Pemprov Mulai Lakukan Program Bedah Rumah.

akbar54

New member
Saat ini, dana bedah rumah diambil dan dana CSR perusahaan
swasta.
JAKARTA —Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah mulai

menjalankan program bedah rumah yang dicetuskan pasangan Basuki

Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) selama masa

kampanye putaran kedua kemarin. Program bedah rumah perdana

dilakukan di Cilincing, Jakarta Utara. Namun, eksekusi bedah

rumah pertama tersebut tidak menggunakan dana APBD DKI, tetapi

murni dana CSR.
Gubenur DKI Basuki Tjahaja Pumama alias Ahok mengatakan, para

penerima program bedah rumah. didapatkan dan data Dasa*isma.

“Dasawisma PKK (Pembinaan Kesejah teraan Keluarga) ngurusin rumah

yang asri dan indah juga. Jadi, intinya kami pengen dua tahun ke

depan semua masyarakat punya hak sertifikat milik. Rumah-

rumahjelek kami beresin dengan APBD,”jelas Ahok di Balai Kota

DKI, Senin (17/4).
Ahok menerangkan, karena program bedah rumah belum masuk APBD

2017, sumber pendanaannya saat ini berasal dan kewajiban dana


tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dana perusahaan swasta

itu akan digunakan semaksimal mungkin untuk mengubah rumah tak

layak huni menjadi tempat tinggal yang nyaman ditempati warga

miskin. “Kami bisataruh ke CSR mana pun, kamu bisa taruh e-

katalog, Penghematan juga,” ucapnya.
Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat dalam sambutannya di

peresmian program bedah rumah di Cilincing, Jakarta Utara,

Senin pagi, menceritakan asal muasal program bedah rumah.

Menurut Djarot, program bedah rumah sudah dilaksanakan sejak ini

Sadikin menjabat gubernur DKL Dia tidak memungkini, program

tersebut sudah ada jauh sebelum mereka menjabat.
“Saya ingin cerita sejarah dulu mengeriai program bedah rumah.

Program ini sudah ada sejak dulu, hanya kami menyempurnakan

program yang sudah berjalan sejak tahun 1969;” tutur Djarot.
Dia menerangkan, pada 1969 telah dimulai bedah rumah dengan nma

program Mohammad Husni Tharurin (MHT). Program itu diterapkan

di Thu Kota sebagai kebijakan revitalisasi kawasan permukiman

kumuh. Pemprov DKI tidak hanya mengurusi bangunan fisik rumah,

melainkan juga memperbaiki jalan hingga penyediaan sanitasi.

Setelah program tersebut sukses, sambung dia, beberapa kota

lain ikut menerapkannya.


“Lalu, pada tahun 1980, program ini diambil alih oleh lembaga

Bank tiunia kemudian diberi nama Kampung Improvement Program

(KIP). Program ini tidak hanya di Jakarta saja, tetapi juga di

kota-kota besar Indonesia. Di Surabaya ada program KIP. Fokus

perbaikan jalan kampung dan fasilitasinya,” ujarnya.
Menurut Djarot, bagi masyarakat yang sudah memenuhi kriteria,

seperti rumahnya sudah tidak layak huni dan termasuk keluarga

tidak mampu, warga tersebut akan diikutkan ke dalam program

bedah rumah. Setiap rumah yang masuk dalam program itu harus

diterbitkan surat keputusan wali kota setempat. “Waktu saya jadi

wali kota Blitar juga begitu, bikin surat keputusan rumah-rumah

yang akan dibedah, tahun anggarannya kapan. ini kita kerjakan,”

ujarnya.
Adapun beberapa kriteria adalah rumah tersebut diusulkan oleh

RT atau RW dan tetangga sekitar. Kemudian hams lobs dan

pemeriksaan cli lapangan dan memang betul-betul berasal dan

keluarga yang tidak mampu. Djarot menjelaskan, Pemprov DKI

bakal membuat pasukan khusus yang tugasnya hanya mengurusi

program bedah rumah.
“Nanti yang keiakan itu pegawai kita, pasukan pelangi. Ada

pasukan merah, biru, dan oranye. Pasukan biru untuk sanitasi,

pasukan merah khusus atap baja ringan. Pasukan merah akan

dilatih di perusahaan ba
ja


ningan karena pasang atap enggak gampang, perlu dilatih. Kita

rekrut dan latih khusus untuk kerjakan atap,” jelasnya.
Djarot menambahkan, Pemprov DKI juga siap membenikan fasilitas

tambahan bagi warga miskin peserta bedah rumah. Dia menjamin,

mereka akan mendapatkan program bantuan dan pemerintah. “Kami

menyiapkan bedah rumah panipurna. Selain direnovasi rumahnya,

juga ditanyakan apakah penghuni rumah sudah punya BPJS

Kesehatan, KJP, dan kita uruskan 1MB serta sertifikat

tanahnya,” paparnya.
Kepala Dinas Perumahan dan Ge- dung Pemda (PGP) DKI, Arifin,

mengatakan, program bedah rumah saat mi memang belum

dianggarkan diAPBD DKI. Meski begitu, program tersebut akan

dimasukkan ke dalam daftar dinas yang dipimpinnya, Arifin

menegaskan, Dinas PGP DKI bakal menganggarkan dana khusus untuk

pembelian material bangunan supaya program bedah rumah dapat

berkelanjutan.
“Kalau arahan gubernur tadi, disampaikan bahwa ke depan Dinas

Perumahan hams menyiapkan anggaran yang sifatnya pengadaan

material. Jadi, di e-katabog gitu (oh. Seperfi perbaikan jalan,

berbagai matenial beli pasir, beli aspal, karz kayak gitu.

