TENTANG PEMERINTAHAN TRANSISI JOKOWI

Koalisi Tanpa Syarat Jokowi hanya Isapan Jempol Belaka


Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI), Agung Suprio menilai koalisi tanpa syarat ala Joko Widodo (Jokowi) hanya isapan jempol saja.

Pasalnya, kata Agung, Jokowi sangat membutuhkan partai politik untuk mendukungnya dalam menjalankan roda pemerintahan kedepan.

"Sangat sulit buat Jokowi untuk menciptakan koalisi tanpa syarat, dia butuh dukungan partai politik di parlemen," katanya kepada Okezone, Selasa (26/8/2014).

Meski para partai koalisi memilih jalan tengah dengan cara menyodorkan kadernya yang berkompeten dan profesional sulit terealisasi. Sebab hingga saat ini para elite partai masih mengincar bangku menteri.

"Memang ada jalan tengah, yaitu, partai memberikan kadernya yang profesional sebagai menteri tanpa melepaskan jabatan di partainya. Sayangnya elit partai yaitu ketua umum atau pejabat teras partai tampaknya juga mengincar kursi menteri. Ambisi elit partai untuk rangkap jabatan sangat besar karena mereka dapat melakukan konsolidasi material sekaligus politik," bebernya.

Agung menjelaskan, banyaknya perebutan kursi menteri tersebut lantaran tidak ada jaminanan posisi mereka diganti dikemudian hari.

"Selain itu, elit partai tidak mau melepaskan jabatan di partai ketika jadi menteri karena tidak ada jaminan bahwa mereka tidak di reshuffle di masa depan," ucapnya.

Kondisi inilah kata dia, yang membuat Jokowi kelimpungan. Akhirnya, Jokowi akan melupakan mimpinya, yakni larangan posisi rangkap jabatan tersebut akan sirna dengan sendirinya.

"Realitas ini tentunya membuat pusing Jokowi. Pada akhirnya, Jokowi akan mengakomodasi kepentingan elit partai, kepentingan kelompok idealis yang berusaha memasukkan orang-orang profesional independen, serta kepentingan orang-orang profesional yang pro-JK dalam kabinet. Maka kabinetnya nanti adalah kabinet gemuk," tutupnya.

Cak Imin: Bukan Salam Dua Jari, tapi Salam Gigit Jari


Publik saat ini tengah menanti sederet nama yang akan masuk dalam bursa kabinet di bawah kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Sebagai salah satu partai pengusung, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tentu punya peluang mendapat jatah kursi tersebut.

Saat ditanya mengenai hal ini, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar mengaku tidak mau berharap atas kursi menteri di kabinet Jokowi-JK. Hal itu dikarenakan semua pilihan, kata dia, ada di tangan Jokowi-JK.

"Pak Jokowi belum pernah menawari. Arah kabinet itu murni dari Jokowi-JK, jikalau tidak ditawari, tidak mau dianggap berharap, enggak enak," ucap Muhaimin di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2014).

Mendengar ucapan pria yang akrab disapa Cak Imin itu, seorang kader partai lantas berseloroh bahwa salam dua jari bisa berubah menjadi salam gigit jari jika saja PKB tidak mendapat kursi menteri di kabinet.

Sontak, tawa Cak Imin pun pecah sambil mengulang ucapan kadernya itu, "Bukan salam dua jari, tapi salam gigit jari," ucapnya yang kemudian diikuti tawa para wartawan. ~okezone

hahaha salam gigit jari.... baru lagi nih )

kaloKoalisi tanpasyarat bisa-bisa semuanya berebutan bakalan mau jadi menteri dong... kalo bersyarat kan bisa di pilah-pilih mana yang terbaik kan?

Relawan Kirim CV ke Jokowi, Ingin Jadi Staf Hingga Kelola Katering Istana


Belum dilantik menjadi Presiden RI, Jokowi sudah mendapatkan banyak surat lamaran dari para relawannya. Para relawan ingin menjadi staf sampai mengelola katering Istana.

"Kita terima 310 CV yang ditipkan untuk diberikan ke Pak Jokowi-JK. Mereka berkeinginan jadi staf dan sudah ada lima katering kasih proposal untuk di Istana," ujar Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-JK, Tjahjo Kumolo, dalam acara pembubaran Tim Kampanye Nasional di sebuah posko relawan di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, Jumat (29/8/2014).

Tjahjo menuturkan ratusan CV dan lamaran itu datang dari seluruh Indonesia. Dokumen tersebut nantinya akan diberikan kepada Presiden Terpilih.

