Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Karena Jakarta Terlalu Kuat

Pemerintah segera menyelesaikan kajian terkait pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Kajian pemindahan ibu kota tersebut saat ini tengah dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan, saat ini DKI Jakarta sebagai ibu kota negara sudah terlalu kuat dari sisi ekonomi sampai politik.

"Jakarta terlalu kuat dibandingkan kota-kota lain di Indonesia, misalnya Jakarta nilainya 100 tapi kota lain seperti Semarang, Surabaya, Bandung, Medan bisa hanya 25 skalanya," kata Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari, kepada detikFinance, Rabu (5/7/2017).

Dia menjelaskan, secara tata ruang ini tidak efisien karena aliran produksi dan distribusi tidak terjadi dengan baik. "Jadi di situ-situ saja yang besar, aliran besar ke kecil atau sebaliknya tidak ada jadi nilai tambah produksinya juga kecil," imbuh dia.

Menurut dia, Jakarta saat ini sudah terlalu padat dan berat dengan pembangunan serta jumlah penduduk yang besar. Meskipun saat ini sudah ada urban scroll atau pergeseran tempat tinggal ke wilayah-wilayah penyangga Jakarta.

"Banyak orang yang kerja di Jakarta tapi tinggalnya seperti di Tangerang Selatan, Kota Tangerang hingga Depok," ujar dia.

Dia mengatakan, secara sistem tata kota, Jakarta yang berada di Pulau jawa masih menciptakan kesenjangan dengan pulau-pulau lain. Karena itu harus diratakan.

sumber

Membandingkan Jakarta dan Palangka Raya Sebagai Ibu Kota yang Baru


Wacana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta menuju kota lain di luar Pulau Jawa tengah serius dibahas oleh pemerintah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengaku serius soal kajian perpindahan ibu kota.

Bahkan tahun depan disebut sebagai tahap awal persiapan pemindahan ibu kota setelah kajiannya dirampungkan tahun ini oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Kementerian Keuangan.

Jakarta akan dijadikan pusat bisnis sama seperti New York, yang digantikan peran ibu kotanya dengan Washington DC di Amerika Serikat (AS). Sedangkan Palangka Raya akan menjadi kota yang tumbuh menjadi wajah baru pusat pemerintahan.

Meski sama-sama beriklim tropis, namun Jakarta memiliki suhu yang lebih panas dibanding Palangka Raya. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh detikFinance, Rabu (5/7/2017), Jakarta memiliki rata-rata suhu maksimal hingga 32 derajat celcius, lebih panas dibanding Palangka Raya yang suhunya berkisar 27 derajat celcius.

Namun secara akademis, Jakarta memiliki jumlah universitas yang lebih banyak dibanding Palangka Raya. Maklum saja, Jakarta tumbuh jauh lebih dulu dibanding Palangka Raya.

Jakarta dan Palangka Raya juga memiliki sejumlah sungai yang mengairi wilayahnya. Namun di Palangka Raya terdapat Sungai Kapuas yang menjadi sungai terpanjang di Indonesia.

Dari segi kepadatan penduduk, kota Palangka Raya jelas sangat jauh berbeda dengan Jakarta. Hal ini pula yang mendorong kuat berpindahnya ibu kota dari Jakarta. Kepadatan penduduk yang di luar kapasitas membuat pemisahan pusat pemerintahan dan ekonomi harus dibedakan agar tak terjadi ketimpangan dan inefisiensi.

Dari luas wilayah, Palangka Raya yang mencapai 2.400 km persegi, hanya 50 km persegi yang saat ini wilayahnya terbangun. Jadi, secara wilayah kota masih luas sekali untuk dibangun.

Beberapa pengamat juga menyebutkan, Jakarta saat ini sudah terlalu padat dan berat dengan pembangunan sehingga pertumbuhan perlu didistribusikan ke daerah lainnya.

Rencana pemindahan ibu kota saat ini pun terlihat lebih tepat lantaran fakta-fakta di atas telah didukung dengan berkembangnya Kota Palangka Raya sebagai kota yang baik infrastrukturnya sehingga bisa dilakukan pembangunan pusat pemerintahan yang memadai.

