UN Tak Jadi Dihapus, Pemerintah Dikritik

spirit

spirit

Mod
5744c0ad-2319-4ba6-9473-3bc54a428176_169.jpg

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memutuskan untuk memoratorium Ujian Nasional (UN). Namun pemerintah membatalkan rencana moratorium itu dan UN tetap akan digelar.

"Kita melihat di sini ada dua pendapat yang berbeda. Jadi memang argumentasi yang disampaikan Pak Muhadjir tentang moratorium ujian nasional (UN) itu sudah tepat, karena selama 13 tahun terakhir tidak ada peningkatan prestasi pendidikan di Indonesia," ujar pengamat pendidikan Doni Koesoema, saat dihubungi detikcom, Kamis (8/12/2016).

"Kalau pun ada prestasi internasional di bidang MIPA, kita hanya naik satu strip atau satu tingkat saja," sambungnya.

Donie berpendapat bila ujian nasional (UN) tetap dilanjutkan hanya akan membuat kualitas pendidikan baik pengajaran (guru) dan proses pembelajaran ke siswa menjadi sempit dan kering.

"Guru mengajar hanya untuk tes dan siswa belajar untuk lulus tes. Jadinya kurikulum pendidikan menjadi sempit dan kering. Asumsinya, siswa tidak akan mau belajar kalau tidak UN. Jadi harus dicari alternatif yang lain, karena bila tetap dipertahankan tentunya kurikulum yang ada tidak akan terupdate dan mampu untuk standardisasi peta pendidikan yang ada," jelasnya.

Keputusan menolak usulan moratorium ujian nasional ini sebelumnya disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla, setelah rapat kabinet paripurna bersama Presiden Joko Widodo. Menurutnya tanpa UN, daya saing dan semangat anak-anak untuk belajar akan kendor. Tapi pemerintah juga mengkaji sistem penentuan kelulusan untuk efektivitas UN.

"Ya hasilnya usulan moratorium itu tidak disetujui, tapi disuruh (juga) kaji ulang dan secara perbandingan lebih dalam lagi untuk memperbaiki mutu," kata Wapres JK, di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (7/12).


sumber
 
pemerintah harusnya lebih jeli lagi dalam masalah ini. karena terkadang ilmu yang didapatkan di sekolah juga belum tentu dapat dipakai kelak. intinya adalah harus memikirkan juga dari segi kegemaran pelajar
 
nganhang said:
pemerintah harusnya lebih jeli lagi dalam masalah ini. karena terkadang ilmu yang didapatkan di sekolah juga belum tentu dapat dipakai kelak. intinya adalah harus memikirkan juga dari segi kegemaran pelajar
Click to expand...

Menteri pendidikan sudah buat moratorium sebenarnya, UN tidak lagi dilakukan namun pada akhirnya presiden memutuskan lain tentu setelah melalui banyak pertimbangan-pertimbangan. Dan UN ini adalah syarat kelulusan bagi siswa. Kembali pada aturan 3 tahun lalu zaman SBY
 
ini sebenernya pemerintah kenapa terkesan terlalu terburu buru mengambil keputusan dan menyebarkan ke publik ya, harusnya yang namanya pejabat, harus sudah berfikir matang, tidak seperti anak SMA yang pagi bisa iya, sore bisa tidak, seperti tidak ada kedewasaan dalam memimpin, kebijakan berganti ganti,,
 
ibamfx said:
ini sebenernya pemerintah kenapa terkesan terlalu terburu buru mengambil keputusan dan menyebarkan ke publik ya, harusnya yang namanya pejabat, harus sudah berfikir matang, tidak seperti anak SMA yang pagi bisa iya, sore bisa tidak, seperti tidak ada kedewasaan dalam memimpin, kebijakan berganti ganti,,
Click to expand...

inilah buntut demokrasi. Bablas. kadangkala sesama pemangku jabatan beda pendapat dan masing2 mau implementasikan. Korbannya ya masyarakat. Ini UN kan harusnya ikuti aja dulu aturan lama hingga tutup tahun. Tahun ajaran baru kl mau rubah ya rubah, lah ini masih semester ganjil udah buat kebijakan mendadak. Belum lagi persoalan UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) belum ada kejelasan yang pasti.
 
sebenarnya tidak ada yang salah dengan demokrasi. cuma saja pihak pemerintahan kurang melakukan review terlebih dahulu. sehingga menciptakan begitu byk celah untuk dimandafatkan publik
 
nganhang said:
sebenarnya tidak ada yang salah dengan demokrasi. cuma saja pihak pemerintahan kurang melakukan review terlebih dahulu. sehingga menciptakan begitu byk celah untuk dimandafatkan publik
Click to expand...

demokrasi itu multi tafsir. banyak org yg uka menghina presiden atas nama demokrasi. Demokrasi yang sesungguhnya itu ketika kita melakukan hal yang tidak melanggar aturan hukum yang ada. Nah tentang UN ini juga atasnama demokrasi sehingga antara pihak menteri pendidikan dan wapres beda pendapat. Masing2 punya penafsiran sendiri dengan pertimbangan sendiri juga.

banyak hal yang membuat kekacauan, contoh: di DKI bidang pendidikan punya layanan satu terpadu soal mutasi siswa, semua dilakukan melalui website khusus berbasis aplikasi. nah ketika berganti rezim maka menteri juga berganti dan sistem juga berubah. Tentang mutasi siswa sekarang super ribet. karena dilakukan secara manual tak melalui aplikasi web lagi.
 
kembarpro said:
Lihat tuh foto yang lagi ujian pada ngantukan... dan garuk2 kepala sangking gak bisa jawab :))
Click to expand...

ujian sekarang menggunakan komputer atau di kenal UNBK. hari ini jenjang SMP sedang simulasi ketiga UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) sedangkan utk jenjang SMK dan SMU sedang melakukan USBK (Ujian Sekolah Berbasis Komputer). Udah ga menggunakan kertas Ujian tapi menggunakan komputer Client.
 
kasihan anak sekolah jaman sekarang ini,, kebijakan berubah berubah, kurikulum berubah berubah, bayar sekolah mahal,, untung saya sekolahnya dijaman dulu ya gan,, nggak ada aturan fullday, pulang sekolah bisa main layang layang,, bisa mandi sungai, kalau liat anak sekolah sekarang seperti berat, pulang sekolah harus bimbingan dan lain lain,,
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top