Quick Count Pemilu 2014

Lima Besar Pemenang Pemilu 2014 Versi Quick Count atau Perhitungan Cepat LSI

Berikut Hasil Hitung Cepat LSI dengan Real Count KPU saat Pile [Lima Besar]:

LSI:

1. PDIP: 19,77%
2. Golkar: 14,60%
3. Gerindra: 11,86%
4. Demokrat: 9,71%
5. PKB: 9,10%


KPU:

1. PDIP: (18,95%)
2. Golkar: (14,75%)
3. Gerindra: (11,81%)
4. Demokrat: (10,19%)
5. PKB: (9,04%)
.
 
Last edited:
Rilis Real Count, Tim Prabowo-Hatta Kembali Klaim Kemenangan

204406_realcountprabowohatta.jpg

Tim Pemenangan Prabowo-Hatta merilis hasil real count yang dilakukan oleh para relawan PKS. Hasil real count ini menempatkan Prabowo-Hatta mengungguli Jokowi-JK.

Rilis real count ini digelar di Rumah Polonia, Jl Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Kamis (10/7/2014). Sekjen PKS Taufik Ridho yang memaparkan real count versi kubu Prabowo-Hatta.

"Real count ini berbasis pada keterangan saksi. Basisnya adalah C1. Saya diamanahkan untuk pendataan saksi. Rekrutmen 470.000 saksi di TPS. Saksi di tingkat kelurahan, kabupaten kota dan pusat. Itu sudah kami lakukan seleksinya," papar Taufik.

Taufik menjabarkan data diambil dari lebih dari 400 ribu TPS. Jumlah data yang sudah masuk mencapai 60% atau 82.975.065 suara.

Hasilnya, Taufik menyebut Prabowo-Hatta meraih 51,67% atau 42.874.556 suara. Jokowi-JK meraih 48,33% atau 40.100.509 suara.

Detailnya:

1. Aceh: 67,37% Prabowo, 32,63% Jokowi
2. Sumut: 50,02% Prabowo, 49,98% Jokowi
3. Sumbar: 82,65% Prabowo,17,35% Jokowi
4. Riau: 50,41% Prabowo, 49,59% Jokowi
5. Jabar: 64,66% Prabowo, 35,34% Jokowi
6. Jateng: 35,58% Prabowo, 64,42 % Jokowi
7. Jatim: 49,05% Prabowo, 50,95% Jokowi
8. Sumsel: 57,48% Prabowo, 42,52% Jokowi
9. Bengkulu: 43,35% Prabowo, 54,65% Jokowi

Di sejumlah provinsi lain data juga sudah masuk, namun belum detail. Prabowo-Hatta disebut menang di Sumbar, Sumsel, Sumut, Gorontalo, Aceh, Jabar, NTB, Riau, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Banten.

"Luar negeri sampai sekarang belum dimasukkan. Karena ada dropbox belum dihitung. Kami siapkan 500 lebih saksi di TPS luar negeri," papar Taufik.

Meski mengantongi data ini, Taufik menegaskan akan mengacu pada hasil resmi KPU. Data yang dikantongi hanya sebagai back up.

"Keputusan resmi ada di KPU. Ini hanya back up nya kita," ujarnya.

.
 
Diteror Bom Molotov, Polisi Olah TKP di Kantor JSI

064021_kantorjsi.jpg


Kantor lembaga survei Jaringan Suara Indonesia (JSI) dilempar bom molotov oleh orang tak dikenal. Polisi dari Polsek Pancoran pun langsung datang ke lokasi untuk olah TKP.

Kapolsek Pancoran, Kompol Minto Padal Putro bersama anggotanya langsung datang ke kantor JSI di Jalan Warung Jati Timur No 8AS, Jakarta Selatan, Jumat (11/7/2014). Ia tiba di lokasi pukul 06.00 WIB.

Di lokasi Kanit Reskrim Polsek Pancoran AKP Suroto dan anak buahnya nampak melakukan olah TKP. Dari keterangan para saksi diketahui bom molotov itu dilempar orang tak dikenal ke kantor JSI sekitar pukul 01.00 WIB dini hari tadi.