Beberapa yang menjadi kriteria dalam analisis lokasi ibu kota baru, termasuk soal faktor bencana, lingkungan, pertahanan keamanan, politik, ekonomi, dan keuangan pun mendukung kuat wacana pemindahan ibu kota.

sumber

Ini Alasan Ibu Kota RI Harus Pindah dan 3 Calon Lokasinya


Pemerintah melalui Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah mengkaji perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Jawa. Kalimantan menjadi calon kuat dan ada 3 lokasi yang cocok.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan hasil kajian pemindahan ibu kota akan dilaporkan oleh Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai kunjungan presiden ke Turki dan pertemuan G20 di Jerman.

"Nanti kalau sudah diputuskan, di hasil kajiannya Pak Bambang itu kan, layak enggak, kenapa harus pindah. Kalau pindah, ditentukan di mananya, baru kita lihat perencanaan dan desain untuk lokasinya. Sekarang kan baru pada tahap kenapa harus pindah," papar Basuki di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (5/7/2017).

Basuki mengatakan, menurut informasi yang didapatnya dari Bappenas, ada tiga calon lokasi kuat ibu kota yang baru. Lokasi tersebut adalah Kalimantan Tengah (Palangka Raya), Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan.

Alasan pemindahan ibu kota ini, ujar Basuki, adalah untuk memisahkan kota ekonomi dan kota pusat pemerintahan. Jakarta nantinya akan tetap menjadi kota pusat ekonomi atau bisnis.

Pemindahan ibu kota ini memang baru sebatas wacana. Sehingga Basuki dan kementeriannya belum bisa bergerak untuk mengkaji infrastruktur yang akan dibangun.

"Kalau di lokasinya kan belum pasti, jadi belum bisa. Tapi, kalau fasilitas apa saja, yang pasti ya fasilitas perkotaan yang standar. Transportasi massal, drainase, perumahan. Misalnya minimal mau pindah administrasi, PNS kita yang di pusat kan sekitar 900.000. Ya, minimal itu harus ada perumahannya, tapi kalau perumahan tok, hidup perkotaannya mesti dari mana? Ya pasti harus ada komersilnya. Ya jadi saya kira itu baru identifikasi," papar Basuki

Basuki mengatakan, pada tahun depan paling mungkin yang dilakukan adalah memulai desainnya. Namun perlu persetujuan dari Presiden Jokowi terlebih dahulu.

"Kalau (Presiden) yes, 2018 baru mulai ada kegiatan menuju ke arah detailnya. Apakah menuju planning-nya, baru detail desainnya," ujar Basuki.

sumber

Lahan Untuk Ibu Kota Baru Harus Milik Negara, Luasnya 500 Hektar


Pemerintah berencana memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa. Kalimantan menjadi kandidat terkuat untuk tujuan ibu kota baru tersebut. Berapa idealnya luas wilayah dan anggaran yang harus disiapkan untuk sebuah kota baru?

Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) saat ini mengaku sedang menghitung berapa banyak lahan dana serta anggaran, untuk pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, mengatakan saat ini perhitungan masih terus dilakukan. "Sedang dihitung dan lahan dan yang pasti lahan harus dikuasai negara sehingga tidak perlu pembebasan," kata Bambang kepada detikFinance, Rabu (5/7/2017).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan, membangun kota baru idealnya sebuah wilayah harus menyiapkan lahan sebanyak 500 hektar.

"Untuk kota baru itu start di 500 hektar, meskipun nantinya bisa terus bertambah seiring pertumbuhan ekonomi dan penduduk," kata Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari, kepada detikFinance.

Rido menjelaskan, perencanaan juga dilakukan dengan memprediksi hitungan pertambahan jumlah penduduk.

"Meskipun pindah kan tidak mungkin sekaligus berjuta-juta orang, pasti ada tahapannya dan ini masuk ke perencanaan pembangunannya," imbuh dia.

Dia menyebutkan Palangka Raya sudah memiliki kriteria ketersediaan lahan untuk ibu kota yang baru.

Ajak Swasta

Pemerintah melalui Bappenas akan mengajak pihak swasta untuk membangun ibu kota negara yang baru.

Rido Matari mengatakan memang ada pengkajian yang akan mengajak swasta untuk bangun Ibu Kota baru tersebut.

"Ya bisa ikut membangun, ini bisa menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU)," kata Rido.

Dia menjelaskan, swasta bisa ikut serta membangun infrastruktur penunjang namun untuk pembangunan gedung-gedung pemerintahan harus menggunakan dana pemerintah karena akan menjadi aset negara.

"Swasta bisa ikut membangun akses jalan, jembatan dan infrastruktur pendukung lainnya, bisa juga bangun perumahan, tapi pengembang juga harus taat aturan," ujar dia.