Kalau perbaiki rumah kan perlunya apa,” terangnya.
U ed: erik purnama putra




Pendapatan Rp 295,1 T
Pendapatan negara didominasi oleh penerimaan pajak.
JAKARTA — RealisasiAnggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) 2017 pada kuartal pertama
2017 Iebih baik daripada realisasi APBN 2016.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, negara
telah mendapatkan total pendapatan sebesar Rp
295,1 triliun atau 16,9 persen dan target.
Pendapatan tahun mi lebih tinggi dibandingkan pada periode yang

sama tahun lalu, yaitu sebesar Rp 247,5 triliun. Sri Mulyani

mengatakan,pada kuartal pertama tahun mi pendapatan negara

didominasi oleh penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan

pajak (PNBP).
Penerimaan perpajakan hingga Maret 2017 tercatat sebesar Rp

237,7 triliun atau 15,9 persen dan target. Pada periode yang

sama 2016 lain tercatat penerimaan pajak sebesar Rp 204,5

triliun atau 13,3 persen dan total APBN.
“Pendapatan negara secara total mi lebih tinggi tahun mi. Dan

sisi pajak dan PNBP yang juga meningkat cukup tinggi,” ujar Sri

Mulyani di gedung BPPK, Senin (17/4).
PNBP kuartal I 2017 tercatat sebesar Rp 57,4 triliun atau 22,9

persen dan target. Angka mi lebih tinggi daripada tahun laJu

yang mencapai Rp 42,9 triliun.
Ia mengatakan, momentum perpajakan seperti amnesti pajak

menjadi salah satu pendongkrak penenimaan negara. “Saya minta

DJP untuk fokus menggunakaji hasil amnesti pajak dan data itu

untuk meningkatkan penenimaan pajak kita setelah amnesti

pajak,” ujar Sri.
Realisasi belanja negara hingga 31 Maret 2017 pun lebih tinggi

daripada periode sama tahun lalu. Pemerintah sudah menghabiskan

sekitar Rp 400 tniliun untuk belanja negara atau 19,2 persen

dari total APBN untuk belanja negara. Ia mengatakan, pada 2016

lalu total belanja negara mencapai Rp 390,9 triliun.

Belanja negara hingga Maret 2017, antara lain, berasal dan

belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 92,4 triliun atau

12,1 persen dan pagu. Angka mi lebih tinggi 12,1 persen

dibandingkan tahun lalu padaperiode yang sama menghabiskan

sekitar Rp 82,7 triliun. Belanja non-K/L pada kuartal I 2017

tercatat sebesar Rp 112 triliun atau 20,4 persen dan pagu.

Sedangkan, belanja nonK/L pada 2016 kemarin tercatat Rp 110

triliun.
Sementara, realisasi transfer ke daerah dan dana desa telah

mencapai Rp 195,2 tniliun atau 25,5 persen atau hampir sama

dengan pencapaian periode akhir Maret 2016. Realisasi

pembiayaan anggaran pada 31 Maret 2017 ikut tercatat sedikit

lebih kecil dan periode sama tahun lalu, yaitu sebesar Rp 187,9

tniliun, dan sebelumnya Rp 200,2 triliun.
Sri mengatakan, secara total, defisit anggaran

hingga Maret 2017 tercatat sebesar Rp 104,9 triliur atau o,

persen dan PDB dibandingkan period sama tahun lain Rp 143,4

triliun atau 1,13 perser dari PDB.
Ia juga mengatakan, untuk menjaga necara APBN, Presiden sudah

meminta seluruh K/L untul melakukan penghematan. Untuk Iangkah

penghematan mi, Kementenian Keuangan melakukan pengawasan

terhadap belanja operasional dan belanja modal kementerian dan

lembaga.
Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penenimaan Pajak Yon Arsal

mengatakan, pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 18,13 persen

dan penerimaan pajak kuartal yang sama pada tahun lain. “Tahun

lalu kita tumbuh minus 7,95 persen,” ujar Yon.
Yon menjelaskan, total penerimaan pajak penghasilan (PPh)

nonmigas mencapai 15,92 persen, sedangkan periode yang sama

tahun lain tumbuh minus 5,26 persen. Pertumbuhan penenimaan

pajak tersebut, yakni berasal dan pajak pertambahan nilai (PPn)

yang tumbuh 17,5 persen, pajak bumm dan bangunan (PBB) tumbuh

15,8 persen, dan pajakjenis lainnya meningkat sebesar 9,48

persen. Sementara, PPh migas mendominasi sebesar 78,85 persen.