Kata Suroto, menurut keterangan saksi, bom molotov dari botol kratingdaeng di lempar ke dalam kantor JSI. Benda itu jatuh menggelinding ke parkir basement kantor, namun tidak meledak.

"Bentuknya dari botol kratingdaeng, ada sumbu dan bensinnya, tapi nggak ada meledak ya. Nggak nyala. Itu dilempar ke dalam kantor JSI," ucap Suroto kepada detikcom di lokasi.

Minto menambahkan, pihaknya akan mencari tahu lebih lanjut tentang kasus pelemparan bom molotov ke kantor JSI ini. "Kita akan selidiki apakah ini dari orang iseng atau bagaimana, kita nanti cari tau," imbuhnya.
.
 
Hasil Real Count PKS, Prabowo-Hatta Menang di Jatim

254306_contoh-surat-suara-pilpres-2014-_663_382.jpg


Ketua Tim Media Prabowo-Hatta Jawa Timur, Hendro Tri Subiantoro, mengatakan tim koalisi Merah Putih telah mengamankan semua form C1 dari seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Jawa Timur.

Kata Hendro, penghitungan suara di pusat data dan tabulasi DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur sudah mencapai 100 persen sejak Kamis malam, 10 Juli 2014.

"Prabowo-Hatta mendapat 51,27 persen dan Jokowi-JK 48,73 persen. Bahkan seluruh bukti lampiran C1 dari para saksi sudah terkumpul semua," ujar Hendro.

Mantan Ketua PKC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jatim itu enggan menyebut detail kemenangan nomor urut 1 itu ada di daerah mana saja, karena itu imbauan dari tim pemenangan pusat. "Itu untuk menghindari kecurangan dan manipulasi data," ujar Hendro.

Namun dia menyebutkan beberapa wilayah yang meraih kemenangan terbesar yakni di kawasan Tapal Kuda, Madura, Pantura dan wilayah Mataraman.

"Di Mataraman kita menang di Pacitan, Ponorogo dan Magetan. Sementara di wilayah Malang Raya pasangan Jokowi-JK unggul. Begitu juga di Blitar, Trenggalek, Jombang, Nganjuk, Mojokerto, Lumajang dan Surabaya," kata Hendro.

Tim pemenangan mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Jatim yang telah memberikan suaranya untuk pasangan Prabowo-Hatta. Saat ini pihaknya terus mengamankan dan mengawasi rekapitulasi penghitungan manual oleh PPS, PPK, di KPU kab/kota, KPU Provinsi dan KPU RI agar berlangsung aman dan tidak ada kecurangan.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Jatim Sufyanto mengatakan penggelembungan suara di tingkat PPS, PPK sampai KPU kabupaten/kota sulit dilakukan karena Bawaslu memiliki lampiran form C1 dari seluruh TPS.

"Kalaupun ada penggelembungan suara silahkan dilaporkan ke Bawaslu. Jika memang suaranya terbukti hilang, akan langsung kami kembalikan," tegasnya?

Menurut dia, dokumen C1 selain dimiliki oleh pengawas juga dimiliki oleh saksi kedua pasangan calon serta KPU, sehingga hasil perhitungan TPS benar-benar terjaga.
.
 
Bawaslu Perketat Penghitungan Tingkat Desa

249287_rekapitulasi-suara-pemilu-legislatif-nasional-2014_663_382.jpg

Menyikapi perbedaan penghitungan sejumlah lembaga survei tentang hasil pemilihan presiden (pilpres) 9 Juli, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah berkomitmen memperketat penghitungan suara yang saat ini sudah sampai di tingkat desa.

Ketua Divisi Pengawasan dan Humas Bawaslu Jawa Tengah Teguh Purnomo mengatakan, pengetatan dan pengawalan suara yang telah sampai di tingkat desa itu meliputi pencocokan dokument C1 panitia PPS dan saksi masing-masing tim pemenangan.

"Ini instruksi langsung dari Bawaslu RI. Saat ini penghitungan sudah sampai tingkat desa, maka saksi pendukung calon diharap membawa C1 yang diperoleh di TPS masing-masing," kata dia di Semarang, Jumat 10 Juli 2014.

