Sudirman Said (SS) disebut mempunyai kedekatan dengan PT Freeport. Buktinya, melalui surat yang dikirim Menteri ESDM bernomor 7522/13/MEM/2015, SS dianggap memberi angin segar terhadap perpanjangan kontrak karya dengan PT Freepot Indonesia sebelum 2019. (http://www.jpnn.com/read/2015/11/17/339133/Beredar,-Surat-Sudirman-Said-Beri-Lampu-Hijau-ke-PT-Freeport,-Ini-Buktinya-)
Bagaimana kedekatan SS dengan Freeport?
Keterlibatan SS bermula dari masa transisi kekuasaan SBY ke Jokowi. Pada September 2014, saat kunjungan terkahir SBY ke New York untuk menghadiri sidang PBB, dirancangan satu rencana penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah RI dengan PT Freeport Indonesia. Intinya, MoU memuat beberapa poin kesepakatan terkait dengan rencana amandemen Kontrak Karya sebagaimana disahkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara dan juga nasib operasi Freeport pasca 2021.
Namun, sebelum rencana puncak ke New York tersebut, Kantor Pusat Freeport di Amerika dilobi oleh Tim JK yang diketuai oleh Sofjan Wanandi, agar rencana teken MoU itu dibatalkan saja, dan ditunda sampai pemerintahan baru terbentuk, agar kepastian bisnis lebih terjaga. Sofjan Wanandi memanggul misi JK,meyakinkan dan memastikan operasi Freeport akan aman pasca 2021. Bujukan maut Sofjan menuai hasil manis. Dokumen MoU yang sudah siap batal dan ditunda.
Untuk menunaikan janjinya kepada Freeport, JK harus memastikan bahwa orang nomor satu di Kementerian ESDM haruslah “orangnya”. Karenanya, SS dipasang jadi ESDM 1 dengan back up koalisi JK beserta kakak beradik Ari dan Rini Soemarno. Di sinilah SS memainkan kuncinya. Kebijakan-kebijakannya terkait Freeport persis sama dengan perancangan bisnis JK, Ari dan Rini. Di sinilah kepatuhan SS terhadap JK, Ari dan Rini mendapat nilai tertinggi.
Untuk pengamanan di level operasional, JK meminta James Moffett, petinggi Freeport, untuk mengganti jajaran Direksi Freeport Indonesia. Perancangan berjalan dengan menunjuk Maroef Sjamsoeddin—adik kandung Sjafrie Sjamsoeddin—yang waktu itu menjabat sebagai Wakil Kepala BIN, menjadi Dirut PT Freeport Indonesia.
Perancangan terbaik lahir dari JK: memegang kendali dua lini, yaitu pengendali kebijakan, SS dan pengendali operasional, Maroef. Selanjutnya tinggal meyakinkan Jokowi bahwa Freeport ini penting bagi investasi di Indonesia, dan karenanya mesti dibantu percepatan perpanjangan kontraknya. Janji JK dan SS kepada Freeport untuk memutuskan perpanjangan kontrak pada akhir 2014 gagal dipenuhi SS.
JK dan SS berkali-kali gagal meyakinkan Jokowi, dan berujung pada molornya perpanjangan kontrak sampai dengan saat ini. Bahkan Freeport merasa frustasi dengan kinerja SS, yang banyak maunya tapi gagal memenuhi janji.
Motif bisnis adalah alasan terbesar JK dan SS “membantu” Freeport mendapatkan kepastian operasi pasca 2021. Mereka bukan pebisnis kacangan. JK dan SS bahkan sudah memetakan peluang bisnis mana saja yang akan dikerjakan oleh Bukaka Group, Bosowa Group dan Indika Group. Bosowa akan memasok semen untuk pembangunan; penerangan tambang bawah tanah akan dipasok Bukaka; Indika akan mendapat proyek pasokan bahan peledak, pembakit listrik tenaga air dan lainnya (http://www.kompasiana.com/fikarahmaningsih/sudirman-said-penjaga-kepentingan-jk-di-freeport_55fe5be40223bd1f206d31e9).
Tidak mengherankan, di media massa SS diangap sebagai Menteri yang sangat bersemangat dan agresif memperjuangan Freeport Indonesia, sebelum “dikepret” oleh Rizal Ramli di bulan September (baca: http://www.rmol.co/read/2015/10/12/220599/Di-Gedung-KPK,-Rizal-Ramli-Kepret-Freeport-dan-Menteri-Sudirman-Said-#). SS kalap dan membabi buta melayani Freeport, apalagi Freeport sudah protes atas keterlambatan janji SS. Meski begitu, Freeport masih support dan memberikan apapun permintaan SS antara lain beberapa kontrak pengadaan ke Indika Group.
