Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Karena Jakarta Terlalu Kuat

Ibu Kota Pindah, Berapa PNS yang Ikut?

e47adb67-d95e-444b-b523-b2141791daa4_169.jpg

​

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyebutkan, pemindahan ibu kota negara ke luar pulau Jawa juga akan diikuti oleh para pegawai negeri sipil (PNS).

Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, saat ini ada 1 juta PNS dari seluruh Kementerian dan Lemabaga (K/L) atau pemerintah pusat.

"Jumlah PNS di pusat mencapai 1 juta, yang pindah diperkirakan 400 ribu PNS, plus keluarganya, kalau satu keluarga 4 orang, berarti 1,6 juta," kata Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Saat ini, pemerintah masih melakukan kajian awal yang melingkupi kajian seperti survei lokasi, penentuan lokasi hingga kajian pemindahan jumlah pegawai negeri sipil (PNS). Lalu, Kementerian PUPR juga akan melakukan kajian terkait dengan ketersediaan air, pengendalian banjir, hingga konteks kebencanaan.

Kajian tersebut juga diusulkan adanya penambahan anggaran sebesar Rp 7 miliar khusus untuk kajian cepat pemindahan ibu kota negara dari total usulan tambahan anggaran yang sebesar Rp 26 miliar dalam RAPBNP 2017.

Nantinya pemindahan ibu kota negara ke luar Jawa juga merupakan benar-benar kota baru yang dibangun dari awal oleh pemerintah.

"Jadi kalau pindah ada kota baru dengan penduduk 1-1,6 juta. Jadi sudah cukup ukurannya untuk menjadi kota mandiri yang bisa menghidupi dirinya sendiri," tegas Bambang.

Oleh karenanya, kata Bambang, Bappenas akan melakukan kajian secara matang dengan dukungan tambahan anggaran sebesar Rp 7 miliar khusus untuk kajian cepat pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa.

"Terkait lokasi, kami prioritaskan yang negara sudah memiliki kepemilikan pasti terhadap areal tanah tersebut, sehingga tidak ada lagi biaya pembebasan lahan, kalau bisa nol. Karena kita fokus pada tanah yang sudah dimiliki negara, di luar Jawa itu banyak sekali," tukas dia.


sumber
 
Terkuak Alasan Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan

020445400_1445317706-20151020-stokfoto-BudiWaseso-BambangBrojonegoro-5.jpg

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, Jakarta tetap akan menjadi pusat bisnis, sementara ibu kota atau pusat pemerintahan pindah.​

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengungkapkan beberapa alasan yang mendorong keseriusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota atau pusat pemerintahan Indonesia dari Jakarta. Salah satunya adalah ketimpangan kegiatan ekonomi antara wilayah Jabodetabek dengan daerah lainnya.

"Kita bicara pusat pemerintahan baru dalam konteks kebijakan pembangunan perkotaan di Indonesia. Jangan sampai terjadi penumpukan luar biasa di suatu wilayah di Indonesia yang mungkin dalam jangka pendek bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi jangka panjang malah menghambat," ujarnya di Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Bambang menyebut 10 kota dengan penduduk terbesar di Indonesia, yakni Jakarta 10,2 juta jiwa; Surabaya 2,8 juta jiwa; Bandung 2,5 juta jiwa; Bekasi 2,38 juta; Medan 2,2 juta penduduk; Depok 2,1 juta jiwa; Tangerang sebanyak 2,05 juta jiwa; Semarang 1,6 juta jiwa; Palembang dan Tangerang Selatan masing-masing 1,58 juta dan 1,5 juta jiwa.

"Bisa dibayangkan 5 dari 10 kota dengan penduduk terbanyak di Indonesia ada di wilayah Jabodetabek. Artinya penumpukan kegiatan
ekonomi di Jakarta luar biasa," ujar Bambang.

Dari kondisi tersebut, Bambang menambahkan, terjadi pula ketimpangan dalam strategi pembangunan perkotaan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari kontribusi Jakarta ke Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang mencapai 18 persen. Sedangkan ditambah dengan wilayah Jabodetabek, maka kontribusinya 25 persen dari PDB.

"Jadi seperempat ekonomi Indonesia akan di Jakarta dan sekitarnya. Kita perlu berpikir jangka panjang, Jakarta dengan segala macam
problematikanya bukan jadi pendorong. Salah-salah malah jadi penghambat," ujar Bambang.

