Direktur Pusat Kajian Antikorupsi UGM Zainal Arifin Mochtar, Senin (5/1/15), menyebut pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menuntaskan kriminalisasi KPK masih tak tegas dan belum menyelesaikan masalah.
Eks Gubernur DKI itu harusnya bisa meminta langsung penghentian kriminalisasi terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan Adnan Pandu Praja.
“Mestinya bisa, sehingga masalah ini tak berlarut-larut seperti sekarang,” ujarnya lewat pesan singkatnya.
Sebagai kepala negara, imbuhnya, Jokowi mestinya lugas mengatasi masalah itu. Ia mengingatkan, upaya pemberantasan korupsi era Jokowi masih jauh dari harapan publik.
Ia menyontohkan, dalam pemilihan pejabat penting, misal Jaksa Agung dan Kapolri, Jokowi malah menyerahkan urusan ini pada orang petinggi parpol pendukungnya.
Mengamini Zainal, pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bhakti, menganggap Jokowi wajib menyelesaikan konflik yang muncul akibat pencalonan Budi Gunawan.
“Pernyataan Jokowi tak menghilangkan kekecewaan masyarakat,” tandas ia.
Upaya kriminalisasi terhadap KPK terus menerus berlangsung dari segala penjuru. Kondisi itu berlangsung usai lembaga antirasuah ini menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan suap.
sumber: http://www.kabarsatu.co/archives/6774
piye tho ki mas jokobi...
Last edited by a moderator:
