Kritik biasanya membuat orang tidak nyaman. Apalagi kalau yang dikritik pejabat, tidak jarang yang seperti kebakaran jenggot. Tapi berbeda dengan yang terjadi di Kota Yogyakarta, warga yang banyak menyampaikan kritik kepada pemerintah justeru diberi penghargaan yakni Walikota Award.
Salah satu inovasi dari Pemerintah Kota Yogyakarta adalah unit pengaduan informasi dan keluhan (UPIK). Inovasi ini berhasil menembus ketatnya persaingan inovasi pelayanan publik di tingkat internasional, yakni United Nation Public Service Award (UNPSA). Bersama dengan empat inpvator lain, UPIK berhasil masuk putaran final UNPSA 2014.
Kasubag Pelayanan Informasi dan Keluhan (PIK) Bagian Humas Kota Yogyakarta Nur Pireno Yulianto mengatakan, kehadiran UPIK mampu menggugah masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Kota Yogyakarta. Caranya dengan menyampaikan pengaduan, keluhan, kritik dan saran terkait dengan permasalahan yang mereka hadapi sehari-hari, sampai usulan sebuah program.
Namun disadari bahwa UPIK yang diawaki oleh Humas Pemkot Yogyakarta ini belum sepenuhnya mendapat respon pisitif dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Tidak mudah untuk mengubah mindset dari pangreh projo menjadi pamong projo,” ujarnya dalam percakapan dengan crew menpan.go.id di Kemenetrian PANRB pekan lalu.
Namun dia mengaku tidak tinggal diam, dan saat ini kami sudah membuat Standard Operating Procedure (SOP) untuk merespon keluhan warga sesegera mungkin. Salah satunya menggunakan sistem online. Selain itu, setiap tahun pihaknya memberikan penghargaan ‘Walikota Award’ untuk wilayah (kecamatan/kelurahan) yang warganya paling banyak menyampaikan keluhan atau kritik. “Tetapi tentunya kritik yang konstruktif, bukan sembarang kritik,” tambahnya.
UPIK yang terbentuk sejak tahun 2003 juga memerlukan waktu dan kemauan sampai dua kali periode walikota, untuk mengubah pola pikir dari pemerintah ke pelayan. “UPIK dulu hanya menerima keluhan, namun sekarang dikembangkan menjadi pemberi informasi. Jadi Humas tidak hanya menjembatani komunikasi searah, melainkan dua arah,” tegasnya.
Selain itu, pimpinan juga mendapat laporan dan dapat segera mengambil tindakan. Setiap Senin dilakukan rakortas untuk menjaring aspirasi masyarakat, dan memberi masukan kepada musrenbang di tingkat BAPEDDA.
Untuk mengatasi partisipasi menjadi antipati akibat kejenuhan masyarakat yang merasa tidak puas, Nur Pireno Yulianto menyatakan pentingnya membangun keharmonisan dalam menjaga ritme pelayanan publik. Jadi pemerintah dapat memotivasi warga untuk bisa berkembang tanpa adan ya kesan berlebihan, serta mampu menularkan sifat pelayanan pada yang lain.
Ke depan, lanjutnya, akan dioptimalkan fungsi sebagai agitator dan propaganda menggunakan media massa dengan mengembangkan informasi untuk dikembalikan ke masyarakat. Misalnya seperti mengimbau pemakaian helm bagi pengendara sepeda motor di jalan raya, bayar pajak pada waktunya, dan lain-lain. (bby/HUMAS MENPANRB)
