Jakarta - Tim angket DPRD DKI berencana akan memanggil konsultan e-budgeting APBD dan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi untuk dimintai keterangan, Rabu (11/3) mendatang. Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) berharap pemanggilan itu akan memberi secercah titik terang.
"Saya harapkan apa yang sudah digembar gemborkan kita semua bahwa angket untuk membuat semua terang benderang ke publik bisa ditunjukan dengan membuat semua rapat angket terbuka," ujar Ahok melalui pesan tertulisnya, Selasa (10/3/2015) malam.
"Tidak ada satu detikpun yang tidak kita rekam kamera. Saya sudah minta Humas Pemda juga untuk masuk rekam semoga tim angket izinkan sesuai komitmen transparansi kita semua," lanjutnya.
Sebagaimana diketahui, pemeriksaan Ketua DPRD Prasetyo akan berkisar seputar prosedur administratif tentang RAPBD. Tim angket ingin mengetahui tentang surat menyurat yang dilakukan Prasetyo dan Kemendagri.
Terkait tim konsultan e-budgeting, Ketua Tim Angket Ongen Sangaji mendapat informasi bahwa ada 20 orang yang berasal dari Surabaya yang menyusunnya. Oleh sebab itu, tim angket akan menelusurinya.
Tentang tim yang berisi 20 orang ini juga sempat dikeluhkan oleh Ketua Fraksi NasDem Bestari Barus. Ia menyesalkan mengapa pemprov tidak menggunakan instansi-instansi yang ada untuk menyusun RAPBD.
Pada Senin (9/3) kemarin, Tim Angket telah memanggil pimpinan Banggar untuk diminta keterangan. Kesimpulan sementara yang diambil Tim Angket adalah bahwa RAPBD yang dikirim Ahok ke Kemendagri palsu.
Saat ini, anggota DPRD DKI dari PAN dan Nasdem kecuali Inggard Joshua sudah menarik tanda tangan di hak angket tersebut. Ketum Golkar Agung Laksono juga sudah memerintahkan pencabutan, namun dilawan oleh Ketua Fraksi Zainuddin.
SUMBER.