spirit
Mod
Camat dan lurah sebagai kepala pemerintahan di Jakarta nantinya tinggal kenangan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) segera merealisasikan kantor kelurahan dan kecamatan menjadi kantor pelayanan terpadu satu pintu. Lurah dan camat bakal berfungsi sebagai manajer pelayanan.
Ahok menilai sistem kerja pelayanan publik saat ini masih sangat buruk. Hal ini karena aparatur negara khususnya camat dan lurah yang masih berfungsi layaknya kepala pemerintahan sehingga tidak bisa bertindak cepat. Setiap urusan masyarakat yang menyangkut lurah dan camat prosesnya memakan waktu berhari-hari.
"Kita tidak mengerti substansi UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kita sudah jadi unit kerja. Makanya cara mengatasinya sederhana camat dan lurah itu sebenarnya nggak perlu ada lagi di Republik Indonesia," kata Ahok ketika memberikan pengarahan dalam acara Sosialisasi Kebijakan Inovasi Pelayanan Publik di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (22/4).
Namun demikian, menurut Ahok, jabatan camat dan lurah tak bisa dihilangkan. Untuk itu, kata dia, idealnya camat dan lurah berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ia juga ingin semua kantor lurah dan kecamatan menjadi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
"Tapi karena kita masih mau pakai camat dan lurah harusnya kita berpikiran semuanya itu harus berfungsi sebagai kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Konsep saya, bicara UU Otonomi Daerah maka semua kantor lurah dan camat itu adalah kantor PTSP," jelasnya.
Pemprov DKI Jakarta akan melakukan perombakan besar-besaran jajaran PNS terutama golongan III dan IV. Perombakan ini akan sejalan dengan pengubahan konsep kantor lurah dan camat menjadi PTSP.
"Yang kami cari adalah yang bisa menjadi manajer pelayanan publik. Bulan Juni nanti kita sudah miliki konsep PTSP di tiap kantor kelurahan," pungkasnya.
Ahok menilai sistem kerja pelayanan publik saat ini masih sangat buruk. Hal ini karena aparatur negara khususnya camat dan lurah yang masih berfungsi layaknya kepala pemerintahan sehingga tidak bisa bertindak cepat. Setiap urusan masyarakat yang menyangkut lurah dan camat prosesnya memakan waktu berhari-hari.
"Kita tidak mengerti substansi UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kita sudah jadi unit kerja. Makanya cara mengatasinya sederhana camat dan lurah itu sebenarnya nggak perlu ada lagi di Republik Indonesia," kata Ahok ketika memberikan pengarahan dalam acara Sosialisasi Kebijakan Inovasi Pelayanan Publik di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (22/4).
Namun demikian, menurut Ahok, jabatan camat dan lurah tak bisa dihilangkan. Untuk itu, kata dia, idealnya camat dan lurah berfungsi sebagai manajer pelayanan. Ia juga ingin semua kantor lurah dan kecamatan menjadi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
"Tapi karena kita masih mau pakai camat dan lurah harusnya kita berpikiran semuanya itu harus berfungsi sebagai kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Konsep saya, bicara UU Otonomi Daerah maka semua kantor lurah dan camat itu adalah kantor PTSP," jelasnya.
Pemprov DKI Jakarta akan melakukan perombakan besar-besaran jajaran PNS terutama golongan III dan IV. Perombakan ini akan sejalan dengan pengubahan konsep kantor lurah dan camat menjadi PTSP.
"Yang kami cari adalah yang bisa menjadi manajer pelayanan publik. Bulan Juni nanti kita sudah miliki konsep PTSP di tiap kantor kelurahan," pungkasnya.
~detik.com