Kata Teguh, diperlukan kerja sama yang teliti masing-masing elemen saat perekapan hasil suara tersebut. Pun kewajiban tidak adanya kesalahan pencatatan hasil suara, baik oleh panitia maupun tim pemenangan masing-masing.

"Jika ada kekeliruan maka penulisan harus dibenarkan sehingga tidak ada kesalahpahaman di lapangan," ujar dia.

Teguh menjelaskan, perlunya ada perhatian khusus terhadap sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan suara. Karena sertifikat menjelaskan hasil sah perolehan di tiap TPS. "Sertifikat ini sering dilupakan masing-masing saksi, padahal sertifikat itu penting sekali untuk melihat hasil, " imbuh dia.

Oleh karenanya, Petugas Pengawas Lapangan (PPL), kata dia, telah diintruksikan untuk mengawal proses rekapitulasi penghitungan suara dilakukan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi.

"Termasuk mengawal formulir D yang ada di desa agar tidak terjadi kesalahan merekap saat menuju ke kecamatan. Hal itu untuk menepis adanya penggelembungan suara, " beber mantan Ketua KPU Kebumen itu.

Kendati Bawaslu memiliki rekapan data hasil perolehan suara masing-masing pasangan di pilpres kemarin, lanjut Teguh, pihaknya tidak memiliki kewajiban mengumumkan hasil tersebut kepada masyarakat. Data itu akan menjadi acuan Bawaslu dalam mengawal perhitungan suara sampai di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"KPU yang secara resmi harus mengumumkan," tegas dia.

Tak ada kecurangan

Ketua KPU Jawa Tengah Joko Purnomo menjamin tidak ada kecurangan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara hasil pilpres dari tempat pemungutan suara (TPS), panitia pemungutan suara (PPS) di desa, panitia pemilih kecamatan (PPK), KPU kabupaten/kota, dan KPU Provinsi Jateng.

“Insya Allah, anggota kami mulai dari PPS, PPK, KPU kabupaten/kota dan KPU Provinsi Jateng tidak akan bermai mata dengan pasangan capres-cawapres,” katanya.

Untuk itu, Joko mempersilakan masyarakat ikut membantu mengawasi sehingga kalau ada kesalahan data perolehan suara calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di tiap tingkatan, langsung dikoreksi.

“Kalau ada anggota kami yang terbukti melanggar akan diberikan sanksi,” kata mantan Ketua KPU Wonogiri ini.

Adapun tahapan paska pemungutan dan perhitungan suara di TPS 9 Juli, kata dia, tanggal 10-12 Juli suara diproses di tingkat PPS/Desa/Kelurahan. Lanjut pada 13-15 Juli akan dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Berlanjut pada 16-17 Juli di tingkat KPU Kabupaten Kota, dan pada 18-19 memasuki tahapan rekap di tingkat KPU Provinsi.


© VIVA.co.id
.
 
Abraham Samad Tak Percaya Quick Count

abraham-samad-kspi-620x264.jpg

Sikap Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad terhadap hasil hitung cepat alias quick count sudah jelas: tidak percaya.

Setidaknya ada dua alasan mengapa Abraham Samad tidak menggunakan hasil hitung cepat sebagai rujukan. Pertama, karena hasil hitung cepat, khususnya di saat Pilpres 2014 ini, dilakukan oleh lembaga-lembaga yang menjadi bagian dari pemenangan capres.

Kedua, karena lembaga resmi yang menyelenggarakan pemilihan bukanlah lembaga-lembaga survei itu, melainkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Saya rujukannya (hasil Pilpres 2014) real count (yang dilakukan KPU). (Lembaga yang melakukan) quick count sudah berpihak,” ujarnya di kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat (11/7).

Selain itu, Samad juga yakin kanidat capres-cawapres dan tim pendukung mereka tidak akan mengintervensi KPU.

Dia menegaskan, sejauh ini belum melihat indikasi kecurangan di KPU.


~kspi.or.id
.
 
