Hiruk-pikuk Pilkada DKI Jakarta

Melihat Nominal Dana Kampanye yang Dipakai 3 Calon di Pilgub DKI


Tiga pasangan calon di Pilgub DKI 2017 sudah menjalankan kampanyenya. Dana sudah dipakai dan dilaporkan ke KPU DKI Jakarta.

Jumlah spesifik dana kampanye dari ketiga pasangan calon memang berbeda-beda. Namun KPU DKI menyimpulkan rata-rata tiap pasang calon menghabiskan dana kampanye sebesar Rp 60 miliar.

Para pihak pasangan calon melaporkan dana kampanye ke KPU dalam waktu yang berbeda beda. Yang mereka laporkan adalah data penerimaan sumbangan dana kampanye per tanggal 11 Februari pada saat akhir masa kampanye, dan juga daftar pengeluaran dana kampanye.

"Jadi dana kampanye yang dikeluarkan itu kemudian sudah dicatat di situ pengeluarannya, kemudian beserta saldo akhir dana kampanye, baik yang ada di rekening maupun di cash mereka," kata Dahlia di KPU DKI Jakarta, Jalan Salemba raya, Jakarta Pusat, Minggu (12/2) kemarin

Para calon itu berdasarkan nomor urut, seperti diketahui, Agus Yudhoyono-Syilviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Berikut adalah dana kampanye masing-masing calon yang dilaporkan ke KPU DKI.

Dana Kampanye Agus Yudhoyono-Sylviana Murni

Bendahara umum Tim Agus Yudhoyono-Sylviana Murni, Gatot N Suwondo, datang ke KPU DKI pada Minggu (11/2) pukul 16.20 WIB dan diterima KPU pukul 17.00 WIB sore kemarin. Total dana kampanye yang mereka laporkan ada di kisaran Rp 68 miliar.

Penerimaan dana kampanye: Rp 68.967.750.000,00.
Pengeluaran: Rp 68.953.462.051,00.

"Total sumbangan yang kita terima itu Rp 68 miliar dan pengeluaran Rp 68 miliar sekian saldo yang ada itu direkening bank itu satu juta dan cash 14 jutaan lah sisanya," kata Gatot.

Sekitar 42 persen pengeluaran terpakai untuk pertemuan tatap muka khusus terbatas, ataupun pertemuan umum. 24 Persen untuk peraga, spanduk, kaos atau Rp 16 miliar. Biaya operasi mingguan Rp 3,5 miliar. Ada pula duit yang sudah dianggarkan untuk saksi di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Dana Kampanye Ahok-Djarot Saiful Hidayat

Komisioner KPU DKI Dahliah Umar mengatakan pihak Tim Ahok-Djarot Saiful Hidayat datang melaporkan dana kampanyenya pada Minggu (12/2) pukul 17.20 WIB kemarin, alias menjadi yang terakhir dari ketiga pasangan calon.

Penerimaan dana kampanye: Rp 60.190.360.025,00.
Pengeluaran: Rp 53.696.961.113,00.

Sebelumnya, Bendahara Timses Ahok-Djarot, Charles Honoris menjelaskan bahwa total penerimaan senilai Rp 60 miliar itu terdiri dari Rp 1 juta dari pasangan calon sendiri, Rp 42,9 miliar adalah sumbangan perseorangan, dan ada sumbangan badan hukum swasta sebanyak Rp 15 miliar. Ada pula sumbangan sebesar Rp 1,7 miliar yang masih belum lengkap syaratnya serta bunga bank. Rp 1,7 miliar ini akan dikonsultasikan dengan auditor, bila tak jelas juga maka akan dikembalikan ke negara.

Kegiatan operasional selama masa kampanye menjadi sumber pengeluaran paling besar pasangan nomor urut 2 ini. Penyebaran bahan kampanye kepada umum menyumbang pengeluaran terbesar dengan total Rp 24,5 miliar diikuti biaya pertemuan terbatas Rp 9,2 miliar, pertemuan tatap muka Rp 7,3 miliar, rapat umum Rp 5,3 miliar, dan lain-lain.

