ardisutrisno
New member
JKW4Ind.com-Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi, mengunjungi kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) di Jalan Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin 12 Mei 2014. Selain bersilaturahmi, kunjungan Jokowi bertujuan membahas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia.
Pertemuan tersebut selesai sekitar pukul 11.51 WIB. Jokowi bersama Direktur Eksekutif Walhi Abetnego Tarigan lalu keluar dari ruangan lantai dua, kemudian memberikan keterangan kepada awak media, yang sempat tidak diperbolehkan meliput karena ruang sempit.
Abetnego mengatakan, isu penting yang disampaikan Walhi kepada Jokowi berkaitan dengan pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia yang saat ini masih tumpang tindih, sehingga penyelesaian kasus-kasus lingkungan dan agraria tidak kunjung tuntas akibat lemah dalam koordinasi.
“Kami lihat penting beberapa isu terkait pengelolaan sumber daya kita, pengelolaannya tumpang tindih, lemah dalam koordinasi sehingga eksploitasi tidak terkendali,” ujarnya, Senin (12/5/2014).
Oleh karena itu, Walhi mendesak kepada pemerintahan yang baru untuk memperkuat instansi yang mempunyai kapasitas yakni Kementerian Lingkungan Hidup agar bisa melakukan pencegahan terhadap pengelolaan sumber daya ke depan.
Menurut Abetnego, data Mabes Polri menunjukkan konflik sumber daya alam dan agraria terbesar kedua setelah konflik agama dan politik namun ketertarikan publik terhadap konflik ini sangat kurang sehingga yang disampaikan media massalebih banyak isu sara dan politik.
Tidak ada salahnya Jokowi ketika menjabat sebagai presiden membuat badan baru yang menangani persoalan lingkungan hidup itu terutama penyelesaian kasus yang pada saat ini ada di sejumlah instansi berbeda.
“Usulan kami sepuluh tahun lebih perlu satu badan ad hoc agraria dan sumber daya alam karena selama ini setiap badan punya desk penyelesaian konflik tapi tidak selesai-selesai karena tidak sektoral,” jelas Abetnego.
Sumber
Pertemuan tersebut selesai sekitar pukul 11.51 WIB. Jokowi bersama Direktur Eksekutif Walhi Abetnego Tarigan lalu keluar dari ruangan lantai dua, kemudian memberikan keterangan kepada awak media, yang sempat tidak diperbolehkan meliput karena ruang sempit.
Abetnego mengatakan, isu penting yang disampaikan Walhi kepada Jokowi berkaitan dengan pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia yang saat ini masih tumpang tindih, sehingga penyelesaian kasus-kasus lingkungan dan agraria tidak kunjung tuntas akibat lemah dalam koordinasi.
“Kami lihat penting beberapa isu terkait pengelolaan sumber daya kita, pengelolaannya tumpang tindih, lemah dalam koordinasi sehingga eksploitasi tidak terkendali,” ujarnya, Senin (12/5/2014).
Oleh karena itu, Walhi mendesak kepada pemerintahan yang baru untuk memperkuat instansi yang mempunyai kapasitas yakni Kementerian Lingkungan Hidup agar bisa melakukan pencegahan terhadap pengelolaan sumber daya ke depan.
Menurut Abetnego, data Mabes Polri menunjukkan konflik sumber daya alam dan agraria terbesar kedua setelah konflik agama dan politik namun ketertarikan publik terhadap konflik ini sangat kurang sehingga yang disampaikan media massalebih banyak isu sara dan politik.
Tidak ada salahnya Jokowi ketika menjabat sebagai presiden membuat badan baru yang menangani persoalan lingkungan hidup itu terutama penyelesaian kasus yang pada saat ini ada di sejumlah instansi berbeda.
“Usulan kami sepuluh tahun lebih perlu satu badan ad hoc agraria dan sumber daya alam karena selama ini setiap badan punya desk penyelesaian konflik tapi tidak selesai-selesai karena tidak sektoral,” jelas Abetnego.
Sumber