Utang Pemerintah RI Capai Rp 3.672 T, Berbahayakah?

Utang luar negeri Indonesia terus meningkat sampai akhir Mei 2017, mencapai Rp 3.672,33 triliun. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, jumlah utang pemerintah di akhir 2014 adalah Rp 2.604,93 triliun, dan naik hingga posisi di akhir Mei 2017 menjadi Rp 3.672,33 triliun.

Angka ini naik hingga Rp 1.067,4 triliun jika dibandingkan sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2014 hingga Mei 2017 ini.

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, jumlah tersebut sebetulnya masih dalam taraf aman atau tidak membahayakan. Meski mengakui pertumbuhan utang Indonesia naik cukup signifikan dalam dua tahun terakhir, namun rasio utang yang berada di kisaran 27,9% terhadap produk domestik bruto (PDB), tergolong masih rendah bila dibandingkan dengan negara lainnya.

"Kita tidak termasuk negara yang utangnya sudah banyak. Kita kalau dilihat perbandingan utang negara, itu ya kita jauh di bawah, kecil. Walaupun memang pertumbuhannya agak tinggi," katanya kepada detikFinance saat ditemui di Rumah Dinasnya, Jakarta, Senin (27/6/2017).

Pinjaman utang sendiri dilakukan untuk membangun infrastruktur. Namun di saat yang sama, pemerintah juga berpikir supaya infrastruktur tidak dibangun hanya melalui anggaran negara saja atau APBN, tapi juga mengundang investor.

"Ini semua akan sangat ditentukan seberapa mampu kita membuat skema-skema pembiayaan infrastruktur itu tidak terlalu bergantung kepada APBN, tapi ya dari investor," tukas Darmin


sumber

luar biasa indonesia ini. Saat kampanye pilpres berjanji mau menghentikan utang LN.

Bisakah Pemerintah RI Berhenti Tambah Utang? Ini Kata Darmin


Selama kurang lebih 2,5 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjalan, jumlah utang pemerintah bertambah Rp 1.062,4 triliun. Pinjaman luar negeri terbesar bersumber dari Bank Dunia, Jepang, ADB, Prancis, dan Jerman.

Lantas, bisakah pemerintah berhenti tambah utang?

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, pemerintah pada akhirnya akan berhenti menambah utang apabila proyek-proyek infrastruktur tidak lagi mengandalkan APBN sebagai sumber pendanaan. Untuk itu perlu terus dicari skema-skema pembiayaan yang betul-betul bisa menarik swasta atau investor masuk.

"Sampai kita betul-betul bisa menemukan skema-skema yang tidak harus membebani APBN," katanya kepada detikFinance saat ditemui di Rumah Dinasnya, Jakarta, Senin (26/6/2017).

Sementara itu, menurut Darmin, pembangunan infrastruktur Indonesia harus terus dilakukan. Pasalnya ketersediaan infrastruktur Indonesia saat ini sudah sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Sehingga kemampuan bersaing dengan negara lain pun sulit dicapai.

"Kalau soal infrastruktur, ya kita sudah ketinggalan. Sudah jauh," tutur Darmin.


sumber

masih kecil tu nilainya kalo p.bali jadi dibeli donat terump. 50X lebih juga dia bakal lunasin semua utang indonesia. belum juga jogja. billy gate sudah nawar keliatannya mau dikontrak.
makanya.. mumpung ada yg mau dan masih ada waktu buat ngutang bikin saja yg banyak, pasti hasilnya dibagi rata kesemua karyawan negara.
(payah nih. aku belum jadi karyawan negara! bakalan ga kebagian kue)