Dana Kampanye Anies Baswedan-Sandiaga Uno

Tim Anies Baswedan-Sandiaga Uno disebut KPU sebagai yang pertama datang melaporkan dana kampanyenya, yakni pada Minggu (12/2) pukul 10.15 WIB pagi kemarin. Mereka punya dana kampanye Rp 65 miliar.

Penerimaan dana kampanye: Rp 65.272.954.163,00.
Pengeluaran: Rp 64.719.656.703,00.

Saldo di rekening mereka sebesar Rp 88.234.163,00. Masih tersisa Rp 465.630.297,00 di rekening khusus mereka. Sebelumnya, Bendahara Tim Pemenangan Anies-Sandiaga, Dimas Adityo, memaparkan dana kampanye pada Sabtu (11/2) malam.

Dana kampanye tersebut dipaparkan Dimas berasal dari harta pribadi Sandiaga Uno dan sisanya dari partai pengusung yakni Gerindra, PKS, Anies, hibah badan hukum swasta, dan bunga bank. Rinciannya, sumbangan dari pasangan calon sebanyak Rp 63,3 miliar, dari gabungan partai sebesar Rp 1,1 miliar, dan sumbangan pihak lain badan hukum swasta sebesar Rp 900 juta.

Dari pengeluaran itu, biaya penyebaran bahan kampanye memakan Rp 19,2 miliar atau 30 persen dari total anggaran, kegiatan yang tidak melanggar telah menghabiskan Rp 19 miliar, pertemuan tatap muka Rp 11,7 miliar, rapat umum Rp 6,5 miliar, pengeluaran operasional Rp 2,9 miliar, pertemuan terbatas Rp 2,3 miliar, pembelian peralatan Rp 1,3 miliar, pembuatan iklan media Rp 615 juta dan alat peraga Rp 426 juta.

PP Pemuda Muhammadiyah: Tak Boleh Pilih Calon Pemimpin Berkasus


Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah mengumumkan seruannya di suasana Pilkada serentak 2017 ini. Para kader harus mencoblos pada hari pemungutan suara 15 Februari 2017.

Mereka menyeru kepada kadernya agar memilih calon kepala daerah dengan kriteria tertentu, dan melarang kadernya memilih calon dengan kriteria tertentu pula.

'Maklumat Kebangsaan' ini berkop surat 'Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah', bernomor 1.8/954/1438. Surat ini tertanggal 12 Februari 2017, ditandatangani Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak dan Sekretaris Jenderal Irfannusir Rasman.

"Setiap momentum politik Pilkada serentak, Pilpres, dan lainnya, Pemuda Muhammadiyah biasa menyampaikan maklumat kepada kader dan warganya. Dan saat ini untuk Pilkada serentak seluruh Indonesia," kata Dahnil menjelaskan latar belakang maklumat ini, kepada detikcom, Senin (13/2/2017).


Dalam maklumat itu diterangkan momentum Pilkada ini penting untuk Indonesia dan kader Muhammadiyah seluruh Indonesia. Pilkada harus dikawal dan dipastikan mewujudkan Indonesia yang berkemajuan.

Ada tiga maklumat. Poin ketiga adalah kader tidak boleh memilih calon yang berkasus, baik kasus korupsi atau calon yang sedang berproses hukum. Berikut adalah maklumatnya.