Ini Hasil "Real Count" Sementara Versi Jokowi-JK

163151520140709-160204780x390.JPG

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Jusuf Kalla merilis data sementara real count Pemilu Presiden 2014. Dengan posisi data yang masuk 54 persen pada Kamis (10/7/2014) pukul 12.00 WIB, hasil real count sementara menunjukkan, pasangan Jokowi-JK unggul dengan 53,24 persen dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebesar 46,76 persen.
"Hasil menunjukkan Jokowi-JK 53,24 persen dan Prabowo-Hatta 46,76 persen. Data yang masuk terus bergerak, mungkin dua hari sekali atau bahkan sehari sekali kita update data," ujar anggota Tim Kampanye Nasional Jokowi-JK, Djarot Saiful Hidayat, dalam jumpa pers di kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Kamis (10/7/2014).

Djarot yang mengoordinasi tim saksi Jokowi-JK itu menjabarkan, data real count ini didapat dari pengumpulan salinan formulir C1 plano yang ada di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Saat ini, setidaknya sudah terkumpul 83 persen salinan formulir C1 plano.

"Salinan formulir C1 itu akan dibawa semua ke Jakarta. Angka ini tak terlalu jauh dengan angka quick count. Mari adu data secara konkret," ucap Djarot.

Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-JK, Tjahjo Kumolo, menambahkan, salinan formulir C1 plano dikumpulkan di DPP Partai Nasdem dan di-backup di kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

"Rencananya, Tim Kampanye Nasional Bidang Data dan Saksi akan menyampaikan konferensi pers dua hari sekali untuk update data real count," ucap Tjahjo.

Sebelumnya, sejumlah lembaga sudah merilis hasil hitung cepat atau quick count. Hasilnya, sebagian besar menunjukkan pasangan Jokowi-JK unggul dalam pilpres. KPU baru akan mengumumkan hasil hitung resmi pada 22 Juli.

~kompas
 
Ini Hasil "Real Count" Sementara Versi Prabowo-Hatta

EfdrNfLY6o.jpg

JAKARTA - Penghitungan suara manual yang dilakukan koalisi merah putih sudah hampir selesai. Hasil sementara, pasangan Prabowo-Subianto masih unggul dibanding Joko Widodo-Jusuf Kalla.

“Masih sama ya, berada di posisi 52 persen. Tapi belum semua data masuk,” kata Sekretaris Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Fadli Zon, kepada Okezone, Senin (14/6/2014).

Namun demikian, Fadli mengatakan, hari ini hampir seluruh data dari tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) masuk. “Hasil perhitungan keseluruhan data akan diumumkan besok,” ujarnya.

Sementara informasi yang diperoleh dari tim koalisi merah putih, data suara yang masuk hingga hari ini sudah mencapai 97 persen. Pasangan Prabowo-Hatta mendapat 53,42 persen dan Jokowi-JK 46,48 persen.

Kemarin siang, sampai pukul 13.15 WIB, jumlah suara masuk mencapai 89.003.974. Prabowo memperoleh 45.871.756. (51,54 persen) dan nomor urut 2, 43.132.218. (48,46 persen).

~Okezone
 
Lembaga Survey Quick Count di audit oleh PERSEPSI

Lembaga survei Indikator Politik rampung diaudit oleh Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi) terkait hitung cepat Pilpres 2014, Selasa (15/7/2014). Menurut Ketua Dewan Etik Persepi Hamdi Muluk, lembaga tersebut sudah melakukan hitung cepat dengan profesional.

"Hasilnya baik. Metodologinya stratified cluster sampling. Dilihat strata-nya di tingkat provinsi. Manajemennya juga jelas. Pelatihannya jelas, dokumentasinya jelas. Sama dengan LSI dan SMRC, jadi lembaganya profesional," ujar Hamdi ketika diwawancarai usai melakukan audit di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Selasa (15/7/2014).

Setelah dua jam diaudit dalam sidang tertutup, Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan kelegaannya atas hasil yang diperoleh.

"Hasilnya cukup memuaskan. Semua hal terkait pertanyaan dasar, secara metodologis sudah memenuhi standar. Dengan kombinasi stratified cluster random sampling sebanyak 2.000 TPS," kata Burhanuddin ketika diwawancarai di depan Ruang Jayakarta, Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Selasa (15/7/2014).

Selama sidang, tim Indikator Politik ditanya oleh tim auditor seputar teknis metodologis pelaksanaan hitung cepat dan investigasi jejak kerja. "Ditanya teknis. Ada nggak C1 yang kami foto? Berapa sumber daya yang kami butuhkan? Apa saja kerjanya?" kata lulusan Austalia National University tersebut.