Bambang mengaku penumpukan kegiatan ekonomi sekaligus pemerintahan selama ini terpusat di Jakarta. Seolah Jakarta merupakan pusat segalanya dan Indonesia hanya Jakarta saja. Sayangnya, pemerintah tidak dapat memindahkan secara serampangan pusat bisnis ke Palembang atau Surabaya, misalnya, karena ini menyangkut urusan bisnis.

"Bisnis tidak bisa diperintah, tidak bisa diatur pindah seketika. Malah melawan market mechanism kalau dipaksakan pindah, malah bisa
kolaps industrinya," ujarnya.

Bambang mengatakan, yang paling bisa dikontrol adalah pemerintahan. Oleh karena itu, Jakarta tetap akan menjadi pusat bisnis, perdagangan, keuangan, sementara ibu kota atau pusat pemerintahan pindah yang diwacanakan ke Kalimantan.

"Kebetulan banyak referensi di dunia, seperti Kazakhstan dari Almati ke Astana, Nigeria dari Lagos ke Abuja, Myanmar dari Yangon ke
Napitau, Brasil dari Rio de Janeiro ke Brasilia, Australia ke Canberra. Jadi kita akan gunakan referensi itu," ujar Bambang.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah untuk melibatkan pengusaha dalam kajian pemindahan ibu kota. Sebab, keterlibatan pihak swasta dianggap penting dalam mengembangkan wilayah yang akan dijadikan ibu kota baru.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi, Sanny Iskandar, mengatakan dalam memilih ibu kota, banyak yang harus dijadikan pertimbangan. Menurut dia, pertimbangannya bukan hanya sekadar lokasi dan potensi ekonomi yang ada di wilayah tersebut.

"Untuk ibu kota, dalam satu wilayah ini kan harusnya banyak kriteria yang memang harus dipertimbangkan. Jadi bukan terkait cuman apakah potensi ekonomi ya dan semacam itu, sepertinya harus digali lebih jauh," ujar dia di Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Menurut Sanny, seharusnya sebelum melempar wacana ini publik, pemerintah harus mematangkan dulu kajian pemindahan ibu kota ini. Dalam kajiannya, pemerintah juga harus turut melibatkan pihak swasta untuk ikut mengembangkan ibu kota tersebut nanti.

"Saya melihatnya bahwa wacana pemindahan ibu kota ini harusnya lebih mematangkan dulu di internal pemerintahan. Mungkin kalau mau mengajak dari Apindo, Kadin, asosiasi sektoral bisa. Sebaiknya memang jangan langsung dilempar ke publik," kata dia.
 
ibu kota dipindahkan secara otomatis akan diikuti oleh biay yang tidak sedikit, mending cari alternatif mencari daerah yang biayanya relatif lbeih murah
 
-Memudahkan penataan Jakarta dan kawasan mega-urban Jabodetabek.

-Menghentikan pemborosan ekonomi akibat kemacetan yang menyedot dana puluhan triliun rupiah setiap tahun.

-Menyelamatan lahan subur pertanian di Jawa dan menjaga konsistensi komitmen terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional.

-Menjadikan Indonesia memiliki kota publik kelas dunia untuk mendekati kesejajaran dengan negara-negara lain.

-Mewujudkan rasa adil dan menghilangkan diskriminasi pembangunan antar wilayah di tataran nasional sebagai modal untuk memperkuat kembali rasa Satu Bangsa.

-Memaksimalkan pemanfaatan potensi air dan sumber daya alam lainnya di Kalimantan yang terbuang percuma, dengan konsep pemanfaatan yang berkelanjutan.

-Membangunan anak tangga untuk mengefektifkan program percepatan pembangunan kawasan Timur Indonesia, daerah tertinggal, pulau-pulau terluar dan daerah perbatasan.
 
Kekalahan Ahok di pilkada, sepertinya benar benar memukul telak kubu Jokowi, ampe Ibu kota negara aja mau dipindahin.

Mungkin itu salah satu jurus dewa linglung.

Mbak Sri yang tukang pegang duit aja Cuma nyengir kuda waktu ditanya darimana dananya untuk bikin ibu kota baru.

Mau ngelibatkan swasta ?,
bayar utang luar negri aja ampe bikin defisit. Dan berani jamin, bunganya swasta pasti lebih gede dari bunga utang luar negri. Terus, swastanya siapa, kronian pasti diutamakan.