Rido mencontohkan, untuk kawasan pergudangan juga bisa dibangun oleh pihak swasta. Kemudian contoh berikutnya adalah, pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah namun pengelolaannya oleh badan usaha baik swasta maupun milik negara.

"Seperti pelabuhan yang dikelola oleh Pelindo dan bandara oleh Angkasa Pura jadi pemerintah menyediakan dan dikelola oleh perusahaan, ini bisa dilakukan, karena tidak harus semuanya dari pemerintah, ini agar ekonominya bergerak," ujarnya.


sumber

Kementerian PUPR: Palangka Raya Sudah Cocok Jadi Ibu Kota Negara

Pemerintah berupaya merealisasikan pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Palangka Raya, Kalimantan Tengah, disebut-sebut sebagai kandidat ibu kota yang baru.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rido Matari, mengatakan sebagai kota di Kalimantan, Palangka Raya sudah memenuhi kriteria.

"Dari obrolan Kementerian PUPR dan Bappenas memang Palangka Raya yang jadi kandidat kuat. Karena Palangka Raya itu sudah punya aksesibilitas yang baik untuk masyarakat untuk menjadi kota baru yang akan bergerak jadi pusat pemerintahan," kata Rido kepada detikFinance, Rabu (5/7/2017).

Dia menjelaskan, sarana dan prasarana seperti jalan, bundaran sudah cukup besar. Selain itu, wilayah Palangka Raya ini sudah menjadi pusat pertumbuhan di Kalimantan.

Dia menjelaskan, Palangka Raya memang diproyeksikan menjadi daerah yang berkembang untuk kepentingan nasional. Selain itu, meskipun berada di tengah Pulau Kalimantan, wilayah ini memiliki aliran sungai yang baik untuk dijadikan sarana dan pra sarana transportasi.

"Tapi ya sejak dulu Palangka Raya memang sudah disiapkan untuk jadi ibu kota Negara, penduduknya juga sudah memiliki semangat itu," ujar dia.

Dia mengatakan, sebenarnya Pare-Pare juga berpotensi untuk menjadi ibu kota negara yang baru. Namun secara politik kriteria lebih merujuk ke Palangka Raya.


sumber

Memang Ibukota Pindah ke Kalimantan adalah solusi terbaik demi menjaga kesenjangan sosial yang merata..Dan Apabila Ibukota sudah pindah ke Kalimantan.Maka daerah bagian timur Indonesia bisa diperhatikan. Serta Ibukota dan Pemerintahan bisa bersifat Fair dan tidak menganak tirikan pulau2 yang lain dan selalu hanya mengurus pulau jawa..
Padahal banyak potensi-potensi besar yang dimiliki pulau selain dari pulau jawa termasuk Kalimantan itu sendiri..

hehehe.. banyak rencana, banyak pula yg diredam.
- ibukota.
- redenominasi uang.
- angket kpk.
- baru hangat.. dana parpol.
mana yg goal duluan?

n1ngs1h said:

hehehe.. banyak rencana, banyak pula yg diredam.
- ibukota.
- redenominasi uang.
- angket kpk.
- baru hangat.. dana parpol.
mana yg goal duluan?

Click to expand...

haqul yakin. Yg duluan itu DANA PARPOL

Bung Karno Pernah Siapkan Bandung Jadi Ibu Kota RI


Selain Palangka Raya di Kalimantan Tengah, Presiden Sukarno rupanya pernah melirik Bandung sebagai alternatif ibu kota negara. Cetak biru yang berisi peta, gambar gedung-gedung pemerintahan, dan lainnya sudah disiapkan sejak 1951 dan tersimpan di Bagian Plannologi Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga di Jakarta.

"Bandung Sudah Siap Dengan Nota & Blueprint Ibukota," begitu headline surat kabar terbesar di Jawa Barat, Pikiran Rakyat edisi 23 September 1957. Berita itu juga menegaskan bahwa panitia yang ditugaskan untuk mengkaji pemindahan ibu kota belum pernah dibubarkan. Mereka yang diangkat oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Ir. Ukar Bratakusumah pada awal 1950-an itu antara lain Ir. Lien Khe Lien, Kepala Jawatan dari Teknik Bandung, Wali Kota Bandung almarhum R.H. Enoeh, Prof. Ir. Thijsse (guru besar Fakultas Teknik ITB), Senosastro, Kusma, dan lain-lain.