Pihaknya juga diminta untuk menyerahkan lembar cetak bukti mempekerjakan sekitar 2000 orang untuk menghelat sigi tersebut.

Sebelumnya, lembaga penyelenggara hitung cepat lainnya yang sudah diaudit adalah Cyrus Network, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), dan Lembaga Survei Indonesia. Terkait hasil audit LSI, Hamdi secara spesifik mengatakan bahwa lembaga tersebut menggunakan metode yang kuat.

"Hampir mirip dengan SMRC dan Indikator. Jadi penentuan sampling menggunakan stratified cluster sampling. Dari 470 ribu TPS itu dibikin daftarnya dan diambil sampling frame-nya," tambah Hamdi.

Lebih jauh Hamdi mengungkapkan bahwa ketiga lembaga tersebut menggunakan metodologi yang jelas dan kuat untuk dipertanggungjawabkan.

Persepi melakukan audit data yang dimiliki Indikator, meliputi data hitung cepat yang telah usai minggu lalu dan data dokumentasi pelatihan atau uji coba penelitian.

Tim auditor terdiri dari dua orang perwakilan Persepi, Hamdi Muluk dan Hari Wijayanto, serta tiga orang auditor independen. Ketiganya adalah Komaruddin Hidayat, Yahya Umar, dan Rustam.

Sejak pagi tadi, Persepi telah rampung mengaudit sejumlah lembaga seperti Cyrus Network, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Lembaga Survei Indonesia (LSI), dan Saiful Mujani Research Centre (SMRC). Saat ini, Populi Center sedang menjalani audit. Besok, giliran Poltracking dan Jaringan Suara Indonesia (JSI) yang akan diaudit. Setelah itu, jumpa pers akan digelar oleh Persepi.

-detik mobile
 
kalo hasilnya sama.. 50-50! indonesia dibagi 2 yaw?
baginya wilayah udara ma laut. presidennya ikan ma presidennya burung...
 
kalo 50-50 nanti presiden tugasnya dibagi 2 sift, jokowi dari pagi sampe malem, nanti prabowo dari malem sampe pagi... nah kan enak tuh rakyat bener-bener dilayanin 24 jam hahaha *inget kata-kata Dai*
 
Pakar Matematika: SMRC dan LSI Memanipulasi Data Quick Count

247156_hasil-hitung-cepat-lsi_663_382.jpg

Pakar matematika dan Teknologi Informasi (TI), Tras Rustamaji menduga dua lembaga survei yakni Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) telah memanipulasi data hasil hitung cepat Pilpres 2014.
Kesimpulan itu dia peroleh setelah mengamati adanya kejanggalan dalam peningkatan suara capres-cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla saat hitung cepat 9 Juli lalu.

Hal ini diungkapkan Tras saat memaparkan hasil temuannya itu di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Rabu 16 Juli 2014. Tras berpendapat kejanggalan itu dimulai tak lama sebelum kubu Jokowi-JK mengumumkan kemenangan mereka.

"Saat perhitungan awal hitung cepat SMRC-LSI pukul 11.30 WIB sampai dengan 13.05 terlihat wajar dengan posisi perolehan suara Prabowo-Hatta 52,94%, sementara kubu Jokowi-JK: 47,06%. Data yang masuk saat itu sebanyak 13,78%. Namun, tiba-tiba hasil itu berbanding 180 derajat hanya dalam waktu 14 menit saja," ujar Tras.

Posisi Prabowo-Hatta menjadi terbalik dan seolah-olah seperti disulap. Pasangan Jokowi-JK, lanjut Tras, mengalami kenaikan yang pesat sebesar 5,64% menjadi 52,7%.

"Sementara, suara Prabowo-Hatta turun drastis sebesar 5,64% menjadi 47,3%. Padahal data baru yang masuk hanya bertambah 3,87%," kata dia.

Di mata lulusan Universitas Manchester jurusan Optoelectronics itu, hal tersebut secara matematis bisa saja terjadi. Namun, lanjut dia, secara praktik tidak mungkin.