Indika Energy yang sejak lama eksis di Freeport tentu saja ingin memperdalam pengaruhnya di sana. SS bahkan meminta Freeport untuk memberi porsi bisnis lebih besar kepada Indika Group. Upaya SS tidak sia-sia. Petrosea, anak usaha Indika dan SS pernah jadi Direktur, mendapatkan proyek pembangunan tanggul lumpur senilai US$ 30 juta per tahun. Selanjutnya, penguasaan wilayah kerja Wabu yang akan dikembalikan Freeport ke Pemerintah RI, diminta SS untuk diberikan ke Indika. Banyak lagi kegiatan yang bernilai puluhan bahkan ratusan jutaan US$ yang sudah dikondisikan untuk dibagi secara cantik antara Bukaka, Bosowa dan Indika. Kunci semua itu tentu saja SS, “Sang Pemberantas Mafia Migas”.
Itulah SS sesungguhnya. Saat terdesak, karena lamat-lamat tercium aroma busuknya di bisnis Freeport dan bahkan akan dicopot dari menteri, dia permainkan rakyat melalui manuver rekaman pembicaraan Maroef Sjamsoeddin dan Setya Novanto, yang direkam Maroef. Terlepas apapun materinya, persekongkolan perekaman dan publikasi ke publik tentang pertemuan itu bisa saja memenjarakan SS dan Maroef.
Maroef Sjamsoeddin sebagai Dirut perusahaan asing di Indonesia, bukanlah aparat penegak hukum atau petugas intelejen negara. Ia merekam percakapan dirinya dan membuka ke publik. Lebih parahnya lagi, rekaman itu dipakai SS utuk meraup simpati publik. Pertemuan itu sendiri sudah terjadi 4 bulan lalu dan baru dibuka SS di saat kondisinya genting, dan ketika tahu dirinya akan dicopot Jokowi. Apa motif Dirman membuka semua ini ke publik? Apakah karena dia pro pemberantasan korupsi atau dia sudah dalam posisi tidak ada nilai jual karena mau diganti?
Jika melihat kelakuan SS atas Freeport yang turut mengkapling-kapling bisnis dan mendorong Indika Group, memfasilitasi Bukaka dan Bosowa masuk, tentu bisa dipastikan SS sama busuknya dengan orang yang dia ungkap ke publik sebagai politisi yang busuk. Bedanya adalah soal cara. Jika klaim di rekaman itu benar, politisi itu masih menggunakan cara sangat tradisional, sementara SS dan timnya menggunakan cara yang lebih maju. Tapi keduanya sama saja, yaitu pemburu rente! SS tahu benar memanfaatkan ketidaktahuan publik atas kelakukannya di Freeport, sehingga rekaman itu dijualnya untuk menangguk kesan positif dari publik, bahwa Dirman selalu pejuang anti korupsi dan karenanya suci.
Bagaimana kedekatan SS dengan Freeport?
Keterlibatan SS bermula dari masa transisi kekuasaan SBY ke Jokowi. Pada September 2014, saat kunjungan terkahir SBY ke New York untuk menghadiri sidang PBB, dirancangan satu rencana penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah RI dengan PT Freeport Indonesia. Intinya, MoU memuat beberapa poin kesepakatan terkait dengan rencana amandemen Kontrak Karya sebagaimana disahkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara dan juga nasib operasi Freeport pasca 2021.
Namun, sebelum rencana puncak ke New York tersebut, Kantor Pusat Freeport di Amerika dilobi oleh Tim JK yang diketuai oleh Sofjan Wanandi, agar rencana teken MoU itu dibatalkan saja, dan ditunda sampai pemerintahan baru terbentuk, agar kepastian bisnis lebih terjaga. Sofjan Wanandi memanggul misi JK,meyakinkan dan memastikan operasi Freeport akan aman pasca 2021. Bujukan maut Sofjan menuai hasil manis. Dokumen MoU yang sudah siap batal dan ditunda.
Untuk menunaikan janjinya kepada Freeport, JK harus memastikan bahwa orang nomor satu di Kementerian ESDM haruslah “orangnya”. Karenanya, SS dipasang jadi ESDM 1 dengan back up koalisi JK beserta kakak beradik Ari dan Rini Soemarno. Di sinilah SS memainkan kuncinya. Kebijakan-kebijakannya terkait Freeport persis sama dengan perancangan bisnis JK, Ari dan Rini. Di sinilah kepatuhan SS terhadap JK, Ari dan Rini mendapat nilai tertinggi.
Untuk pengamanan di level operasional, JK meminta James Moffett, petinggi Freeport, untuk mengganti jajaran Direksi Freeport Indonesia. Perancangan berjalan dengan menunjuk Maroef Sjamsoeddin—adik kandung Sjafrie Sjamsoeddin—yang waktu itu menjabat sebagai Wakil Kepala BIN, menjadi Dirut PT Freeport Indonesia.
