainnya.
Sudah banyak media nasional yang mengungkap masalah dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Misalnya dugaan korupsi terkait proyek pengadaan barang yang dilakukan di lingkungan kementerian pertanian. Salah satunya adalah tender proyek dekomposer cair dan pupuk hayati cair senilai Rp 81 miliar di Kementan diduga bermasalah. Pemenang lelang proyek pupuk yang akan dialokasikan untuk enam provinsi di luar Jawa dan sekitar 100 kabupaten/kota itu adalah PT Daya Merry Persada (PT DMP). Sekretaris Kabinet, Dipo Alam melaporkan hal ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mensinyalir adanya ketidakberesan dalam proses tender. Diduga, ada politisi di DPR yang ikut bermain dalam proses tender pupuk Kementan. Sementara Menteri Pertanian menyatakan tidak benar ada korupsi di proyek ini.
Seperti beberapa kasus korupsi lainnya di kementerian Indonesia, korupsi di Kementan biasanya berupa proyek pengadaan barang. Proyek pengadaan barang di tingkat kementerian memang merupakan salah satu hal yang paling rawan dijadikan lahan korupsi. Modus operasinya adalah terjadinya persekongkolan antara oknum pemegang tender dan oknum di kementerian. Sangat sulit untuk mendeteksi korupsi jenis ini, karena secara umum mereka bekerja dengan sangat rapi.
Semoga saja KPK bisa melawan korupsi di berbagai kementerian khususnya Kementan. KPK yang semakin hari semakin lemah ini tentunya akan berhasil atau setidaknya bisa lebih semangat memberantas korupsi dengan adanya bantuan dari publik. Mungkin saat ini hanya KPK yang bisa diharapkan oleh masyarakat untuk mampu memberantas korupsi. Dan tentu saja, semoga slogan yang pernah dipublikasikan oleh Kementan, yaitu Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) bisa berlanjut. Kementan sebagai salah satu kementerian di Indonesia begitu diminati banyak orang. Hal ini terlihat dari banyaknya orang yang melamar CPNS di lembaga ini. Kementan harusnya memberi contoh dan benar-benar menerapkan WBK agar para calon kandidatnya tidak melakukan korupsi yang merugikan banyak pihak. Terlebih mengingat seleksi masuk CPNS ini tidak mudah. Tentunya kualitas kandidat yang baik adalah bersih dari korupsi. Untuk mempelajari soal-soal cpns dan software CAT CPNS silahkan join member soalcpns.com (Pusat Soal CPNS No.1 Indonesia)