Praktisi hukum, Denny Kailimang menilai, penetapan Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah dan dua pejabat BI lainnya sebagai tersangka suap Rp100 miliar ke anggota DPR oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak adil dan cenderung diskriminatif.