Perancangan terbaik lahir dari JK: memegang kendali dua lini, yaitu pengendali kebijakan, SS dan pengendali operasional, Maroef. Selanjutnya tinggal meyakinkan Jokowi bahwa Freeport ini penting bagi investasi di Indonesia, dan karenanya mesti dibantu percepatan perpanjangan kontraknya. Janji JK dan SS kepada Freeport untuk memutuskan perpanjangan kontrak pada akhir 2014 gagal dipenuhi SS.
JK dan SS berkali-kali gagal meyakinkan Jokowi, dan berujung pada molornya perpanjangan kontrak sampai dengan saat ini. Bahkan Freeport merasa frustasi dengan kinerja SS, yang banyak maunya tapi gagal memenuhi janji.
Motif bisnis adalah alasan terbesar JK dan SS “membantu” Freeport mendapatkan kepastian operasi pasca 2021. Mereka bukan pebisnis kacangan. JK dan SS bahkan sudah memetakan peluang bisnis mana saja yang akan dikerjakan oleh Bukaka Group, Bosowa Group dan Indika Group. Bosowa akan memasok semen untuk pembangunan; penerangan tambang bawah tanah akan dipasok Bukaka; Indika akan mendapat proyek pasokan bahan peledak, pembakit listrik tenaga air dan lainnya (http://www.kompasiana.com/fikarahmaningsih/sudirman-said-penjaga-kepentingan-jk-di-freeport_55fe5be40223bd1f206d31e9).
Tidak mengherankan, di media massa SS diangap sebagai Menteri yang sangat bersemangat dan agresif memperjuangan Freeport Indonesia, sebelum “dikepret” oleh Rizal Ramli di bulan September (baca: http://www.rmol.co/read/2015/10/12/220599/Di-Gedung-KPK,-Rizal-Ramli-Kepret-Freeport-dan-Menteri-Sudirman-Said-#). SS kalap dan membabi buta melayani Freeport, apalagi Freeport sudah protes atas keterlambatan janji SS. Meski begitu, Freeport masih support dan memberikan apapun permintaan SS antara lain beberapa kontrak pengadaan ke Indika Group.
Indika Energy yang sejak lama eksis di Freeport tentu saja ingin memperdalam pengaruhnya di sana. SS bahkan meminta Freeport untuk memberi porsi bisnis lebih besar kepada Indika Group. Upaya SS tidak sia-sia. Petrosea, anak usaha Indika dan SS pernah jadi Direktur, mendapatkan proyek pembangunan tanggul lumpur senilai US$ 30 juta per tahun. Selanjutnya, penguasaan wilayah kerja Wabu yang akan dikembalikan Freeport ke Pemerintah RI, diminta SS untuk diberikan ke Indika. Banyak lagi kegiatan yang bernilai puluhan bahkan ratusan jutaan US$ yang sudah dikondisikan untuk dibagi secara cantik antara Bukaka, Bosowa dan Indika. Kunci semua itu tentu saja SS, “Sang Pemberantas Mafia Migas”.
Itulah SS sesungguhnya. Saat terdesak, karena lamat-lamat tercium aroma busuknya di bisnis Freeport dan bahkan akan dicopot dari menteri, dia permainkan rakyat melalui manuver rekaman pembicaraan Maroef Sjamsoeddin dan Setya Novanto, yang direkam Maroef. Terlepas apapun materinya, persekongkolan perekaman dan publikasi ke publik tentang pertemuan itu bisa saja memenjarakan SS dan Maroef.
Maroef Sjamsoeddin sebagai Dirut perusahaan asing di Indonesia, bukanlah aparat penegak hukum atau petugas intelejen negara. Ia merekam percakapan dirinya dan membuka ke publik. Lebih parahnya lagi, rekaman itu dipakai SS utuk meraup simpati publik. Pertemuan itu sendiri sudah terjadi 4 bulan lalu dan baru dibuka SS di saat kondisinya genting, dan ketika tahu dirinya akan dicopot Jokowi. Apa motif Dirman membuka semua ini ke publik? Apakah karena dia pro pemberantasan korupsi atau dia sudah dalam posisi tidak ada nilai jual karena mau diganti?
Jika melihat kelakuan SS atas Freeport yang turut mengkapling-kapling bisnis dan mendorong Indika Group, memfasilitasi Bukaka dan Bosowa masuk, tentu bisa dipastikan SS sama busuknya dengan orang yang dia ungkap ke publik sebagai politisi yang busuk. Bedanya adalah soal cara. Jika klaim di rekaman itu benar, politisi itu masih menggunakan cara sangat tradisional, sementara SS dan timnya menggunakan cara yang lebih maju. Tapi keduanya sama saja, yaitu pemburu rente! SS tahu benar memanfaatkan ketidaktahuan publik atas kelakukannya di Freeport, sehingga rekaman itu dijualnya untuk menangguk kesan positif dari publik, bahwa Dirman selalu pejuang anti korupsi dan karenanya suci.