Jokowi yang mendengar hal itu terlihat tertawa. Dan dirinya juga mengakui banyak sekali surat yang masuk berupa penawaran untuk membantu dirinya.

"Karena yang masuk ke kita luar biasa banyaknya, seperti urusan catering, dan yang berkaitan dengan kabinet dan menteri," ujar Jokowi disambut tawa.


~detik

Gerindra DKI Isyaratkan Persulit Pengunduran Diri Jokowi dari Gubernur


Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sementara M Taufik mengatakan ada kemungkinan pengunduran diri Joko Widodo sebagai Gubernur DKI ditolak. Ada beberapa alasan yang dapat menggagalkan Jokowi untuk bisa dilantik sebagai Presiden RI ke-7 itu.

"(Pengunduran diri Jokowi) Kalau diterima, kalau kagak? Semua kemungkinan ada. Sebenarnya pentingnya apa dia minta mundur? Kemarin secara hukum administratif DPRD tidak pernah tahu Jokowi mencalonkan jadi Presiden," ujar Taufik di kantornya, Jl. Kebon Sirih, Jakpus, Kamis (28/8/2014).

Taufik menyatakan selama ini anggota Dewan mengetahui Jokowi maju sebagai capres dan memenangkan Pilpres hanya dari media. Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta ini pun menyebut Jokowi tidak pernah memberi surat pemberitahuan kepada DPRD DKI.

"Dia nggak pernah buat surat, saya sudah cek. Artinya secara formal DPRD tidak pernah tahu, terus kalau sekarang minta mundur pentingnya apa?" ujar Taufik.

Alasan kedua kemungkinan permintaan Jokowi mundur ditolak dikatakan Taufik adalah karena DPRD tidak boleh membahas mundurnya Kepala Daerah karena alasan pribadi. Berbeda jika pembahasan mundur karena Kepala Daerah meninggal dunia, sakit berkepanjangan, atau melanggar ideologi.

"DPRD tidak boleh membahas orang mundur karena pribadi. Kalau mau jadi Presiden itu kan urusan sampeyan. Nggah usah sampeyan mau jadi Presiden, ada orang lain kok mau jadi Presiden, kan bisa. Ini kan nggak boleh. Aturannya nggak ada 'gue mau berhenti jadi Gubernur', yang ada diberhentikan," jelas pria yang sempat dilaporkan ke Polisi oleh KPU ini.

"Tahu nggak secara formal DPRD dia mau jadi Presiden. (Jokowi) cuti DPRD nggak tahu, tapi nggak tahu kalau dia diem-diem ngirim surat ke pimpinan. Kalau begitu kita salahin pimpinannya nggak dibunyiin ke rakyat. (Jokowi) balik jadi Gubernur lagi jadwalnya kita nggak tahu. Kayak seenak-enaknya aja. Pemimpin kaya gini negeri mau jadi apa?" sambung Taufik.

Taufik meminta Jokowi menghargai DPRD. "Kalau misalnya ditolak, dilantik nggak? Dia sudah dipilih rakyat. Tetap dilantik kan. Ngapain urusannya dia minta (berhenti). Dia mendefinisikan diri pejabat elektif, dipilih oleh rakyat. Menurut UU representatif dari rakyat adalah DPRD. Itu yang harus dia hargai," tutup Taufik.

~detik

hmm...perasaan ada juga kasus wakil gubernur atau apa gitu dia mengundurkan diri sebagai wakil... dan alasannya ga begitu jelas... dan ga apa-apa... ga jadi masalah kayaknya

Jokowi Tak Janjikan Jabatan, PPP Ogah Bergabung


Sekretaris Majelis Pakar Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Yani menyatakan partainya tidak akan bergabung ke dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla bila tidak ada tawaran yang menguntungkan. "Mereka tidak mau transaksional," ujar Yani saat dihubungi Tempo, Jumat, 29 Agustus 2014.

Lantaran itu pula, dia menyatakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Jokowi tidak perlu report melobi partai berlambang ka'bah tersebut. "Ngapain, buang-buang waktu," katanya.

Menurut Yani, Jokowi semestinya berfokus saja memikirkan konsep, janji dan visi-misi yang ditawarkan kepada rakyat selama masa kampanye. "Sebulan lagi dilantik kan," ujarnya.

Yani menjelaskan, meskipun ada lobi dari PDIP dan Jokowi, itu hanya berasal dari perorangan dan kader partai yang tak menjabat dalam pengurusan. Menurut dia, keputusan merapat atau tidak, harus berdasarkan Musyawarah Kerja Nasional. "Harus putusan partai, buka perorangan," katanya.