1. Memaklumatkan seluruh kader Pemuda Muhammadiyah untuk berpartisipasi aktif pada saat pencoblosan dan memilih Kepala Daerah dengan kriteria sebagaimana yang diamanatkan dalam al-Qur'an dan as-sunnah
2. Memaklumatkan bagi kader Pemuda Muhammadiyah untuk memahami secara seksama calon Kepala Daerah mereka, dan memilih Kepala Daerah yang memiliki integritas tinggi dan memiliki keberpihakan yang jelas terhadap kaum mustad'afin
3. Memaklumatkan bagi kader Pemuda Muhammadiyah tidak boleh memilih calon Kepala Daerah yang memiliki keterkaitan dengan kasus korupsi yang sedang maupun telah dalam proses hukum saat ini, serta calon Kepala Daerah yang ramah terhadap korporasi besar namun kejam dan kasar terhadap kelompok miskin (mustad'afin).

sumber

Menteri Agama: Pilih Cagub Berdasar Agama Tak Langgar Konstitusi


Di suasana Pilkada serentak 2017 ini, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berbicara soal pertimbangan dalam menentukan calon gubernur. Agama boleh menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan, dan itu tak melanggar hukum.

"Kita bangsa religius yg menjadikan agama sebagai acuan bersikap. Memilih cagub berdasar keyakinan agama sama sekali tak langgar konstitusi," kata Lukman, mencuit di Twitter lewat akun resminya, @lukmansaifuddin, pada Minggu (12/2/2017) sekitar pukul 17.30 WIB.


Cuitan Lukman sejauh ini disukai 1.300 akun, dicuitkan kembali sebanyak 2.200 kali, dan dibalas 614 kali. Bermacam-macam balasan terhadap cuitan Lukman.

"@lukmansaifuddin mksd pak Ahok adalah bhw konstitusi kt dibangun berdasarkan Pancasila dan bhineka tunggal Ika bukan agama," timpal akun @hanstali menaggapi cuitan Lukman.

"Kenapa pak @lukmansaifuddin merasa perlu ngetwit seperti itu ?," tanya akun @RinjaniJB menanggapi cuitan Lukman.

Memang Lukman tak menjelaskan soal konteks spesifik yang melatarbelakangi cuitannya itu. Namun belakangan ini, muncul pemberitaan soal pernyataan calon gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kini kembali aktif sebagai Gubernur DKI. Pernyataan Ahok disampaikan saat serah terima jabatan dengan Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono di Balai Kota, Sabtu (11/2/2017). Dia sempat bicara soal pencoblosan Pilgub DKI.

"Bapak ibu tahu persis kenapa pilih A, kenapa pilih B, kenapa pilih C. Jadi karena kalau berdasarkan agama, itu juga saya enggak melarang, ya enggak apa-apa, saya enggak mau berdebat soal itu. Karena soal itu saya disidang. Tapi dapat saya katakan, jika begitu, Anda melawan konstitusi di NKRI jika milih orang berdasarkan agama," ucap Ahok.

sumber

Kritik Pernyataan Menag, Humphrey Djemat: Harus Netral di Pilgub


Wakil Ketua Umum PPP Humphrey Djemat mengkritik pernyataan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin terkait pertimbangan agama dalam memilih calon gubernur adalah tak melanggar konstitusi. Humphrey menuntut netralitas Lukman sebagai Menag.

"Sebagaimana diketahui Lukman Hakim Saifuddin adalah Menteri Agama yang berasal dari PPP Romahurmuziy yang mendukung Paslon Nomor 1. Seyogyanya Lukman Hakim Saifuddin dalam posisinya sebagai Menteri Agama harus bersikap netral," kata Humphrey dalam keterangan yang diterima detikcom, Senin (13/2/2017).

Humphrey yang juga pengacara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ini menyayangkan sikap Lukman. Dia menilai pernyataan Lukman berada pada konteks tanggapan terkait pernyataan Ahok.

"Pernyataan ini sebagai tanggapan terhadap statement Ahok yang mengatakan, 'pilih orang berdasarkan agama melawan konstitusi'," kata Humphrey.

Menurut Humphrey, Ahok menyatakan itu dalam posisinya sebagai pasangan calon di Pilgub DKI dan berbicara dalam konteks menghindari sentimen Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA) yang tentu berarti melawan konstitusi. Ada perbedaan momentum yang disorot Humphrey. Ahok berbicara saat masa kampanye masih berlangsung, yakni pada 11 Februari. Sedangkan Lukman mencuit lewat akun Twitter-nya pada 12 Februari. Masa kampanye terakhir adalah 11 Februari.