"Dari sejumlah kota yang mengajukan diri untuk menjadi ibukota negara, tidak ada yang mempunyai bahan-bahan planologi selengkap seperti Bandung," demikian isi nota yang mereka buat kepada Presiden Sukarno kala itu.

Dalam nota tersebut dipaparkan berapa ratus hektar tanah milik kotapraja dan berapa puluh hektar tanah milik swasta yang dicadangkan untuk Istana Presiden, Gedung Parlemen, kementerian, serta perwakilan luar negeri. Tanah-tanah itu terletak di sebelah utara Jalan Diponegoro dan kemudian diketahui sekitar 80 hektar disediakan untuk Universitas Padjadjaran.

Namun, tulis Pikiran Rakyat, pada waktu itu Ketua DPRD Kota Bandung masa peralihan Mohamad A. Hawadi mempertanyakan apakah status ibu kota akan menguntungkan penduduknya? Perdagangan akan ramai dan orang Bandung akan bangga menjadi warga ibu kota? Dia juga mengkhawatirkan kemungkinan ekses negatif yang akan timbul seperti naiknya biaya hidup dan yang kuat akan mendesak yang lemah.


Jauh sebelum Indonesia merdeka, pemerintah kolonial Belanda juga pernah melirik Bandung. Menurut Haryoto Kunto dalam bukunya, 'Wajah Bandoeng Tempo Doeloe', rencana itu merujuk rekomendasi studi kesehatan di kota-kota pantai Pulau Jawa oleh Hendrik Freek Tillema. Ahli kesehatan Belanda yang bertugas di Semarang itu menyebut kota-kota pelabuhan di Jawa tak sehat, berhawa panas, mudah terjangkit wabah penyakit.

Gubernur Jenderal J.P. Graaf van Limburg Stirum (1916-1921) menyetujui rekomendasi Tillema untuk memindahkan ibu kota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung. Secara bertahap mulai 192 sejumlah kantor perusahaan swasta hijrah ke kota yang dijuluki 'Parisj van Java' itu. Tapi kelanjutan proyek itu terhenti karena Eropa kala itu tiba-tiba dilanda resesi ekonomi (Malaise).

Hanya perusahaan kereta api, pos, dan telekomunikasi yang terlanjur membangun kantor pusat mereka di Bandung. Atas alasan historis itulah hingga sekarang ketiga perusahaan itu masih menjadikan Bandung sebagai kantor pusat mereka.

sumber

Berapa Dana yang Dibutuhkan untuk Pindahkan Ibu Kota?


Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas terus melakukan kajian pemindahan ibu kota negara. Kajian ini ditargetkan selesai pada 2017 sehingga pada 2018 proses pemindahan Ibu Kota bisa dimulai.

Lantas berapa dana yang dibutuhkan untuk memindahkan dan membangun sebuah ibu kota baru?

Pengamat tata kota Nirwono Yoga mengatakan, dari studi awal yang telah dilakukan, diperkirakan pemerintah butuh dana sekitar Rp 100 triliun untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke lokasi baru.

"Dari studi awal, diperkirakan angkanya sekitar Rp 100 triliun. Secara teknis untung atau tidak kalau kita bikin Ibu Kota baru? Lebih untung mana kalau ibu kotanya tetap di Jakarta dan Jakarta-nya dibenahi, daripada memindahkan ibu kota dan membangun kota baru tetapi Jakarta-nya tetap harus dibenahi," ujar dia di Jakarta, Rabu (5/7/2017).

Dia menjelaskan, dana sebesar Rp 100 triliun tersebut, setidaknya akan digelontorkan untuk membangun lima hal dasar untuk menjadikan sebuah wilayah sebagai ibu kota negara. Pertama, membangun sarana dan prasarana pemerintah.

"Dalam membangun ibu kota, ada lima hal yang harus dipenuhi. Pertama, sarana prasarana dan bangunan pemerintahnya," kata dia.

Kedua, membangun tempat tinggal bagi pegawai pemerintah dan masyarakat umum. Ketiga, membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, serta sarana dan prasarana transportasi lain. Keempat, membangun jaringan utilitas pendukung kota, seperti air bersih, pengolahan sampah‎, jaringan gas, listrik, dan sebagainya.

"Kelima, ketersediaan ruang terbuka hijau kota. Jadi semua bisa terpenuhi. Tapi ini baru bicara soal infrastruktur sebuah kota, persoalan berikutnya, yaitu bagaimana menghidupkan kotanya," jelas dia.