"Karena untuk menghasilkan perubahan drastis tersebut dibutuhkan suara baru per TPS rata-rata minimal 73% untuk kubu Jokowi. Hal tersebut sangat tidak mungkin bila didapatkan jika menggunakan pemasukan data secara random," ujar dia.

Oleh sebab itu, di mata pria yang pernah mewakili Indonesia di ajang Olimpiade Matematika tahun 1989 yang digelar di Jerman itu, apa yang dilakukan dua lembaga survei itu jelas telah menyalahi kaidah dalam ilmu statistik yang merupakan bagian dari ilmu matematika.

"Maka saya simpulkan telah terjadi manipulasi hasil hitung cepat Pilpres 2014 oleh SMRC-LSI," tegas dia.

Dugaan kecurangan lainnya dari kedua lembaga survei itu juga ditemukan oleh tim relawan Djoko Santoso Center 328.

Dalam siaran pers yang diterima VIVAnews pada hari ini, mereka memiliki rekaman data real time kurva suara yang ditampilkan dalam situs http://www.komunigrafik.com/pilpres2014/stabilitas.php.

Di dalam tautan itu, termuat rekaman cuitan dari akun pemilik lembaga survei SMRC, Saiful Mujani, @saifulmujani yang menyebut hasil hitung cepat SMRC, rekaman siaran televisi yang menyajikan perkembangan hasil perolehan suara hitung cepat beberapa lembaga survei dan bukti lainnya.

Tim memaparkan, ada strategi pengalihan dalam menyulap data hitung cepat ketika ditayang di salah satu stasiun televisi.

"Pada pukul 13.05 WIB, stasiun televisi menayangkan iklan dan kemudian dilanjutkan dengan menampilkan artis yang menyanyi. Artis itu menyanyi selama 14 menit. Ketika tayangan hasil hitung cepat kembali pada pukul 13.19 WIB, yang muncul adalah hasil hitung cepat yang telah disulap SMRC-LSI," papar tim Djoko Santoso.

Hasil hitung cepat serupa, lanjut mereka, juga diikuti oleh beberapa lembaga survei lainnya seperti CYRUS/CSIS, Kompas, Indikator dan RRI.

.
 
Jokowi-JK Unggul 60,04 Persen Suara di Kota Yogya

Hasil rekapitulasi KPU Kota Yogya menunjukkan kemenangan pasangan Jokowi-JK. Pasangan capres-cawapres nomor urut dua itu meraih 60,04 persen suara dan Prabowo-Hatta hanya mendulang 39,96 persen suara.

Ketua KPU Kota Yogyakarta, Wawan Budiyanto, mengatakan pasangan nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendapatkan 98.441 suara. Sementara pasangan nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla mendapatkan 147.900 suara.

"Pada Pemilu Presiden ini, partisipasi pemilih di Kota Yogya meningkat 2,15% dari Pemilu legislatif. Tingkat partisipasi di Yogya pada Pilpres mencapai 77,15%. Sementara yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 22,85%," kata Wawan di KPU Kota Yogyakarta, Jl Magelang, Yogyakarta, Rabu (16/7/2014).

Pada rekapitulasi perolehan suara Pilpres di KPU Kota Yogyakarta, sempat ditemukan selisih jumlah pemilih di Kecamatan Kraton, yakni di kelurahan Panembahan, Patehan dan Kadipaten. Selisih tersebut akhirnya dapat ditemukan setelah dilakukan penelusuran dengan mencocokan C7.


~detik
 
Pakar Matematika: SMRC dan LSI Memanipulasi Data Quick Count

247156_hasil-hitung-cepat-lsi_663_382.jpg

Pakar matematika dan Teknologi Informasi (TI), Tras Rustamaji menduga dua lembaga survei yakni Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) telah memanipulasi data hasil hitung cepat Pilpres 2014.
Kesimpulan itu dia peroleh setelah mengamati adanya kejanggalan dalam peningkatan suara capres-cawapres Joko Widodo dan Jusuf Kalla saat hitung cepat 9 Juli lalu.

Hal ini diungkapkan Tras saat memaparkan hasil temuannya itu di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Rabu 16 Juli 2014. Tras berpendapat kejanggalan itu dimulai tak lama sebelum kubu Jokowi-JK mengumumkan kemenangan mereka.