“mi sinyainya positif. Artinya, di semua jerlis

pajakpertumbuhannya positif,” ujar Yon inenambahkan.
Kerugian negara
Badan Pemeniksa Keuangan (BPK) melaporkan adanya kerugman

negara. Kepala BPK Harry Azhar Azis mengatakan, berdasarkan

hasil pemeriksaan pada pemenintah pusat, daerah, BUMN, dan

badan lainnya, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan

perundang-undangan yang permasaiahannya berdampak finansial

mencapai Rp 12,59 triliun. Niiai mi termasuk dalam temuan

ketidakpatuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mencapai Rp 19,48 tniliun.
Dan kerugian flnansiai tersebut, terdapat 1.205 temuan yang

memberikan kerugian negara mencapai Rp 1,37 tniliun, 329

potensi memberikan kerugian negara mencapam Rp 6,55 triliun,

dan 434 kekurangan penenimaan yang ditaksir menca
Rp 4,66 triliun. debbieutrsnn





Telkom Siap Luncurkan Satelit 4
CIBINONG — PT Telkom Indonesia (Persero) Thk siap menjadi

perusahaan satelit terbesar di Asia. Saat mi Telkom menempati

peringkat kedua terbesar setelah APT Satellite Holding,

perusahaan satelit Cina yang berbasis di Hong Kong dengan

kepemilikan tujub satelit.
“Strategi Telkom untuk meningkatkan kapasitas bisa dilakukan

dengan eara menambah jumlah satelit ataupun mengakuisisi,” ujar

Direktur Utama Telkom Alex J Sinaga di selasela peresmian

pengoperasian Satelit Telkom 3S di Stasiun Pengendali Utama

(SPU) SatelitTelkom Cibinong, Jawa Barat, Senin (17/4).
Telkom pada 15 Februari 2017 lalu telah meluncurkan Satelit

Telkom 3S di Kourou, French Guiana, dan saat mi sudah menempati

slot orbit ii8 derajat bujur timur. Memiliki masa aktif satelit

sekitar 15 tahun sejak diluncurkan, satelit Telkom 3S menuliki

kapasitas 49 transponder, terdiri atas 24 transponder C-Band

(24 TPE), delapan transponder extended C-Band (12 TPE), dan 10

transponder Ku-band (13 TPE) dengan jangkauan seluruh wilayah

Indonesia, Asia Tenggara, serta sebagian wilayah Asia Timur.

“Selanjutnya, Telkom bersiap-siap
untuk meluncurkan Satelit Telkom 4,
yang dijadwalkan pada semester I
2018 di AS,” ujar Alex.
Telkom telah menunjuk Space Systems Loral (SSL) dan perusahaan

peluncurnya SpaceX dan Amerika Serikat dengan model pengadaan

on ground delivery (OGD).
Pembuatan satelit Telkom 4 dengan investasi sekitar i6o.i6o.i6o

AS itu sudah mencapai 58 persen. “Jiini 2017 sudah memasuki

tahap pemasangan modul telekomunikasinya,” kata Alex.
Satelit Telkom 4 akan menggantikan posisi satelit Telkom idi

slot orbit 108, yang kemungkinan habis masa aktifnya pada 2021.

Satelit Telkom 4 direncanakan membawa 6o transponder, sebanyak

36 transponder akan disewakan untuk kebutuhan domestik,

sedangkan sisa 24 transponder akan dipasarkan untuk India.
Menteri BUMN Rini Soemarno meminta Telkom meningkatkan

kapasitas menjadi perusahaan pengelola satelit terbesar di

Asia. “Saya mengimpikan Telkom menjadi yang terbesar di Asia.

Selain menjamin ketersediaan transponder satelit di Indonesia,

juga dapat melayani permintaan transpon
der
dan negara lain,” kata Rini.
Menurut Rini, Telkom sebagai BUMN yang bergerak di bidang

telekomunikasi informasi dan komunikasi (ICT) memiliki

pengalaman panjang dalam mengelola satelit sehingga memiliki

kesempatan besar untuk meningkatkan kapasitas.
“Belum larna mi, 15 Februari 2017 meluncurkan Satelit Telkom 3S

yang pengoperasiannya saya resmikan ban mi. Selamat dan sukses,

Selanjutnya Telkom harus melanjutkan lagi meluncurkan satelit

Telkom 4 yang dijadwalkan semester 112018,” tuturnya.
Rini mengisyaratkan agar Telkom segera mencari cara untuk

mengakuisisi slot orbit satelit yang saat mi ditinggal atau

tidak dikelola baik oleh salah satu operator telekomunikasi

swasta. “Telkom harus secepatnya berkordinasi dengan

Kementerian Kominfo dalam mengambil alih slot orbit yang

ditinggalkan pemiiknya,” ujarnya.
Rini merujuk data bahwa kebutuhan transponder satelit di

Indonesia sekitar 300 transponder, tetapi baru terpenuhi

sekitar 50 perSen yang dilayani operator satelit Telkom dan

perusahaan domestik Iainnya.
I antara ed satya festani

Sumber Republika
 
Back
Top