Nirwono menuturkan, daripada membangun Ibu Kota dari awal, lebih baik dana sebesar Rp 100 triliun tersebut digunakan untuk mengembangkan wilayah-wilayah lain. Dengan demikian, kesenjangan antara Jakarta dan kota-kota lain bisa diperkecil dan masyarakat tidak perlu datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan.

‎"Kalaupun ada dananya, lebih baik untuk mempercepat pengembangan kota-kota untuk melapisi Kota Jakarta, terutama kota-kota di Pulau Jawa. Kemudian mengembangkan kota-kota baru di luar Jawa. Supaya kesenjangan kota antar-Jakarta dengan kota-kota di luar Jawa tidak terlalu jauh. Itu lebih manusiawi," ujar dia.


sumber

Ibu Kota Indonesia Bakal Pindah ke Kalimantan pada 2018

Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas berupaya menyelesaikan kajian pemindahan Ibu Kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan pada 2017. Targetnya, wacana yang sudah ada sejak era Bung Karno ini dapat terealisasi pada tahun depan.

Hal ini disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro. Menurutnya, kajian Bappenas mengenai pemindahan ibu kota sudah dibicarakan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tadi dibahas dengan Presiden. Intinya kita akan mulai segala proses. Mudah-mudahan kajiannya selesai tahun ini," ucap Bambang di kantornya, Jakarta, seperti ditulis Selasa (4/7/2017).

Kajian tersebut, dijelaskan Bambang meliputi penentuan lokasi, estimasi dan skema pendanaan, serta tata kotanya. Mantan Menteri Keuangan itu menyebut, Kalimantan menjadi pulau yang cocok sebagai Ibu Kota negara.

"Yang pasti di luar Jawa. Kemungkinan besar di Pulau Kalimantan, tapi spesifiknya di mana, itu yang akan di finalkan," Bambang menerangkan.

Ia berharap, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan bisa terealisasi paling cepat 2018. "Mudah-mudahan 2018-2019 sudah mulai ada kegiatan terkait pemindahan pusat administrasi Ibu Kota," ucap Bambang.

Seperti diberitakan sebelumnya, wacana pemindahan ibu kota diklaim sudah mencuat sejak era pemerintahan Presiden Sukarno. "Wacana (pemindahan ibu kota) dari sejak Bung Karno," ujar Bambang.

Bambang sebelumnya mengatakan, ibu kota berpotensi pindah ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. "Yang akan dikaji adalah urgensinya, termasuk kebutuhan menyeimbangkan perekonomian yang sangat terpusat di Jawa dan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi)," dia menjelaskan.

Kajian lain, ucap Bambang, menyangkut potensi pindahnya ibu kota pemerintahan dari Jakarta ke Palangkaraya. Sementara Jakarta tetap menjadi pusat perekonomian Indonesia. "Yang dikaji kemungkinan pindahnya ibu kota pemerintahan. Jakarta tetap menjadi kota pusat perekonomian," ujar dia.

Bambang mengungkapkan, Kementerian PPN juga akan mengkaji skema pembiayaan pemindahan ibu kota yang bisa menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Kajian termasuk skema pembiayaan yang tidak memberatkan APBN," tukas dia.


sumber

butuh waktu dan biaya ynag besar gan untuk melakukan pemindahan

Palangka Raya Calon Ibu Kota Baru RI, Ini Kata Gubernur Kalteng

Pemerintah sedang mengkaji pemindahan ibu kota ke luar Jawa. Prose kajian itu sedang berlangsung di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Salah satu calon ibu kota baru adalah Palangka Raya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran, angkat bicara menanggapi Palangka Raya sebagai calon ibu kota baru

"Saya sebagai Gubernur tidak akan ikut polemik wacana tersebut karena itu seutuhnya kewenangan pusat. Saya hanya ingin menjalankan amanat Presiden untuk menyiapkan lahan 300.000 hektar di Palangka Raya dan itu lahan negara, agar tidak ada calo tanah. Selebihnya terkait kajian dan perencanaan saya serahkan ke Pemerintah Pusat," ujar Sugianto dalam keterangan tertulis kepada detikFinance, Sabtu (8/7/2017).

Selain itu, Soal proses kajian oleh Bappenas, Sugianto menyatakan sudah menyerahkan sepenuhnya rencana tersebut ke pemerintah.