"Ahok berbicara tersebut masih dalam batas waktu terakhir sebelum masuk pada hari tenang kampanye. Sedangkan Menteri Agama menyatakan pendapatnya justru dihari tenang yang bisa menimbulkan penafsiran melakukan suatu bentuk kampanye terhadap Paslon tertentu," kata Humphrey.

Menurut Humphrey, Lukman seharusnya bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Lukman juga seharusnya bisa menaati hukum. Karena Lukman dinilainya tidak netral dalam Pilgub, maka Lukman dinilainya juga melanggar hukum.

"Bisa dibayangkan bagaimana kalau pejabat pemerintah memberikan pernyataannya yang mendukung salah satu paslon apalagi dalam masa tenang kampanye, kan tidak boleh melanggar UU itu!" kata Humphrey.

"Semoga Presiden Jokowi bisa menegur Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin agar bisa menahan diri dan bersikap netral," tandasnya.

sumber

Wasekjen PAN: Kami Segera Deklarasikan Dukungan ke Anies-Sandi


PAN tampaknya benar-benar telah menentukan pillihan untuk putaran kedua Pilgub DKI setelah Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni tereliminasi. Dalam waktu dekat, partai pimpinan Zulkifli Hasan ini disebut akan mendeklarasikan dukungan untuk Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

"Insya Allah PAN merapat ke Anies- Sandi di putaran kedua ini. Namun, kami masih menunggu hasil resmi dari KPUD untuk mengetahui real countnya," ungkap Wakil Sekjen PAN Dipo Ilham kepada detikcom, Jumat (17/2/2017).

Hasil pencoblosan Pilgub DKI, Rabu (15/2) ini memang baru versi quick count. Namun dari yang sudah-sudah, hasil akhir KPU tidak akan berbeda jauh dari perhitungan cepat.

"Jika hasil akhirnya begini, kami pastikan akan dukung Anies-Sandi di putaran kedua," ujar Dipo.

Dukungan PAN untuk pasangan yang diusung oleh Gerindra dan PKS tersebut dinilainya lebih karena kesesuaian visi-misi dengan Agus-Sylvi. Tidak demikian halnya, kata Dipo, dengan pasangan Basuki T Purnama (Ahok)-Djarot.

"Dengan Ahok-Djarot, tidak ada kecocokan dari sisi karakter, etika, maupun visi-misi. Kami sepakat ingin memberi alternatif pemimpin bagi masyarakat Jakarta," tuturnya.

"Makanya, kita sudah mulai berdiskusi dengan tim pemenangan Anies-Sandi sejak kemarin malam," imbuh Dipo.

PAN pun mengaku sudah melakukan persiapan koalisi dengan Gerindra dan PKS. Seperti diketahui, sebelumnya PAN berkoalisi dengan Partai Demokrat (PD), PKB, dan PPP, saat mengusung Agus-Sylvi.

Dipo pun menyebut, persiapan koalisi juga telah dilakukan dengan kubu Cikeas untuk menyiapkan strategi memasuki putaran kedua Pilgub DKI. Namun ia tak menjelaskan apakah sudah ada kesepakatan soal penggabungan koalisi dengan Partai Demokrat.

"Dalam waktu dekat ini, kami akan segera mendeklarasikan dukungan dan mulai menjalin kerjasama untuk upaya pemenangan Anies-Sandi," sebut Dipo.

Seperti diketahui, tim pemenangan Agus-Sylvi sendiri hingga saat ini belum mengeluarkan sikap resmi soal dukungan di Pilgub DKI putaran kedua. Sikap PPP dan PKB pun juga masih sama, mereka mengaku masih perlu berkonsolidasi terlebih dahulu.

sumber

Pemilihan Diulang, Anies-Sandi Tetap Unggul di TPS 29 Kalibata


Pemungutan suara ulang di TPS 29, Kalibata Pulo, Kalibata, Jakarta Selatan selesai digelar. Penghitungan suara pun sudah dilakukan. Hasilnya pasangan calon nomor urut 3, Anies Baswedan - Sandiaga Uno.