Mau menyebarkan pembangunan ?, diperluas aja otonomi daerah.
Bangun infrastruktur di daerah.
Kasih pajak nol persen buat pengusaha yang bangun pabrik di daerah.

Gimana Jakarta kagak padat,
Dari korek kuping ampe pesawat, semua pabriknya di sekitar Jakarta.
 
MauIkutNimbrung said:
Kekalahan Ahok di pilkada, sepertinya benar benar memukul telak kubu Jokowi, ampe Ibu kota negara aja mau dipindahin.

Mungkin itu salah satu jurus dewa linglung.

Mbak Sri yang tukang pegang duit aja Cuma nyengir kuda waktu ditanya darimana dananya untuk bikin ibu kota baru.

Mau ngelibatkan swasta ?,
bayar utang luar negri aja ampe bikin defisit. Dan berani jamin, bunganya swasta pasti lebih gede dari bunga utang luar negri. Terus, swastanya siapa, kronian pasti diutamakan.

Mau menyebarkan pembangunan ?, diperluas aja otonomi daerah.
Bangun infrastruktur di daerah.
Kasih pajak nol persen buat pengusaha yang bangun pabrik di daerah.

Gimana Jakarta kagak padat,
Dari korek kuping ampe pesawat, semua pabriknya di sekitar Jakarta.
Click to expand...

mungkin juga mau membangun opini positif agar tetap memenangkan pilpres 2019. Sebab sekarang masyarakat kawasan kalimantan udah sumringah mau jadi ibu kota RI, dan tentu akan terwujud jika Jokowi masih menjabat jadi presiden periode kedua
 
spirit said:
mungkin juga mau membangun opini positif agar tetap memenangkan pilpres 2019. Sebab sekarang masyarakat kawasan kalimantan udah sumringah mau jadi ibu kota RI, dan tentu akan terwujud jika Jokowi masih menjabat jadi presiden periode kedua
Click to expand...
Wah, kalo om Jokowi lagi jadi presiden, bisa bisa satu hari, bakso gua cuma laku satu mangkok doang.
Terus, tarif listrik naik terus.
Ampun dah om Jokowi.
 
MauIkutNimbrung said:
Wah, kalo om Jokowi lagi jadi presiden, bisa bisa satu hari, bakso gua cuma laku satu mangkok doang.
Terus, tarif listrik naik terus.
Ampun dah om Jokowi.
Click to expand...

mungkin janji jokowi tak akan menaikan tarif listrik dan tidak berutang saat kampanye pilpres blm terlaksana. masih ada waktu 2 tahun untuk mewujudkan janji2 itu.

kembali ke topik
jika dilihat dari geografis kalimantan memang cocok jika dibangun ibukota baru. Selain kawasan yg luas, juga berada pada kawasan zona yang sama dengan zona waktu Singapore, malaysia, brunei dan philipina. sedangkan jakarta beda zona waktu 1 jam dengan negara2 tetangga itu
 
spirit said:
mungkin janji jokowi tak akan menaikan tarif listrik dan tidak berutang saat kampanye pilpres blm terlaksana. masih ada waktu 2 tahun untuk mewujudkan janji2 itu.

kembali ke topik
jika dilihat dari geografis kalimantan memang cocok jika dibangun ibukota baru. Selain kawasan yg luas, juga berada pada kawasan zona yang sama dengan zona waktu Singapore, malaysia, brunei dan philipina. sedangkan jakarta beda zona waktu 1 jam dengan negara2 tetangga itu
Click to expand...
Kampanyenya Jokowi itu, janji tinggal janji.
Anggarannya aja defisit, tinggal dua APBN aja, target pajak nggak tecapai, daya beli masyarakat turun, apa lagi yang bisa diharapkan dari janji Jokowi, kecuali hiburan sulap gratis nan murahan untuk anak sd.

Bangun Ibu kota baru, di manapun pasti memberikan multiplier efek perkembangan ekonomi, hanya saja, dananya dari mana ?
Jeng Sri aja cuma nyengir kuda pas ditanya dananya dari mana.
 
Djarot: Ngapain Ibu Kota Dipindah?

e283674a-c171-4160-a451-90b6663cfa17_169.jpg

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat bertekad terus mengembangkan daerah yang dipimpinnya tetap layak menjadi ibu kota Indonesia. Djarot justru bertanya untuk apa ibu kota negara dipindah.

