ani124
New member
Politik lokal aceh yang kita ketahui bangsa aceh adalah bangsa yang sangat kuat pengaruhnya dalam masa kemerdekaan indonesia kami ingin membahas tentang harga diri orang aceh,bangsa yang gagah perkasa,bangsa yang ditakuti oleh belanda.
Kalimat“maha Pemimpin” dan “Perang Sabil” adalah brand politikmade-in Aceh, untuk mempengaruhi orang Aceh melihat figur Soekarno,hingga rela terseret dalam perang Surabaya dan Bandung Lautan Api.Padahal, nasib masa depan Aceh ketika itu tidak menentu. Brandpolitik ini menciptakan Soekarno sangat populer.
Jadi tidak heran, jikalau dalam kunjungan Soekarno ke Aceh tahun 1948;sekembalinya ke Jawa membawa 10 koper berisi tekstil, setengah kilogram emas dan sejumlah jam tangan berlapis emas, padahal sewaktu berangkat dari Yogyakarta dia hanya membawakan sebuah koper saja, bahkan baju jasnya dijahit oleh Bantasyam, seseorang penjahit di daerah Bireuën.
Diakui,kalau sebutan “Pemimpin Besar Revolusi” pada Sukarno telahdicabut melalui Ketetapan MPRS No. XVII/MPRS/1966; melucuti semuasebutan, seperti: “Paduka Yang Mulia” (P.Y.M.), “Yang Mulia”(Y.M.), “Paduka Tuan” (P.T.) diganti dengan sebutan “Bapak/Ibu”atau “Saudara/Saudari” melalui Ketetapan MPRS No. XXXI/MPRS/1966,bahkan mencabut semua atribut kekuasaan pemerintahan negara dariPresiden Soekarno, lewat Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967.
Anèhnya,sebutan “maha pemimpin” yang tertera dalam Maklumat Ulama Seluruh Aceh, sampai hari ini tak ada peraturan perundang-undangan yang mencabutnya.
Berarti, secara politik dan yuridis formal,sebutan “maha Pemimpin” made-in Aceh itu masih sah berlaku.Mengapa? Beginilah mahalnya brand Aceh dalam perdagangan politik Indonesia kemaren, hari ini dan esok.
Bukanhanya itu, pencetus idé supaya Soekarno diangkat menjadi Presidenseumur hidup keluar dari mulut Ali Hasymi, Gubernur Aceh (periode1957-1964). Ide tersebut mendapat sambutan dari kalangan politisi.Sehingga ide itu kemudian ditetapkan melalui Ketetapan MPRS No.III/MPRS/1963 tentang: Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi IndonesiaBung Karno Menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup.
Kemujarabanbrand Aceh, telah memansukhkan pasal 5, UUD-1945 (sebelum amandemenyang tertera dalam pasal 7) tahun 1999, 2000,201 dan 2002, tentang:ketentuan Presiden dan Wakil Presiden.
Dalammemori penjelasan TAP-MPRS ini disebut:
“...mengangkatSukarno sebagai Presiden seumur hidup semata-mata untuk menghidupkandan memperkaya preseden dalam ketata-negaraan Indonesia...”
Soekarno tak menolak, kendatipun rumusan ini berlawanan dengan UUD-1945.Soal kemudian, TAP-MPRS ini dimansukhkan, itu soal lain. Yang pasti,ucapan orang Aceh, bukan saja dijadikan “barang” dagang politik,tetapi laku dipakai untuk melakukan perbuatan makar terhadap konstitusi.
Selanjutnya,pada tahun 1987, saat Bustanul Arifin (Ketua Bulog ketika itu) bertanyakepada Tengku Daud Beureuéh yang tengah dalam keadaan koma:
“ApakahTengku merestui Golkar menang di Aceh?”.
Wartawanbertanya: “apakah renpons Tengku?” “Tengkumerestui,” Jawab Bustanil.
“Suara asing” ini dipasarkan untuk memenangkan Golkar di Aceh ketika itu.
Dalamsituasi dan isu yang berbeda; Tengku Hasan. M di Tiro yang sedangdalam keadaan koma sempat menitip pesan: “Jaga perdamaianAceh” kepada Malik Mahmud. Demikian pengakuan Malik Mahmudkepada wartawan. [Sumber: Acehkita].
Sekarang,figur Aceh yang layak jual sudah kosong. Kadar kemampuan ulama,politisi, tokoh masyarakat dan cendekiawan Aceh saat ini berada dibawah standard. Orang Aceh hampir sepenuhnya berubah dari mental“Tuan” menjadi “babu” politik.
Oleh sebab itu,“permintaan maaf” sepihak dari Wiranto kepada orang Aceh(06/08/1998) di Lhôkseumawé dan berhasilnya MoU Helsinki ditandatangani atas inisiatif Jusuf Kalla, terpaksa dipakai oleh pasanganJK-Wiranto sebagai “barang” dagang politik dalam pesta demokrasidi Indonesia.
SBY juga dianggap berjasa dalam isu Helsinki.Padahal, kalau mau jujur, tangan siapa (calon Pres-Wapres RI) yangtidak kotor di Aceh? Namun, orang Aceh tetap antusias memenangkan SBYdengan mengantongi 93% suara di Aceh.
Dari sudut politiknya, orang Aceh bukan tuan politik. Padahal tuan politikialah orang yang mampu menempatkan diri sebagai subjek, bukan objek kekuasaan dan bencana yang paling dahsyat dalam peradaban manusia terjadi, ketika predikat “superiority complex” -nilai-nilaike-Aceh-an- dilucuti dan diremukkan oleh suatu kekuatan yang tidakpernah terpikirkan sebelumnya.