Untuk perolehan suara sendiri, nomor urut 1, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni mendapatkan 7 suara. Sedangkan nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, 19 suara dan nomor urut 3, Anies Baswedan-Sandiaga Uno 385 suara. Suara tidak sah hanya ada 1 dengan total 412 suara yang memilih.

Pasangan Anies-Sandi tetap unggul sejak putaran pertama. Namun untuk angka yang diperoleh ada perubahan, jika pada tanggal 15 Februari 2017 lalu Agus mendapat suara 77 suara kali ini hilang hingga 70 suara.

Sedangkan untuk nomor urut 2, memperoleh 29 suara, saat ini kehilangan 10 suara. Berbeda dengan dua pasangan yang lain, Anies - Sandi justru mengalami kenaikan angka, jika pemilihan sebelumnya 345 saat ini mendapatkan kenaikan 40 suara.

Setelah penghitungan suara selesai dan dipastikan pasangan nomor urut 3 menang, warga langsung menyambut dengan lantunan sholawat dan lagu-lagu yang mendukung pasangan Anies - Sandi.

Sorakan ejekan justru ramai ketika pendukung pasangan calon nomor urut 2 melewati kerumunan warga.


sumber

Anies-Sandi Menang dalam Pencoblosan Ulang di Utang Panjang


Pemungutan suara ulang di TPS 001 Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat telah selesai. Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno memenangkan hasil pemungutan.

"Surat suara yang masuk sebanyak 257. Surat suara sah sebanyak 252, dan tidak sah 5 tidak sah. Suara untuk pasangan nomor satu (Agus Sylvi) sebanyak 15. Nomor dua (Ahok-Djarot) sebanyak 103, dan nomor tiga sebanyak 134," ujar Ketua KPPS TPS 001 Utan Kayu, Sudrajat, Minggu (19/2/2017).


Hal ini berbanding dengan pencoblosan pada Rabu (15/2). Saat itu suara pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat memang.

"Kemarin yang memilih 442. Pasangan Agus-Sylvi mendapat 62 suara. Ahok-Djarot 198. Anies -Sandi 177. Tidak sah 5,"kata mantan ketua KPPS 001 Utan Panjang, Siti kepada wartawan di TPS 01 Utan Panjang, Minggu (19/2).

Hasil terbaru ini akan dimasukan dalam penghitungan real count KPU mengganti hasil sebelumnya. Namun, tidak akan berpengaruh terhadap hasil akhir pemilu.

"Ada perubahan, tapi tidak signifikan," kata Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno setelah menyaksikan penghitungan suara di TPS 001 Utan Panjang.

Selain itu, setelah penghitungan selesai, saksi dari Tim Ahok-Djarot tidak menandatangani penghitungan suara. Hal tersebut tidak berpengaruh terhadap hasil akhir.

"Itu tidak menghalangi proses, kalau keberatan tidak apa-apa. Dalam fom C2, ada catatan khusus. Saksi hadir dari awal, setelah mendapatkan hasil keberatan menandatangani," kata Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, di TPS 001 Utan Panjang.

sumber

jika pada tanggal 15 Februari 2017 lalu Agus mendapat suara 77 suara kali ini hilang hingga 70 suara.

Click to expand...

karena masyarakat tahu kalau Agus sudah kalah secara umum di Jakarta, jadi untuk apa dipilih lagi ya

Setelah penghitungan suara selesai dan dipastikan pasangan nomor urut 3 menang, warga langsung menyambut dengan lantunan sholawat dan lagu-lagu yang mendukung pasangan Anies - Sandi.

Sorakan ejekan justru ramai ketika pendukung pasangan calon nomor urut 2 melewati kerumunan warga.