"Saat perhitungan awal hitung cepat SMRC-LSI pukul 11.30 WIB sampai dengan 13.05 terlihat wajar dengan posisi perolehan suara Prabowo-Hatta 52,94%, sementara kubu Jokowi-JK: 47,06%. Data yang masuk saat itu sebanyak 13,78%. Namun, tiba-tiba hasil itu berbanding 180 derajat hanya dalam waktu 14 menit saja," ujar Tras.

Posisi Prabowo-Hatta menjadi terbalik dan seolah-olah seperti disulap. Pasangan Jokowi-JK, lanjut Tras, mengalami kenaikan yang pesat sebesar 5,64% menjadi 52,7%.

"Sementara, suara Prabowo-Hatta turun drastis sebesar 5,64% menjadi 47,3%. Padahal data baru yang masuk hanya bertambah 3,87%," kata dia.

Di mata lulusan Universitas Manchester jurusan Optoelectronics itu, hal tersebut secara matematis bisa saja terjadi. Namun, lanjut dia, secara praktik tidak mungkin.

"Karena untuk menghasilkan perubahan drastis tersebut dibutuhkan suara baru per TPS rata-rata minimal 73% untuk kubu Jokowi. Hal tersebut sangat tidak mungkin bila didapatkan jika menggunakan pemasukan data secara random," ujar dia.

Oleh sebab itu, di mata pria yang pernah mewakili Indonesia di ajang Olimpiade Matematika tahun 1989 yang digelar di Jerman itu, apa yang dilakukan dua lembaga survei itu jelas telah menyalahi kaidah dalam ilmu statistik yang merupakan bagian dari ilmu matematika.

"Maka saya simpulkan telah terjadi manipulasi hasil hitung cepat Pilpres 2014 oleh SMRC-LSI," tegas dia.

Dugaan kecurangan lainnya dari kedua lembaga survei itu juga ditemukan oleh tim relawan Djoko Santoso Center 328.

Dalam siaran pers yang diterima VIVAnews pada hari ini, mereka memiliki rekaman data real time kurva suara yang ditampilkan dalam situs http://www.komunigrafik.com/pilpres2014/stabilitas.php.

Di dalam tautan itu, termuat rekaman cuitan dari akun pemilik lembaga survei SMRC, Saiful Mujani, @saifulmujani yang menyebut hasil hitung cepat SMRC, rekaman siaran televisi yang menyajikan perkembangan hasil perolehan suara hitung cepat beberapa lembaga survei dan bukti lainnya.

Tim memaparkan, ada strategi pengalihan dalam menyulap data hitung cepat ketika ditayang di salah satu stasiun televisi.

"Pada pukul 13.05 WIB, stasiun televisi menayangkan iklan dan kemudian dilanjutkan dengan menampilkan artis yang menyanyi. Artis itu menyanyi selama 14 menit. Ketika tayangan hasil hitung cepat kembali pada pukul 13.19 WIB, yang muncul adalah hasil hitung cepat yang telah disulap SMRC-LSI," papar tim Djoko Santoso.

Hasil hitung cepat serupa, lanjut mereka, juga diikuti oleh beberapa lembaga survei lainnya seperti CYRUS/CSIS, Kompas, Indikator dan RRI.

.
wah masa LSI juga, padahal salah satu lembaga survey terbesar nih, harusnya netral aja
 
Jika Ada Kecurangan Sistematis, Jokowi Proses Hingga Pidana

259884_jokowi-berikan-pernyataan-hasil-hitung-cepat-pilpres-2014_663_382.jpg


VIVAnews - Calon presiden, Joko Widodo, menyatakan siap melakukan proses hukum hingga ranah pidana, apabila pihaknya menemukan bukti kecurangan atau penggembosan surat suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

Menurut Joko Widodo, seluruh relawan kader partai bekerja mulai dari tingkat desa dan kelurahan (PPS), kecamatan (PPK), luar negeri (PPLN), kabupaten/kota, provinsi. hingga tingkat nasional. Dengan demikian, jika ada temuan kecurangan akan langsung dilaporkan secara sistematis.

"Kalau ada perubahan satu suara pun akan kami kejar ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), ke Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu), kalau perlu kami bawa ke ranah pidana," ujar Jokowi di Kota Serang, Banten, Rabu 16 Juli 2014.