"Sekali lagi, saya hanya diperintah Presiden untuk menyiapkan lahan dan sudah saya siapkan dan serahkan ke Presiden. Saya menyerahkan seutuhnya perencanaan dan keputusan di Presiden. Saya tunduk atas perintah Presiden. Jika diperintah untuk persiapan lain, prinsipnya saya siapkan 100 persen siap. Harus siap," kata Sugianto

"Terkait daerah mana selain Palangka Raya, saya juga serahkan ke Presiden. Kalaupun ke Palangka Raya, itu adalah amanah dan semoga bermanfaat untuk kemajuan Palangkaraya dan menghasilkan Pemerataan Ekonomi dan Kesejahteraan di Indonesia," terang Sugianto yang baru berulang tahun ke 44 tahun ini.

Dewan Adat Dayak Kalteng

Dewan Adat Dayak (DAD) Kalteng sangat mengapresiasi rencana pemerintah memindahkan pusat pemerintahan ke Palangka Raya. Namun demikian, DAD Kalteng mengimbau pemerintah memerhatikan aspek kearifan lokal dan budaya Dayak.

Menurut Ketua DAD Kalteng, Agustiar Sabran, masyarakat Dayak perlu dilibatkan dalam perencanaan agar tidak hanya menjadi penonton.

"Masyarakat Dayak di Kalteng sangat mengapresiasi rencana Pemerintah Pusat memindahkan ibukota ke Palangkaraya. Namun, jangan hanya pembangunan infrastruktur fisik saja yang diperhatikan. Infrastruktur sosial dan kearifan lokal juga harus diperhatikan. Hal ini penting agar budaya dayak tetap terjaga. Dayak harus tetap menjadi tuan di Kalimantan," ujar Agustiar Sabran dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/7/2017).

Ia menjelaskan, masyarakat Dayak tidak ingin bernasib seperti masyarakat Betawi yang justru makin terpinggirkan oleh gemerlap pembangunan Jakarta. Oleh karenanya, Agustiar menyarankan agar Pemerintah Pusat perlu belajar dari problem makin terpinggirkannya masyarakat Betawi di Jakarta.


"Dayak adalah budaya yang ramah, masyarakatnya ramah dan penuh toleransi antar umat beragama. Cantik kotanya, namun potensi migrasi penduduk besar-besaran ke ibu kota yang baru dapat menggerus identitas Dayak itu sendiri di masa depan. Untuk itu, saya mengajak masyarakat Dayak untuk bersama sama mempersiapkan diri menyambut rencana pemindahan ibukota dengan memperkuat fondasi asli Dayak. Mari perkuat budaya dayak menyambut urbanisasi ibu kota," tutup Agustiar Sabran.


sumber

Calon Lokasi Ibu Kota Baru di 3 Provinsi Ini, Mana yang Cocok?


Pemerintah melalui Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) mengkaji pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke luar Jawa. Kalimantan menjadi calon kuat dengan 3 lokasi, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Lantas daerah mana yang layak menjadi Ibu Kota baru pengganti Jakarta?

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan, ketiga wilayah tersebut masih menjadi lokasi terdekat menjadi opsi Ibu Kota yang baru. Namun kajian soal tanah menjadi hal mendasar yang harus diperhatikan dari ketiga daerah tersebut.

"Kondisi soilnya itu. Karena kan sudah pasti gambut, rawa," ujar Basuki saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (10/7/2017).

Tiga daerah tersebut kata dia tidak memiliki struktur yang sama. Kalimantan Tengah, kota di mana Palangka Raya berada memiliki jenis tanah gambut dan tanah aluvial. Sedangkan karakteristik tanah di Kalimantan Timur berbeda lagi.

"Tiga itu tidak sama struktur tanahnya. Kalau di Kalimantan Timur enggak seperti di Kalimantan Tengah. Kalimantan Selatan agak sama, tapi di Kalimantan Timur itu kayak di Dumai karena daerah minyak," ucapnya.

Basuki masih menunggu kajian dari Bappenas untuk mengambil langkah selanjutnya terkait pemindahan Ibu Kota. Kondisi tanah menjadi perhatian lantaran akan menjadi pondasi pembangunan infrastruktur yang akan dibangun.