Click to expand...

keberanian & prestasi ahok memang sudah terbukti, tapi terlalu berani untuk hal yang rawan yang menyinggung SARA bisa jadi bumerang untuk diri sendiri juga, terutama karena beliau termasuk minoritas
prestasi sehebat apapun jadi tidak berguna ya

nilai tinggi di sekolah atau kuliah

tapi behaviour kurang baik, termasuk anggapan beberapa orang, tidak baik juga ternyata ya

agungsuhada said:

keberanian & prestasi ahok memang sudah terbukti, tapi terlalu berani untuk hal yang rawan yang menyinggung SARA bisa jadi bumerang untuk diri sendiri juga, terutama karena beliau termasuk minoritas
prestasi sehebat apapun jadi tidak berguna ya

Click to expand...

Jika ahok adalah calon gubernur kalimantan barat tidak akan masalah soal gaya bicaranya yang ceplas-ceplos atau cenderung kasar. Sebab adatnya seperti itu. gaya bahasa etnis.

Jadi, kekalahan ahok itu bukan karena kinerja tapi tutur kata itu penyebabnya. masyarakat jakarta berpikir sangat wajar kl ahok ada hasil kerja karena dia petahana sedangkan penantang ini tak dinilai hanya umbar janji karena mereka blm memimpin dan tentu harus umbar janji

Umbar janji yang tidak masuk akal...

adejangkung said:

Umbar janji yang tidak masuk akal...

Click to expand...

janji yang mana tuh den yang ngga masuk akal

Menangkan Ahok di Putaran II, Mega: Kita Lobi Semua Partai di KIH


Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri merasa pihaknya masih banyak kekurangan di putaran pertama Pilgub DKI 2017. Akibatnya kandidat yang diusung PDIP yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat tak bisa menang satu putaran.

PDIP, kata Mega, harus menyiapkan tenaga dan sumber daya untuk bertarung lagi di putaran dua.

"Secara positive thinking masih banyak kekurangan di DKI ini. Akibat harus melaksanakan putaran kedua," kata Mega saat memberikan sambutan dalam Rakor Pemenangan Pilgub DKI Putaran II di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/2/2017).


Dia menegaskan, pimpinan PDIP akan mengkonsolidasikan semua kekuatan untuk melobi semua partai khususnya di gerbong Koalisi Indonesia Hebat (KIH). "Kita konsolidasikan semua kekuatan yang kita punya termasuk melobi semua partai yang ada dalam pusaran KIH (Koalisi Indonesia Hebat)," papar Mega.

"Saya bicara soal DKI, maka saya lihat kekuatan ke-bhinneka-an kita sangat besar dan dapat diproyeksikan secara maksimal. Indonesia terbentuk akibat persatuan dan kesatuan warga negara, bukan karena ada hal yang diupayakan oleh sejumlah pihak yang melakukan penekanan-penekanan yang sewajarnya tidak dilakukan," tambah Mega.

Pada Senin kemarin, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Sebagai partai pendukung pemerintah, Hasto mengaku, pertemuannya dengan Muhaimin Iskandar adalah dialog rutin.

"Pertemuan hari ini dengan Pak Muhaimin Iskandar adalah pertemuan rutin," ucap Hasto seusai pertemuan di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (20/2/2017).

Pertemuan itu digelar tertutup dan berlangsung selama 1,5 jam. Ditemui seusai pertemuan tersebut, Hasto tidak mau membeberkan isi pembicaraannya dengan Cak Imin. Dia juga tidak menjawab tegas ketika ditanya apakah isi pertemuan itu terkait Pilkada DKI Jakarta.