Joko Widodo meyakini hasil real count suara Pilpres 2014 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak akan jauh berbeda dengan hasil quick count atau hitungan cepat yang telah disampaikan sejumlah lembaga survei.
Untuk itu, dia menambahkan, apabila ada kecurangan akan dapat diketahui dan timnya tidak akan bisa dibohongi. "Mestinya penghitungan dan quick count tidak akan jauh-jauh amat, mestinya sama, sampai nanti tanggal 22 Juli hasil real count," kata dia.

Seperti diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan jadwal rekapitulasi dari tingkat desa hingga tingkat nasional, berikut jadwalnya.

1. Tingkat desa dan kelurahan (PPS): 10-12 Juli.

2. Tingkat kecamatan (PPK): 13-15 Juli.

3. Tingkat luar negeri (PPLN): 10-14 Juli.

4. Tingkat kabupaten/kota: 16-17 Juli.

5. Tingkat provinsi: 18-19 Juli.

6. Tingkat nasional: 20-22 Juli.

7. Penetapan dan pengumuman hasil secara nasional: 21-22 Juli.

.
 
Terungkap, Petugas KPPS di Jateng Curangi Surat Suara

258341_surat-suara-rusak-di-garut-berjumlah-886-lembar-_663_382.jpg

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah menemukan pelanggaran pidana Pemilihan Presiden yang digelar 9 Juli 2014 lalu. Pelanggaran dilakukan oleh seorang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah.

Ketua Divisi Pengawasan dan Humas Bawaslu Jawa Tengah, Teguh Purnomo mengatakan ketidaknetralan seorang anggota KPPS terjadi di tempat pemungutan suara (TPS) 01 Desa Dukuh, Kecamatan Mojo Laban, Kabupaten Sukoharjo.

Modus kecurangan yang digunakan adalah dengan merusak surat suara sah yang telah dicoblos oleh pemilih. "Pelaku membuat tidak sah surat suara yang telah digunakan dengan cara melubangi surat suara," kata Teguh di Semarang, Rabu 16 Juli 2014.

Perusakan tersebut dibuktikan lewat rekaman video yang diambil petugas Pengawas Pemilu Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan klarifikasi yang dilakukan, surat suara rusak sebanyak 34 lembar sengaja dilakukan salah satu petugas KPPS.

"Panwas sudah klarifikasi ke beberapa pihak. Prinsipnya benar. Tapi tindaklanjutnya masih belum diputuskan. Intinya ini masuk dalam pelanggaran pidana," kata dia.

Kendati demikian, Teguh enggan menyebutkan apakah ada modus lain yang digunakan untuk memenangkan pasangan calon tertentu dalam pelanggaran tersebut.
"Intinya dia merusak satu gambar pasangan calon agar suara tidak sah. Padahal sebelumnya telah dicoblos," katanya.

Teguh menegaskan pihaknya akan terus memproses pelanggaran penyelenggara pemilu tersebut hingga tuntas. Sesuai UU nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yakni pasal 164 huruf c berbunyi, petugas KPPS yang merusak lebih dari satu surat suara yang telah digunakan pemilih sehingga membuat tidak sah surat suara, harus dilakukan pemungutan suara ulang.

Adapun sanksinya sesuai pasal 345 huruf a, secara pidana orang yang menyebabkan hal itu dihukum paling singkat 12 bulan, paling lama 35 bulan dan denda Rp12 juta serta paling banyak Rp36 juta.

"Namun jika pelakunya penyelenggara pemilu seperti kasus ini maka hukumannya sesuai dengan pasal tersebut ditambah sepertiganya," kata Teguh.

Selanjutnya, Bawaslu akan melakukan proses dua hal penting. Pertama, tentang pelanggaran administratif yang dituntut pemungutan suara ulang di TPS tersebut. Kedua, terkait proses lebih lanjut tindak pidana pemilu yang menjerat pelaku.

"Kalau kami rekomendasinya dua hal itu. Kalau itu tidak dilakukan, maka tidak bisa direkap di kabupaten, termasuk di tingkat provinsi," ujar mantan Ketua KPU Kebumen itu.


© VIVA.co.id
 
Back
Top