Tim Sinkronisasi Anies-Sandy [Update]

Ketua tim sinkronisasi gubernur dan wagub terpilih DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Sudirman Said, akan berusaha agar program kerja mereka dapat masuk ke RAPBD Perubahan 2017. Meski demikian, dia tak akan memaksakan kehendak tersebut jika tak dimungkinkan.

Saat memberi sambutan dalam rapat bersama Sekda DKI Saefullah dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta, Sudirman mengatakan ada tiga tujuan pembentukan tim sinkronisasi Anies-Sandi.

"Mengenai ujung dari proses ini, yang paling konkret saya kira tiga item. Nomor satu ini, syukur-syukur, syukur kita bisa ikut 'mewarnai' RAPBD-P 2017, tapi bukan merupakan target utama. Jadi, kalau memang tidak memungkinkan, karena memang kita paham RAPBD-P 2017 itu disusun dasarnya adalah RPJMD periode yang lalu, kalau memang tidak memungkinkan, tidak apa-apa," ujar Sudirman dalam sambutan.

Yang kedua, tim sinkronisasi ingin memberi masukan saat penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2018. Yang ketiga, pihaknya juga ingin memberi masukan bagi penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

"Lebih dari tiga dokumen utama itu tentu saja kita akan mendapatkan informasi dari Bapak-Ibu sekalian bagaimana struktur SKPD, siapa melapor kepada siapa, dalam artian struktur, kemudian fungsi-fungsinya bagaimana. Kemudian bagaimana situasi keuangan daerah, bagaimana suasana potensi penerimaan, dan sebagainya," jelasnya.

"Termasuk item-item yang menjadi perhatian masyarakat, umpamanya soal infrastruktur, soal MRT, soal reklamasi, dan lain sebagainya. Kita ingin mendapat update dari Bapak-Ibu sekalian untuk kemudian disinkronkan dengan visi atau policy dari gubernur dan wakil gubernur terpilih nanti. Itu akan menjadi suatu produk dan dari pekerjaan, dan mutu dari program ini sangat tergantung pada kerja sama dan keterbukaan Bapak-Ibu sekalian," pungkasnya.

sumber

Re: Sudirman Said: Kami Tak Paksakan Program Anies-Sandi Masuk RAPBD-P

Tim Sinkronisasi: Reklamasi Tetap akan Disetop


Tim sinkronisasi Anies Baswedan-Sandiaga Uno mengatakan akan menghapus kontribusi 15 persen pada pengembang di pulau reklamasi pada Raperda Reklamasi. Alasannya, Anies-Sandiaga berkomitmen menghentikan reklamasi.

"Kalau kita hentikan (reklamasi), tentu tidak ada dong (kontribusi 15 persen)," kata anggota tim sinkronisasi Marco Kusumawijaya di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (23/5/2017).

Marco kembali menegaskan komitmen Anies-Sandiaga soal penghentian reklamasi. Penghentian yang dimaksud adalah tidak mengeluarkan izin baru dan membatalkan izin yang sudah diberikan.

"Yang baru terlaksana kan hanya beberapa pulau, sebagian jadi, sebagian setengah jadi. Ini tetap akan disetop. Tapi kan harus dipikirkan pemanfaatannya apa," sebut Marco.

"Dari Anies jelas arahannya untuk kepentingan umum semaksimal mungkin. Untuk itu, perlu ada audit lingkungan," lanjutnya.

Audit lingkungan dilakukan untuk menilai dampak negatif yang timbul akibat proyek reklamasi. Audit juga dilakukan untuk menindaklanjuti penghentian reklamasi agar sesuai dengan koridor hukum.

"Artinya, seberapa dia (reklamasi) sudah menyebabkan dampak negatif, sejauh apa perlu diubah supaya dampak negatif dikurangi. Jadi audit lingkungan bukan untuk meneruskan reklamasi. Audit lingkungan untuk menentukan langkah apa yang tepat untuk menindaklanjuti penghentian reklamasi dengan baik yang sesuai koridor hukum dan mengembalikan keadaan lingkungan dengan baik," sambung Marco.


sumber

Re: Sudirman Said: Kami Tak Paksakan Program Anies-Sandi Masuk RAPBD-P

Soal Reklamasi, Luhut: Kalau Ada Masalah, Kita Perbaiki Sama-sama


Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan persoalan reklamasi perlu diperhatikan. Menurutnya, jika ada masalah harus dibicarakan dengan kepala dingin.

