Jakarta - Koalisi Merah Putih (KMP) berhasil menguasai DPR. Koalisi Indonesia Hebat gagal melobi partai lain, utamanya PD dan PAN, karena komunikasi elitenya yaitu SBY dan Megawati belum bisa dicairkan. Sebaiknya PDIP sekarang menjadi partai penjemput bola.
"Walaupun dalam konteks pimpinan DPR dan MPR, melakukan negosiasi itu kebutuhan jangka pendek, negosiasi dengan PD itu berperan sangat penting. Sulitnya lagi-lagi, veto player di tubuh PDIP bukan Jokowi tapi Ibu Mega. Ini yang menyulitkan. Satunya terbuka (Jokowi), satunya tertutup (Mega)," analisis pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya, saat berbincang dengan detikcom, Kamis (2/9/2014).
Dari awal, seharusnya PDIP menyadari bahwa kemenangan mereka di Pileg itu 'hanya' meraih suara sekitar 18%. Komposisi suara itu termasuk minoritas, jauh dari 50%.
"Menurut saya ini tamparan bagi PDIP. Mereka harus sadar bukan sebagai veto player di parlemen, jadi pemain kunci koalisi yang menguasai 50%. Posisi partai pemenang pilpres tidak memiliki makna apa-apa. Mereka tidak bisa menunggu bola, mereka harus aktif, bukan menunggu untuk dilamar. Ini penyakit partai yang terlalu lama menjadi oposisi," pendapatnya.
Hal ini karena adanya sosok sentral di dalam PDIP, Megawati Soekarnoputri, hingga menimbulkan ketergantungan yang berlebihan pada sosok Mega. Untuk mengambil keputusan semua harus diserahkan ke Mega, yang menurut Yunarto, tidak terjun dan tidak tahu kondisi lapangan.
"Keputusan menunggu Mega yang tidak mau dan tidak tahu kondisi di lapangan, ini yang terjadi. Mereka yang paling lambat dan kaku ambil keputusan karena yang mengambil keputusan tidak ada di lapangan," jelas dia.
Ketergantungan PDIP pada Mega padahal bisa didelegasikan pada tokoh-tokoh muda untuk mengambil keputusan. "Bisa Puan atau Jokowi atau tokoh yang dianggap bisa menyuarakan aspirasi Mega," tuturnya.
Dia juga menilai bahwa paket pimpinan MPR yang akan ditentukan tidak akan berbeda jauh konstelasinya dengan pimpinan DPR. "Apa yang mau kita lihat berubah? Logikanya masih logika oligharki parpol, sama saja," tandas dia.
"Walaupun dalam konteks pimpinan DPR dan MPR, melakukan negosiasi itu kebutuhan jangka pendek, negosiasi dengan PD itu berperan sangat penting. Sulitnya lagi-lagi, veto player di tubuh PDIP bukan Jokowi tapi Ibu Mega. Ini yang menyulitkan. Satunya terbuka (Jokowi), satunya tertutup (Mega)," analisis pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya, saat berbincang dengan detikcom, Kamis (2/9/2014).
Dari awal, seharusnya PDIP menyadari bahwa kemenangan mereka di Pileg itu 'hanya' meraih suara sekitar 18%. Komposisi suara itu termasuk minoritas, jauh dari 50%.
"Menurut saya ini tamparan bagi PDIP. Mereka harus sadar bukan sebagai veto player di parlemen, jadi pemain kunci koalisi yang menguasai 50%. Posisi partai pemenang pilpres tidak memiliki makna apa-apa. Mereka tidak bisa menunggu bola, mereka harus aktif, bukan menunggu untuk dilamar. Ini penyakit partai yang terlalu lama menjadi oposisi," pendapatnya.
Hal ini karena adanya sosok sentral di dalam PDIP, Megawati Soekarnoputri, hingga menimbulkan ketergantungan yang berlebihan pada sosok Mega. Untuk mengambil keputusan semua harus diserahkan ke Mega, yang menurut Yunarto, tidak terjun dan tidak tahu kondisi lapangan.
"Keputusan menunggu Mega yang tidak mau dan tidak tahu kondisi di lapangan, ini yang terjadi. Mereka yang paling lambat dan kaku ambil keputusan karena yang mengambil keputusan tidak ada di lapangan," jelas dia.
Ketergantungan PDIP pada Mega padahal bisa didelegasikan pada tokoh-tokoh muda untuk mengambil keputusan. "Bisa Puan atau Jokowi atau tokoh yang dianggap bisa menyuarakan aspirasi Mega," tuturnya.
Dia juga menilai bahwa paket pimpinan MPR yang akan ditentukan tidak akan berbeda jauh konstelasinya dengan pimpinan DPR. "Apa yang mau kita lihat berubah? Logikanya masih logika oligharki parpol, sama saja," tandas dia.
Last edited by a moderator:
