zackysetya
New member
Rendahnya standar pendidikan pegawai negeri sipil saat ini dinilai dapat mempersulit Indonesia agar terbebas dari jebakan negara berpenghasilan menengah alias middle income trap.
Deputi SDM Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmadja mengaku kondisi pegawai negeri sipil (PNS) saat ini cukup mengkhawatirkan karena mayoritas berpendidikan SLTA.
“Kewajiban kita adalah mendorong agar pegawai ASN memenuhi dan sesuai tuntutan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa waktu mendatang. Kesiapan pegawai ASN sangat diperlukan agar Indonesia terbebas dari middle income trap,” ujarnya, Kamis (3/4/2014).
Menurutnya, kemampuan PNS harus bisa mengimbangi target pertumbuhan ekonomi Indonesia, yakni masyarakat dengan peandapatan per kapita $14,000 - $15,000 seperti dituangkan dalam RPJMN 2014- 2019.
Untuk masa masa selanjutnya, standar level dan kompetensi dari CPNS di indonesia juga akan menjadi fokus dan perhatian serius dari pemerintah.
Di samping itu, sesuai referensi dari Kementerian Keuangan, perlu diperhatikan juga oleh pemerintah daerah yang memiliki porsi belanja pegawai cukup besar. Dia mengaku, rata-rata prosi belanja pegawai sudah melampaui 56%.
Hanya lima kabupaten/kota di Indonesia yang jumlah belanja pegawainya masih di bawah 20%. Artinya, beban negara untuk membayar gaji dan belanja pegawai lainnya cukup tinggi.
sumber : bisnis.com
Deputi SDM Kementerian PAN-RB Setiawan Wangsaatmadja mengaku kondisi pegawai negeri sipil (PNS) saat ini cukup mengkhawatirkan karena mayoritas berpendidikan SLTA.
“Kewajiban kita adalah mendorong agar pegawai ASN memenuhi dan sesuai tuntutan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa waktu mendatang. Kesiapan pegawai ASN sangat diperlukan agar Indonesia terbebas dari middle income trap,” ujarnya, Kamis (3/4/2014).
Menurutnya, kemampuan PNS harus bisa mengimbangi target pertumbuhan ekonomi Indonesia, yakni masyarakat dengan peandapatan per kapita $14,000 - $15,000 seperti dituangkan dalam RPJMN 2014- 2019.
Untuk masa masa selanjutnya, standar level dan kompetensi dari CPNS di indonesia juga akan menjadi fokus dan perhatian serius dari pemerintah.
Di samping itu, sesuai referensi dari Kementerian Keuangan, perlu diperhatikan juga oleh pemerintah daerah yang memiliki porsi belanja pegawai cukup besar. Dia mengaku, rata-rata prosi belanja pegawai sudah melampaui 56%.
Hanya lima kabupaten/kota di Indonesia yang jumlah belanja pegawainya masih di bawah 20%. Artinya, beban negara untuk membayar gaji dan belanja pegawai lainnya cukup tinggi.
sumber : bisnis.com