PPP saat ini bergabung di Koalisi Merah Putih yang mengusung calon presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. PPP termasuk salah satu partai pertama yang mendukung pencalonan Prabowo sebagai presiden.

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Emron Pangkapi sebelumnya mengatakan partainya belum menentukan arah koalisi setelah putusan Mahkamah Konstitusi. "Belum ada pembicaraan serius," ujar dia melalui pesan singkatnya, Selasa, 26 Agustus 2014.

Emron beralasan, selain masih terikat di dalam Koalisi Merah Putih, PPP merasa canggung jika menawarkan bergabung dengan partai pendukung presiden terpilih, Joko Widodo. "Tidak elok PPP menyodor-nyodorkan diri tanpa ikut berkeringat. Apalagi dengan memberi syarat," kata dia.

Karena itu, Emron mengatakan PPP tetap berkomitmen dengan Koalisi Merah Putih yang memilih menjadi penyeimbang. "Dukungan terhadap Koalisi Merah Putih akan kami hormati," kata dia.

Meski begitu, ada kemungkinan partainya mengubah posisi dukungan jika ada partai lain di koalisi pengusung Prabowo-Hatta menyeberang ke kubu Joko Widodo. "Sampai adanya keputusan partai lain," kata dia.


~tempo.co

update teruuuus

tiaseptiani said:

update teruuuus

Click to expand...

wahh ddipalak.... oke oke... taangkap reppunya

Ruhut Sitompul Puji Jokowi


Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul memuji Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, Jokowi berani menaikkan harga BBM meski kebijakan itu beresiko menurunkan citranya di masyarakat.

"Saya senang statement Jokowi, beliau tidak ada masalah meski menyadari ini (menaikkan harga BBM) adalah kebijakan tidak populer, tapi muaranya rakyat," kata Ruhut kepada Okezone, Kamis (28/8/2014) malam.

Ruhut yakin Jokowi akan tetap dipercaya masyarakat jika bisa menjelaskan bahwa menaikkan harga BBM merupakan hal yang mendesak.

Kendati memuji Jokowi, Ruhut mempertanyakan sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dia menilai partai yang dimotori Megawati Soekarnoputri itu tidak konsisten menolak kenaikan harga bahan bakar.

Rencana pemerintah menaikkan harga BBM, bukan kabar baru. Menurut Ruhut, saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ingin menaikkan harga BBM beberapa waktu lalu, PDIP menolak keras rencana itu hingga ke Paripurna DPR.

Anehnya, di akhir masa jabatan SBY, partai pengusung Jokowi menjadi presiden tersebut malah meminta harga BBM dinaikkan.

"Kita tahu PDIP di DPR, mereka yang meminta tidak boleh (menaikkan) harga BBM, dan itu sampai Paripurna. Tahunya mereka minta naikkan (sekarang)," ungkap Ruhut.

.

pada intinya semua rakyat hanya menginginkan pemerintahan yg bersih,adil,jujur dan bisa lebih mensejahterakan seluruh rakyat

Ini Kementerian Era Jokowi yang Bakal Digabung & Dibentuk Baru

Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Tim Transisi Pemerintahan baru selesai membahas satu opsi terkait kabinet, yakni membentuk 34 kementerian.

“Baru rampung satu opsi. Opsi pertama, ada 34 kementerian itu yang baru dibicarakan,” kata Jokowi di Rumah Transisi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2014).

Dia menjelaskan, ada tiga kementerian khusus yang akan dibuat, di antaranya ekonomi kreatif, kedaulatan pangan, dan maritim.

“Lebih ada tekanan ke misalnya kementerian ekonomi kreatif, kementerian kedaulatan pangan, kementerian maritim. Tekanannya ke sana,” paparnya.

Sementara itu, Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto menjelaskan, dalam opsi 34 kementerian tersebut, ada 19 kementerian yang tetap. Sementara sisanya ada yang digabung dan dipisah.

“Opsi 1A yang dibahas tadi ada 19 kementerian yang tetap sama. Berdasarkan Undang-Undang Kementerian, ada tiga kementerian yang wajib ada. Tiga kementerian yang kalau diubah harus melalui persetujuan DPR dan 13 kementerian lain yang diusulkan pokja kabinet sama,” beber Andi.

Sementara di antara kementerian yang akan digabung adalah pendidikan tinggi riset teknologi. Dalam logika undang-undang negara, kata Andi, turunan dari urusan pemerintahan itu riset.

“Juga nanti akan ada kementerian kedaulatan pangan yang merupakan penggabungan pertanian dan perkebunan, kementerian maritim, kementerian transportasi. Kemudian nanti kementerian pekerjaan umum digabung dengan kementerian permukiman sarana prasarana,” ucapnya.