Sumber: http://infomasihariini.blogspot.com/2015/04/harga-diri-orang-aceh.html
Kalimat“maha Pemimpin” dan “Perang Sabil” adalah brand politikmade-in Aceh, untuk mempengaruhi orang Aceh melihat figur Soekarno,hingga rela terseret dalam perang Surabaya dan Bandung Lautan Api.Padahal, nasib masa depan Aceh ketika itu tidak menentu. Brandpolitik ini menciptakan Soekarno sangat populer.
Jadi tidak heran, jikalau dalam kunjungan Soekarno ke Aceh tahun 1948;sekembalinya ke Jawa membawa 10 koper berisi tekstil, setengah kilogram emas dan sejumlah jam tangan berlapis emas, padahal sewaktu berangkat dari Yogyakarta dia hanya membawakan sebuah koper saja, bahkan baju jasnya dijahit oleh Bantasyam, seseorang penjahit di daerah Bireuën.
Diakui,kalau sebutan “Pemimpin Besar Revolusi” pada Sukarno telahdicabut melalui Ketetapan MPRS No. XVII/MPRS/1966; melucuti semuasebutan, seperti: “Paduka Yang Mulia” (P.Y.M.), “Yang Mulia”(Y.M.), “Paduka Tuan” (P.T.) diganti dengan sebutan “Bapak/Ibu”atau “Saudara/Saudari” melalui Ketetapan MPRS No. XXXI/MPRS/1966,bahkan mencabut semua atribut kekuasaan pemerintahan negara dariPresiden Soekarno, lewat Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967.
Anèhnya,sebutan “maha pemimpin” yang tertera dalam Maklumat Ulama Seluruh Aceh, sampai hari ini tak ada peraturan perundang-undangan yang mencabutnya.
Berarti, secara politik dan yuridis formal,sebutan “maha Pemimpin” made-in Aceh itu masih sah berlaku.Mengapa? Beginilah mahalnya brand Aceh dalam perdagangan politik Indonesia kemaren, hari ini dan esok.
Bukanhanya itu, pencetus idé supaya Soekarno diangkat menjadi Presidenseumur hidup keluar dari mulut Ali Hasymi, Gubernur Aceh (periode1957-1964). Ide tersebut mendapat sambutan dari kalangan politisi.Sehingga ide itu kemudian ditetapkan melalui Ketetapan MPRS No.III/MPRS/1963 tentang: Pengangkatan Pemimpin Besar Revolusi IndonesiaBung Karno Menjadi Presiden Republik Indonesia Seumur Hidup.
Kemujarabanbrand Aceh, telah memansukhkan pasal 5, UUD-1945 (sebelum amandemenyang tertera dalam pasal 7) tahun 1999, 2000,201 dan 2002, tentang:ketentuan Presiden dan Wakil Presiden.
Dalammemori penjelasan TAP-MPRS ini disebut:
“...mengangkatSukarno sebagai Presiden seumur hidup semata-mata untuk menghidupkandan memperkaya preseden dalam ketata-negaraan Indonesia...”
Soekarno tak menolak, kendatipun rumusan ini berlawanan dengan UUD-1945.Soal kemudian, TAP-MPRS ini dimansukhkan, itu soal lain. Yang pasti,ucapan orang Aceh, bukan saja dijadikan “barang” dagang politik,tetapi laku dipakai untuk melakukan perbuatan makar terhadap konstitusi.
Selanjutnya,pada tahun 1987, saat Bustanul Arifin (Ketua Bulog ketika itu) bertanyakepada Tengku Daud Beureuéh yang tengah dalam keadaan koma:
“ApakahTengku merestui Golkar menang di Aceh?”.
Wartawanbertanya: “apakah renpons Tengku?” “Tengkumerestui,” Jawab Bustanil.
“Suara asing” ini dipasarkan untuk memenangkan Golkar di Aceh ketika itu.
Dalamsituasi dan isu yang berbeda; Tengku Hasan. M di Tiro yang sedangdalam keadaan koma sempat menitip pesan: “Jaga perdamaianAceh” kepada Malik Mahmud. Demikian pengakuan Malik Mahmudkepada wartawan. [Sumber: Acehkita].
Sekarang,figur Aceh yang layak jual sudah kosong. Kadar kemampuan ulama,politisi, tokoh masyarakat dan cendekiawan Aceh saat ini berada dibawah standard. Orang Aceh hampir sepenuhnya berubah dari mental“Tuan” menjadi “babu” politik.
Oleh sebab itu,“permintaan maaf” sepihak dari Wiranto kepada orang Aceh(06/08/1998) di Lhôkseumawé dan berhasilnya MoU Helsinki ditandatangani atas inisiatif Jusuf Kalla, terpaksa dipakai oleh pasanganJK-Wiranto sebagai “barang” dagang politik dalam pesta demokrasidi Indonesia.
SBY juga dianggap berjasa dalam isu Helsinki.Padahal, kalau mau jujur, tangan siapa (calon Pres-Wapres RI) yangtidak kotor di Aceh? Namun, orang Aceh tetap antusias memenangkan SBYdengan mengantongi 93% suara di Aceh.
Dari sudut politiknya, orang Aceh bukan tuan politik. Padahal tuan politikialah orang yang mampu menempatkan diri sebagai subjek, bukan objek kekuasaan dan bencana yang paling dahsyat dalam peradaban manusia terjadi, ketika predikat “superiority complex” -nilai-nilaike-Aceh-an- dilucuti dan diremukkan oleh suatu kekuatan yang tidakpernah terpikirkan sebelumnya.
Sumber: http://infomasihariini.blogspot.com/2015/04/harga-diri-orang-aceh.html