"Kalau saya sekarang planningnya, kotanya kayak apa, konsepnya kayak apa. Tahu lokasinya di mana, baru itu diterapkan, baru soil (tanah) investigasinya, detail desain," tutur Basuki.


sumber

hemz berita ini lagi rame2 nya di perbicarakan
nanti ujung2 nya ga jadi juga pindah ibu kota. hehe

Tonisanjaya said:

hemz berita ini lagi rame2 nya di perbicarakan
nanti ujung2 nya ga jadi juga pindah ibu kota. hehe

Click to expand...

jadi. cuman kapan waktunya blm tau. apakah realisasinya masa pemerintahan jokowi ataukan setelah jokowi. soalnya udah masuk rancangan undang2

Tonisanjaya said:

hemz berita ini lagi rame2 nya di perbicarakan
nanti ujung2 nya ga jadi juga pindah ibu kota. hehe

Click to expand...

tapi udah pasti belum kalo pindah nya ke kalimantan
saya liat di berita di tv bnyak banget kota2 lain yg ingin menjadi ibu kota
terutama kota palembng

Tonisanjaya said:

tapi udah pasti belum kalo pindah nya ke kalimantan
saya liat di berita di tv bnyak banget kota2 lain yg ingin menjadi ibu kota
terutama kota palembng

Click to expand...

TV kan pintar menggoreng biar naik rating. Palangkaraya udah pasti. Udah masuk rancangan undang2. Udah buat masterplannya. Lahan udah siap. DPR setuju atas rancangan itu

Palembang dan bandung bilang siap jadi ibukota RI. Tapi tak ada tanah minimal 500 hektar yg sudah menjadi milik negara sebagai syarat pendirian ibukota

Skenario Bappenas: Pemerintah Hingga DPR Pindah ke Ibu Kota Baru

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memastikan, wacana pemindahan ibu kota negara pindah ke luar Jawa akan diikuti oleh lembaga tinggi lainnya.

Hal tersebut diungkapkan Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Bambang menyebutkan, pemindahan ibu kota negara juga hanya dilakukan pada pusat administrasinya saja. Untuk bisnis dan perdagangan tetap di Jakarta.

"Ibu kota di sini hanya fokus pusat pemerintahan. Kegiatan utamanya adalah sektor pemerintahan. Jakarta tetap menjadi kota bisnis, dagang, keuangan. karena market lebih nyaman di Jakarta," kata Bambang.

Bambang menyebutkan, dengan pindahnya pusat administrasi pemerintahan ke luar Pulau Jawa juga akan diikuti oleh beberapa lembaga tinggi yang menyangkut dengan pemerintah.

"Jadi bukan hanya pemerintah, DPR, yudikatif, MA, itu akan menjadi bagian dari ibu kota, sama seperti Washington DC, kongresnya ada di situ, parlemen Australia juga ada di Canberra," tukas dia.


sumber

Lahan Calon Ibu Kota Sudah 'Dikunci', Spekulan Tak Bisa Bermain


Lantaran Kota Jakarta dianggap beban penduduknya terlalu padat, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana memindahkan ibu kota ke Borneo. Ada 3 wilayah yang sudah mengerucut dipilih sebagai pusat negara yang baru yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan lahan yang direncanakan jadi lokasi pusat pemerintahan yang baru di Kalimantan merupakan tanah negara. Dirinya memastikan, tak ada spekulan tanah tak bisa bermain di lahan yang disiapkan tersebut.

"Tidak (mafia tanah bermain). Itu sudah dikunci, sudah tanah negara," tegas Basuki ditemui di kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Menurutnya, tanah milik negara tersebut juga merupakan lahan yang diusulkan pemerintah daerah dan sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bukan lahan dengan kepemilikan swasta, seperti lahan perkebunan sawit.

"Makanya opsi itu yang disampaikan oleh para kepala daerah kepada bapak Presiden oleh ATR (Kementerian Agraria dan Tata Ruang). Sudah (jelas) bahwa itu tanah negara," kata Basuki.

Diungkapkannya, lahan tersebut masih berupa hutan. Luas lahan yang bisa dijadikan lokasi ibu kota baru, masih masuk dalam kajian. Termasuk di dalamnya apakah akan melibatkan swasta dalam pengembangan kawasan ibu kota negara yang baru.

"Masih kawasan hutan. Jadi kalau misalnya kita butuh goverment area 30 ribu hektar, tapi kotanya bisa menjadi 80-100 ribu hektar. Maka sisanya itu bisa dikerjasamakan untuk bangun infrastruktur, itu masih kayak KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha)," pungkas dia.

sumber