Susunan Lengkap Kabinet Jokowi JK

resepmasakanindo

resepmasakanindo

New member
Bocoran-Menteri-Kabinet-Jokowi-Yang-Akan-diumumkan.jpg

Dalam sambutannya, Jokowi menamakan kabinetnya sebagai Kabinet Kerja. Hampir semua calon menteri yang dipanggil mengenakan kemeja putih seperti dikenakan Jokowi-JK. Berikut nama-nama mereka.
1. Sekretaris Negara, Pratikno
2. Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago
3. Menteri Kemaritiman, Indroyono Soesilo
4. Menteri Perhubungan, Ignatius Jonan
5. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti
6. Menteri Pariwisata, M Yahya
7. Menteri ESDM, Sudirman Said
8. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Tedjo Edy Purdjianto
9. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo
10. Menteri Luar Negeri, Retno Lestari Priansari Marsudi
11. Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu
12. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly
13. Menteri Komunikasi dan Informatikan, Rudiantara
14. Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Crisnandi
15. Menteri Koordinator Perekonomian, Sofyan Djalil
16. Menteri Keuangan, Bambang Sumantri Brodjonegoro
17. Menteri BUMN, Rini M Soemarno
18. Menteri Koperasi dan UMKM, AA Ngurah Puspayoga
19. Menteri Perindustrian, Saleh Husin
20. Menteri Perdagangan, Rahmat Gobel
21. Menteri Pertanian, Amran Sulaiman
22. Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dakhiri
23. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rayat, Basuki Hadimuljono
24. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaja
25. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Musyidan Baldan
26. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani
27. Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin
28. Menteri Kesehatan, Nila F Moeloek
29. Menteri Sosial, Khofifah Indra Parawansa
30. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise
31. Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah, Anies Baswedan
32. Menteri Ristek dan Dikti, M Nasir
33. Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nachrawi
34. Menteri PDT dan Transmigrasi, Marwan Jafar
Sumber : Daftar Nama Menteri Kabinet Jokowi Jk
 
nama kabinetnya benar, sesuai yang diperlukan Indonesia, Kabinet Kerja, keren nih jokowi

satu satunya menteri dari kabinet sebelumnya, cuma Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin ya?
 
Hari ini kabinet bapak Jokowi - JK sudah diumumkan. Banyak teknorat di sana, profesional. Namun ada juga menteri yang sudah pernah menjabat sebagai menteri pada periode sebelumnya, dan periodenya bu Mega. Ibu Rini S sekarang menjabat lagi sebagai menteri. Posisinya menteri BUMN. Banyak pendukung tidak setuju kalau Rini S ini jadi menteri. Menurut saya sich ini keputusan Jokowi-Jk dan pastinya pertimbangan tertentu yang cukup dapat dipertanggungjawabkan. Semoga kabinet ini sungguh-sungguh mau bekerja
 
Menteri BUMN, Rini M Soemarno ini luput dari KPK ya atau memang KPK ga dimintai saran? orang ini terlibat kasus BLBI dan pernah diperiksa KPK

Rini M Soemarno Tidak Layak Menjadi Menteri Jokowi-JK

Ketua Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla, Rini M Soemarno dikabarkan masuk salah satu calon menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, hal itu menuai kritik dari berbagai kalangan.

Pengamat Politik dari Lingkar Studi Masyarakat Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai, Rini M Soemarno tidak layak masuk dalam kabinet Jokowi - JK. Alasannya, Rini merupakan mantan menteri yang minim prestasi. Saat menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) kinerja Rini tidak optimal.

"Prestasi beliau sebagai mantan menteri ibu Mega tidak dapat disebut sukses. Boleh disebut beliau bekerja tidak optimal. Sehingga target-target ekonomi kita kurang memuaskan di era itu," ungkap Ray saat dihubungi wartawan, Kamis (23/10/2014).

Menurut Ray, kinerja Rini juga tidak berpihak pada cita-cita Trisakti. Utamanya menyoal kemandirian bangsa. Sehingga, Rini sulit dilihat dapat beradaptasi dengan kebijakan Jokowi yang dinilai pro rakyat.

"Sedangkan, pemikiran dan kebijakan-kebijakannya tidak memperlihatkan jejak-jejak kemandirian itu," beber Ray.

Rini yang pernah menjabat Ketua tim transisi Jokowi - JK, sambung Ray, juga sepatutnya tidak masuk dalam kabinet karena posisi tersebut akan menibulkan konflik pribadi dengan tugas-tugas yang diemban.

"Salah satunya adalah memberi informasi kepada calon presiden tentang calon-calon menteri," jelas dia.

Ray menilai, Rini juga dinilai tidak cocok menjadi calon menteri. Terlebih, Rini disebut-sebut masuk salah satu calon menteri yang memiliki rekam jejak 'kotor'. "Kita merasa beliau tidak cocok menjadi calon menteri," tegas Ray.
Oleh karena itu, lanjut Ray, sudah sepatutnya Jokowi mempertimbangkan secara seksama dan teliti hasil penelusuran rekam jejak dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Nah, kalau itu perlu melihat masukan dari KPK," ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan Direktur Executive Energy Watch, Ferdinand Hutahaean. Relawan Jokowi ini menilai kinerja Rini ketika menjadi Menteri Perindustrian kinerjanya kurang memuaskan.