PKB adalah partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat saat Pilpres 2014 lalu. Saat Pilgub DKI Jakarta, PKB mendukung pasangan Agus Yudhoyono-Sylviana Murni.


sumber

yang kepilih mudah"an jadi yang terbaik buat warganya

ko kayanya pilkada di cuman ada di jakarta doang,padahal masih ada banten,bekasi si ahmad dani ,dan lain"

akbar54 said:

yang kepilih mudah"an jadi yang terbaik buat warganya

ko kayanya pilkada di cuman ada di jakarta doang,padahal masih ada banten,bekasi si ahmad dani ,dan lain"

Click to expand...

judul threadnya kan Pilkada DKI bukan pilkada Banten jadi yang di bahas disini Pilkada DKI saja

spirit said:

judul threadnya kan Pilkada DKI bukan pilkada Banten jadi yang di bahas disini Pilkada DKI saja

Click to expand...

maksud den akbar kayanya diberbagai media termasuk tv nasional & internet, yang dibicarain hampir selalu pilkada DKI, pilkada daerah lain hampir tidak ada he

Ayo bapak ahok berjuang terus kami pasti bisa saya akan terus mendukung bapak ahok

saya mendukung bapak ahok
pasti pak ahok berjuang terus pasti bisa akan terus maju

KPU DKI: Pilgub DKI Berlangsung 2 Putaran


Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Sumarno menyatakan bahwa Pilgub DKI Jakarta berlangsung dua putaran. Pernyataan tersebut dia sampaikan saat menutup rapat pleno terbuka tingkat provinsi hasil perhitungan suara Pilgub DKI Jakarta 2017.

"Sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat 1 dan 2 peraturan KPU No. 16 tahun 2016, jika tidak ada pasangan calon yang meraih lebih dari 50 persen maka dipastikan Pilgub DKI dilanjutkan dengan putaran kedua," ujarnya di Hotel Grand Sahid Jaya, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (26/2/2017).

Sumarno menjelaskan saat ini KPU DKI tengah mempersiapkan implementasi terkait regulasi untuk Pilgub DKI putaran kedua mendatang. Dia menyebut regulasi itu merupakan hasil dari konsultasi bersama KPU RI, tim pason serta para ahli.

"Kami sedang menyiapkan berbagai rancangan keputusan. Ini hasil dari konsultasi dengan KPU RI, kami juga akan mengundang tim paslon serta para ahli untuk melakukan uji publik terhadap rancangan itu sampai akhirnya kami menetapkan regulasi," jelasnya.

Sumarno menegaskan bahwa rancangan keputusan yang sedang disusun oleh KPU pasti memiliki dasar hukum yang kuat. Untuk menyempurnakan rancangan keputusan tersebut, Sumarno menyebut juga akan berkonsultasi dengan banyak pihak.

"Rancangan keputusan pasti berdasarkan hukum. KPU tidak mungkin menetapkan keputusan tanpa dasar hukum yang kuat. Kami sedang menyiapkan rancangan yang akan dikonsultasikan dengan banyak pihak yang terkait untuk mendapat masukan terbaik," katanya.

Mengenai kapan tepatnya rancangan tersebut akan selesai, Sumarno menjawab bahwa hal tersebut setelah mendapat berbagai masukan. Mengingat waktu yang sedikit, Sumarno menyebut minggu depan akan mulai mengundang kalangan masyarakat untuk dapat memberikan masukan kepada KPU DKI.

"Tentu setelah ada masukan. Waktu mepet, jadi dalam pekan depan kami akan mengundang kalangan masyarakat untuk melakukan uji publik. Keputusan kami ini akan menjadi dasar," tuturnya.

Mengenai permasalahan cuti pasangan petahana, Sumarno menyebut hal itu masih didefinisikan oleh KPU DKI. Dia hanya menegaskan bahwa yang pasti akan ada diputaran kedua adalah debat yang berlangsung satu kali saja.

"Mengenai hal itu masih dalam proses. Rancangan masih didefiniskan. Dalam rancangan itulah akan ditetapkan seperti apa. Setelah rancangan selesai maka akan menjadi keputusan. Setelah jadi keputusan maka baru bisa kita jelaskan ada kampanye, cuti atau engga. Yang sudah pasti itu debat berlangsung satu kali," tukasnya.


sumber

Putaran kedua pemilihan gubernur DKI makin seru, rasa pilpres makin yahud, menentukan dan final. Siapa yang nanti akan menang harus menjadi gubernur yang bisa mengayomi semua pihak yang bersaing selama kampanye.