"Saya ingin sampaikan baik-baik kalau ada yang salah kita perbaiki sama-sama, orang sudah investasi, udah jadi gitu dibunuh, mana percaya orang sama negeri kita ini," kata Luhut di Kantor Kemenko Maritim, Selasa (23/05/2017).

Luhut menjelaskan aturan soal reklamasi telah ada sejak zaman kepemimpinan Presiden Soeharto. Presiden Joko Widodo (Jokowi), menurut Luhut, sebatas melanjutkan program yang telah dibuat.

"Ini Keppresnya dibuat Pak Harto, yang membagi pulau itu, yang kedua Perpres oleh Pak SBY, Pak Joko Widodo sebenarnya hanya eksekusi dari dua ini, nah kalau tiba-tiba diputus lalu kredibilitas pemerintah di mana?" ucap Luhut.

Luhut menegaskan tidak semua pulau reklamasi bermasalah secara teknis. Dia mencontohkan salah satu reklamasi yang telah berkembang, misalnya di Tanjung Priok, hal itu perlu ada evaluasi lebih lanjut.

"Salah satu reklamasi Tanjung Priok itu berkembang mau gimana itu, yang dianggap nggak bisa secara teknis, ya silakan dievaluasi, tapi jangan dianggap 17 pulau nggak bisa hidup. Nggak bener juga," ujarnya.

Sebagaimana diketahui Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan akan mengalih fungsikan reklamasi menjadi sarana kepentingan publik. Menurutnya hal itu dilakukan sesuai janji kampanyenya.

"Ya, itu kan janji kampanye seperti itu. Ya nanti isinya, di dalam janji kampanye ada, bahwa yang sudah terlanjur jadi, akan dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan segala macam bisa di situ," kata Anies di Asrama Haji Pondok Gede, Pinang Ranti, Jakarta Timur, Selasa (16/5/2017).


sumber

Re: Sudirman Said: Kami Tak Paksakan Program Anies-Sandi Masuk RAPBD-P

Tim Sinkronisasi Rapat dengan Dishub DKI Bahas Halte TransJakarta


Tim sinkronisasi Anies Baswedan-Sandiaga Uno mengusulkan agar halte-halte besar TransJakarta ramah terhadap keluarga dan kaum difabel. Usulan itu disampaikan saat menggelar rapat bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

"Tadi kita dipertemukan sama Dinas Perhubungan, sama TransJakarta untuk membahas tentang salah satunya itu di halte-halte besar TransJakarta, kita ingin agar dibangun musala dan ada juga dia ramah terhadap keluarga dan difabel," ujar kata jubir timses Anies-Sandi, Naufal Firman Yusak, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2017).

Tin sinkronisasi juga menginginkan adanya ruang istirahat bagi para sopir TransJakarta. Mereka berharap usulan-usulan tersebut dapat mulai direalisasikan akhir tahun ini.

"Ada musala dan ruang istirahat yang layak untuk teman-teman yang bekerja sebagai sopir TransJakarta. Mudah-mudahan akhir tahun ini bisa dimulai," katanya.


Berdasarkan jadwal, hari ini Tim Sinkronisasi menjalani rapat terakhir bersama Pemprov DKI yang dalam hal ini diurus oleh Sekda DKI dan Bappeda DKI. Namun, untuk finalisasi secara keseluruhan, Naufal menyebut akan rapat bersama Sekda DKI pada 29 Mei mendatang.

"Iya nanti tanggal 29 ada rapat sama Sekda juga. Nanti insyaallah ada finalisasinya," ucapnya.


sumber

Alhamdulillah, reklamasi akhirnya distop

iffadewimuslimwedding said:

Alhamdulillah, reklamasi akhirnya distop

Click to expand...

masalahnya akan panjang. Karena menpolhutkam akan tetap melanjutkan reklamasi itu dgn alasan itu proyek yg sudah berjalan.