Rini juga dinilai bukanlah orang yang sukses memimpin Astra.

"Dari sisi integritas diragukan. Terutama sisi loyalitas, saya tidak yakin Rini akan loyal pada Jokowi justru lebih loyal pada Megawati. Tentu ini sangat tidak bagus ke depan," ucapnya.

Dikatakan Ferdinand, Kementerian BUMN butuh sosok profesional yang tidak mengejar untung. Sementara Rini yang notabene seorang pebisnis dinilai sudah pasti akan menggunakan jabatannya untuk kepentingan bisnisnya jika terpilih sebagai menteri. Sebab itu, Presiden Jokowi tak usah memilih Rini sebagai menteri.

"Rini itu pebisnis. Tentu posisinya sedikit banyak pasti akan digunakan untuk kepentingan bisnisnya, dan inilah lobang neraka bagi pejabat. Lalu rakyat dilupakan hingga jadi lebih fokus pada bisnis pribadi. Jika untuk pengabdian kita butuh orang berintegritas bukan yang diragukan integritasnya. Tapi andai masih mungkin sebaiknya Rini tidak usah jadi menteri. Buat apa jadi menteri yang gajinya kecil? Hidup Rini sudah lebih dari cukup, biarkan yang lebih muda dan profesional memimpin Kementerian BUMN," tandasnya.

Sebelumnya, tersiar kabar bahwa nama Rini Soemarno pun diindikasikan masuk dalam nama-nama calon menteri yang mendapat tanda merah oleh KPK. Rini Soemarno disebut-sebut akrab dengan sejumlah kasus. Dia diduga terlibat kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang kini masih dalam penyelidikan KPK.

Rini juga pernah diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Rini pernah diperiksa Kejaksaan Tinggi terkait kasus dugaan korupsi penjualan aset pabrik guna Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).

Oleh Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR, Rini juga pernah diperiksa terkait proses imbal dagang pesawat jet tempur Sukhoi, helikopter, dan peralatan militer Rusia. Rini yang pernah menjabat sebagai Presiden Direktur Astra Internasional itu disebut oleh DPR melakukan pelanggaran UU Pertahanan dan UU APBN. Dalam proses imbal dagang itu, ditengarai kuat telah terjadi kerugian negara.

Ketua KPK, Abraham Samad sebelumnya mewanti-wanti Presiden Joko Widodo supaya tak memilih calon menteri yang telah mendapat tanda merah oleh pihaknya dan PPATK. Jika dipaksakan, Abraham menyebut umur sang menteri tidak akan bertahan lama. Selain itu, Abraham pun tak segan menyebut kabinet Jokowi kotor jika masih paksakan nama yang mendapat tanda merah itu masuk. ~Harianterbit.com
Click to expand...
 
Mari kita sebagai rakyat mendukung, agar pemerintah bisa bekerja dengan optimal. Namun kita juga tetap mengawasi jalannya pemerintahan agar penyalahgunaan kekuasaan bisa dihindari.
 
agungsuhada said:
nama kabinetnya benar, sesuai yang diperlukan Indonesia, Kabinet Kerja, keren nih jokowi

satu satunya menteri dari kabinet sebelumnya, cuma Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin ya?
Click to expand...
ada 1 lagi yang pernah jadi menteri ternyata, yaitu Khofifah indar parawansa, di era gusdur sekitar 16 tahun lalu
 
y doain saja Kabinet Jokowi dan JK supaya bener kerjanya dan sesuai dengan yg dikerjakannya sebagai Menteri di bidangnya...amin
 
tiaseptiani said:
terbukti bersalah kah?
Click to expand...

kasus BLBkan macet di jalan. banyak sekali pejabat yg terlibat di dalamnya dan sebagian juga sudah di penjara. Bahkan megawati pun terlibat kasus BLBI

Liputan6.com, Jakarta - Ketua KPK Abraham Samad pernah menyatakan bahwa lembaganya akan meminta keterangan mantan Presiden RI Megawati Soekarnoputri terkait kasus dugaan korupsi dalam Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) setelah Lebaran. Namun hingga kini, KPK belum juga memanggil Ketua Umum DPP PDIP itu.

Menurut Abraham, terdapat sejumlah alasan mengapa lembaganya belum juga memeriksa Ketua Umum PDI Perjuangan itu. Salah satunya adalah, ia mengaku belum mendapat konfirmasi dari Satgas KPK yang menyelidiki perkara ini.

"Saya harus menerima dulu konfirmasi dari Satgas. Tapi yang saya ingin katakan, tidak usah meragukan KPK tentang keberanian memanggil para pejabat," ujar Abraham pada Acara Festival Film Anti-Korupsi di GOR Bulungan, Jakarta, Rabu (27/8/2014).
Click to expand...
 
kita masyarakat yang jadi pengawasnya,,
klo ada penyimpangan turun kejalan,,

*tapi saiia mah ga si,paling nonton aja dari tv dirumah,,:D

wahh,,jangan contoh tuh...
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top