DPR TANDINGAN KOALISI INDONESIA HEBAT

Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait kisruh pembentukan pimpinan DPR tandingan.

Jokowi secara tegas menolak sikap Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di parlemen yang membentuk DPR tandingan.

"Iya akan lebih baik kalau kita ini bersatu, akan lebih baik kita ini menjaga persatuan dan kesatuan," kata Jokowi usai menunaikan salat Jumat di Masjid Baiturrahim di Komplek Istana Presiden, Jakarta, Jumat (31/10/2014).

Mantan Gubernur DKI itu mengatakan, rakyat Indonesia akan mencontoh wakilnya di parlemen jika mereka menjaga kesatuan dan mengambil keputusan secara musyarawah untuk mufakat.

"Karena ini akan dicontoh oleh rakyat," tutup Jokowi yang memakai kemeja putih.

Diketahui, hari ini lima fraksi di DPR yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menggelar sidang paripurna tandingan untuk memilik pimpinan DPR.

Alasan dibentuknya DPR tandingan lantaran kecewa dengan pimpinan DPR saat ini yang diketuai Setya Novanto yang dinilai tidak mendengarkan aspirasi rakyat.

Re: Jokowi Tolak DPR Tandingan

JK: Tak Perlu Ada DPR Tandingan


Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tak setuju jika partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) membuat Pimpinan DPR tandingan.

Menurut dia, Pimpinan DPR tandingan tak perlu dibentuk, karena masih bisa dikomunikasikan lewat musyawarah dengan Koalisi Merah Putih (KMP) yang kini menguasai parlemen. JK pun khawatir adanya Pimpinan DPR tandingan justru akan memecah belah persatuan di Indonesia.


"Ya namanya pimpinan tandingan itu tidak perlu ada, tapi butuh suatu musawarah yang saling memberi toleransi harus ada. Demokrasi harus begitu," ujar JK di Istana Wakil Presiden Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Jumat (31/10/2014).

Dia berharap, KIH bisa bersinergi dengan KMP di parlemen. "Saling memberi antara koalisi agar terjadi harmoni yang baik dan dua-duanya saya yakin akan baik," terangnya.

Saat disinggung mengapa dua kubu di parlemen tidak harmonis, JK menjawab itu hanya masalah teknis dan pasti mereda.


"Ya mungkin menyangkut jumlah-jumlah (jatah pimpinan alat kelengkapan dewan) yang mereka bicarakan, tapi ya nyaman nyaman saja," terangnya.

Diketahui, hari ini lima fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menggelar sidang paripurna tandingan untuk memilih pimpinan DPR.

Alasan dibentuknya DPR tandingan lantaran kekecewaan KIH dengan pimpinan DPR saat ini yang diketuai Setya Novanto.

Re: Jokowi Tolak DPR Tandingan

lagian masih aja perang antar Kubu... bukankah harusnya tuh saat DPR sudah terbentuk sudah tidak ada lagi yang namanya Kubu-kubu an???

Re: Jokowi Tolak DPR Tandingan

Tak Punya Landasan Hukum, DPR Tandingan Ilegal


DPR tandingan yang terdiri dari fraksi di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) berencana akan mengundang fraksi yang ada di Koalisi Merah Putih (KMP) untuk mengadakan rapat konsultasi soal pembentukan alat kelengkapan dewan.

Hanya saja, undangan itu ditanggapi dingin oleh salah satu pimpinan DPR karena menganggap hal tersebut ilegal dan tidak punya landasan hukum.

"Biarin saja, menanggapi sesuatu itu adalah yang legal dan formal, kalau tidak ada (maka tidak perlu datang). Suatu pemerintah dan negara harus pasti ada landasan hukum," ungkap Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (31/10/2014).

Politisi Partai Demokrat itu menambahkan bahwa dirinya tidak mau memikirkan soal keberadaan DPR tandingan tersebut karena tidak punya legitimasi.

"Kami sama sekali tidak memikirkan masalah ini, biar sajalah, tidak ada hukum dan (mereka) tidak bisa bekerja, aturannya apa? dasarnya apa? legitimasinya apa?" Tandasnya.

Sebelumnya, pimpinan Paripurna DPR tandingan sementara, Ida Fauziah mengatakan bahwa pihaknya akan mengundang fraksi di KMP untuk mengadakakan rapat konsultasi.

"Kami bersepakat, hari Senin (3 November) mengadakan rapat konsultasi dengan fraksi-fraksi agar proses pemilihan pimpinan di alat kelengkapan dewan mengedepankan musyawarah mufakat," ungkap Ida.