~okezone

Presiden KSPSI: Saya Tak Ingin Dahului Kehendak Jokowi

Nama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, telah mengantongi restu dari PDIP untuk menjadi menteri dalam Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Dia dianggap layak menduduki posisi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans).

Saat dimintai tanggapannya mengenai hal tersebut, pria yang juga pentolan relawan Jokowi-JK itu mengaku tidak mau mendahului kehendak sang presiden terpilih.

Hanya saja, dia memberi isyarat kesiapannya jika diberi amanah untuk membantu di pemerintahan.

“Sebagai kader dan presiden buruh, jika dipercaya tentu saya siap baik di kabinet maupun di luar sistem. Hal yang pasti siap mengawal dengan kritis pemerintahan Jokowi,” katanya di Denpasar, Bali, Selasa 2 September 2014.

Gani juga mengaku tidak terkejut dengan restu yang didapatnya dari PDIP. Dukungan tersebut sebenarnya sudah diberikan sejak Jokowi dinyatakan sebagai presiden terpilih.

“Kita tunggu lah sampai pertengahan September ini akan diumumkan,” ucapnya.

Soal kriteria menteri, Gani menilai kompetensi merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki para pembantu presiden.

Menakertrans sendiri, kata dia, haruslah memiliki visi misi jelas untuk membangun tenaga kerja yang siap dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN pada 2015.

“Ketika masyarakat ekonomi ASEAN diberlakukan, kita harapkan tenaga kerja di Indonesia sudah siap,” tegasnya.

Jokowi Bakal Gusur Posisi Polri


Presiden terpilih, Joko Widodo, berencana menggabungkan sejumlah badan dan kementerian menjadi satu departemen. Seperti Kementerian Keamanan Tanah Air yang menggabungkan Polri, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Ada pula Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang digabung dengan Kementerian Riset dan Teknoligi, serta Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Khusus untuk Polri yang posisinya tidak lagi berada di bawah Presiden, pengamat kepolisian Univeritas Indonesia (UI) Bambang Widodo Umar menilai rencana ini positif untuk perbaikan Polri secara kelembagaan. Dimana Korps Baju Cokelat ini bakal lebih fokus dalam menerapkan kebijakan.

“Karena Kepolisian kan alat negara, bukan alat politik. Kepolisian secara organisatoris hanya menerapkan kebijakan, yang merumuskan dan bertanggung jawab dalam kebijakan strategis adalah menteri,” kata Bambang kepada Okezone.

Dia mencontohkan lembaga-lembaga yang merupakan alat negara seperti Polri yang kini berada di bawah Kementerian. “Misalnya Pamong Praja, Imigrasi, Cea Cukai, Lapas itu kan alat. Kalau diletakkan di bawah presiden akan sulit dalam merumuskan kebijakan,” sambungnya.

Karenanya, Bambang sepakat Polri diletakkan di bawah Kementerian. Tinggal kementerian mana yang cocok untuk menampung Polri. Apakah di Kementerian Keamanan seperti wacana Jokowi atau Kementerian Dalam Negeri seperti di beberapa negara tetangga.

Sebelumnya, usulan penggabungan beberapa kementerian dan badan ini disampaikan mantan rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) yang juga anggota Tim Pengkajian Arsitektur Kabinet Jokowi-JK, Sofyan Effendi.

Sofyan mengatakan akan dikaji penggabungan empat sampai lima kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Kementerian Keamanan Tanah Air yang merupakan penggabungan BNPT, BNN, dan Polri.

kalin makin bangga dengan Pak Jokowi

maju terus lah pak jokowi walau pastinya banyak tantangannya

tiaseptiani said:

maju terus lah pak jokowi walau pastinya banyak tantangannya

Click to expand...

kl maju terus mah bisa tabrak tembok. Kayak tukang parkir aja nih non tia suruh pak jokowi maju terus. Terusss teruuusss teruussss ........

mojave said:

kl maju terus mah bisa tabrak tembok. Kayak tukang parkir aja nih non tia suruh pak jokowi maju terus. Terusss teruuusss teruussss ........

Click to expand...

ya udah diganti dah....
maju pak jokowi.. kiri... kanan dikit... iyaaa... maju lagi.... yaaa

hahahahaha )

tiaseptiani said:

ya udah diganti dah....
maju pak jokowi.. kiri... kanan dikit... iyaaa... maju lagi.... yaaa

hahahahaha )

Click to expand...

itu lbh parah lagi. Tarian poco2