Jakarta, KONDISI ekonomi Indonesia dibawah kepemimpinan Pemerintahan Presiden Joko Widodo nampaknya terus terpuruk. Wakil Sekjen Perindo, Hendrik Kawilarang Luntungan mengatakan, kondisi sekarang jauh berbeda dengan yang dinyatakan pada saat kampanye Pilpres yang menjanjikan kemajuan ekonomi Indonesia mandiri dan berdaulat.
Bahkan, lanjut Hendrik, jargon Indonesia Hebat yang dibanggakan, tidak mampu menstabilkan kondisi ekonomi, malah makin terpuruk. Indikatornya rupiah yang bertekuk lutut, harga beras meroket, harga BBM, Elpiji hingga kebutuhan pokok masyarakat lainnya.
"Negara seperti tidak bisa berbuat apa-apa. Belum terdengar apa grand strategy menuju kedaulatan dan kemandirian ekonomi," kata Hendrik, di Jakarta (25/3/15).
Bahkan secara makro, kata Hendrik, ekonomi juga tak membaik, penegakan hukum bermasalah dan terakhir konflik politik makin terbuka.
"Malah diperburuk masalah penegakan hukum dan konflik politik di tingkat nasional," ujarnya.
Hendrik menambahkan, kedaulatan dan kemandirian ekonomi harus berbasis usaha dan pengusaha nasional. Hendrik meminta pemerintah Jokowi-JK harus memberi perhatian lebih kepada usaha lokal.
"Pemerintah harus mengarahkan perbankan nasional untuk memprioritaskan kredit produktif, “terangnya.(bhi)
cahaya.co
Bahkan, lanjut Hendrik, jargon Indonesia Hebat yang dibanggakan, tidak mampu menstabilkan kondisi ekonomi, malah makin terpuruk. Indikatornya rupiah yang bertekuk lutut, harga beras meroket, harga BBM, Elpiji hingga kebutuhan pokok masyarakat lainnya.
"Negara seperti tidak bisa berbuat apa-apa. Belum terdengar apa grand strategy menuju kedaulatan dan kemandirian ekonomi," kata Hendrik, di Jakarta (25/3/15).
Bahkan secara makro, kata Hendrik, ekonomi juga tak membaik, penegakan hukum bermasalah dan terakhir konflik politik makin terbuka.
"Malah diperburuk masalah penegakan hukum dan konflik politik di tingkat nasional," ujarnya.
Hendrik menambahkan, kedaulatan dan kemandirian ekonomi harus berbasis usaha dan pengusaha nasional. Hendrik meminta pemerintah Jokowi-JK harus memberi perhatian lebih kepada usaha lokal.
"Pemerintah harus mengarahkan perbankan nasional untuk memprioritaskan kredit produktif, “terangnya.(bhi)
cahaya.co