"Saya pikir kalau kita konsisten seperti ini, maka menurut saya, ngapain ibu kota negara dipindah?" kata Djarot di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (31/7/2017).

Dia menilai pemindahan ibu kota negara bukan perkara mudah. Menurutnya, mengembangkan Jakarta di berbagai sektor seharusnya lebih dioptimalkan.

"Jadi begini ya, mindahin ibu kota tidak gampang, bukan hal yang sederhana. Kalau saya sebaiknya, ya, kita kembangkan Jakarta supaya layak jadi ibu kota negara," kata dia.

Djarot berpandangan beberapa persoalan di Jakarta harus segera diselesaikan agar ibu kota negara tidak dipindah ke daerah lain. Salah satunya pembangunan sektor transportasi publik guna mengatasi kemacetan di Jakarta.

"Sekarang ini kan macet, maka kita geber betul pembangunan sektor transportasi publik. Memang masih macet, tapi coba kita lihat kalau program pembenahan transportasi publik tetap berlanjut, secara mendasar dilakukan di Jakarta dan ini sudah dimulai, kemudian baru mencapai 50 sampai 60 persen. Ini diteruskan, maka Jakarta akan sangat berkurang tingkat kemacetannya," jelas Djarot.

Menurut Djarot, konsepnya, Jakarta bukan lagi sebagai kota metropolitan, melainkan megapolitan. Untuk itu, membangun Jakarta juga sekaligus menata kawasan di sekitarnya.

"Jabodetabek, ini harus, ya," imbuhnya.

sumber
 
Pemerintah Jokowi Serius Pindahkan Ibu Kota RI dari Jakarta, Targetnya Mulai 2018, Pindah ke Mana?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah benar-benar serius untuk memindahkan ibu kota Republik Indonesia dari Provinsi DKI Jakarta.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku telah membahas rencana detail pemindahan ibu kota ini bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara, Senin (3/7/2017).

Dalam perbincangan terakhirnya dengan Presiden, Bambang mengatakan kajian pemindahan ibu kota, termasuk skema pendanaan, akan rampung tahun ini.

"Maka tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan," kata Bambang, di kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat.

Ada beberapa aspek yang dikaji dalam pemindahan ibu kota ini.

Mulai dari penentuan lokasi, estimasi pendanaan, dan tata kota.

Nantinya Bappenas yang akan memimpin kementerian dan lembaga lain dalam menjalankan rencana ini.

"Utamanya Bappenas yang lead bersama Kementerian Pekerjaan Umum. Tentunya dengan kementerian lainnya," kata Bambang.
 
Nama Calon Ibu Kota Pengganti Jakarta Keluar Akhir Desember

4c34bc5a-df2d-4bec-be8b-de984c11db5a_169.jpg

Pemerintah saat ini masih melakukan kajian terkait pemindahan Ibu Kota. Menteri PP/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro nanti melaporkan hasil kajian tersebut kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bambang mengatakan bahwa hingga saat ini sudah ada beberapa pilihan daerah yang akan ditetapkan sebagai Ibu Kota. Nantinya, daerah-daerah tersebut akan dimasukkan dalam kajian.

"Sudah muncul beberapa kandidat, nanti akan disampaikan dalam kajiannya," kata Bambang usai Sarasehan 100 Ekonom 2 di Grand Sahid, Jakarta, Selasa (12/12/2017).

Lebih lanjut, Bambang enggan menyebutkan pilihan daerah calon Ibu Kota tersebut. Namun dirinya memastikan bahwa bakal calon Ibu Kota tersebut akan berada di luar Pulau Jawa.

"Nggak boleh, yang pasti luar Jawa," tuturnya.

Dirinya pun berencana menyelesaikan kajian tersebut pada akhir Desember nanti. Sehingga ketika kajian tersebut selesai dapat langsung melakukan laporan kepada Jokowi.

"Daerah a,b,c. Saya harus lapor dulu ke presiden. Akhir Desember selesai, baru lapor presiden. Sekarang hampir selesai," tuturnya.

Sementara itu, ia menjelaskan bahwa kajian tersebut terkait dengan lokasi, skema pembiayaan, perkiraan kebutuhan. Tapi hal tersebut belum terkait desain kotanya.

"Lokasi, termasuk skema pembiayaan, perkiraan kebutuhan, dan lain-lain. Tapi belum sampai desain mengenai kotanya," pungkasnya.



sumber
 
Pindah ke sumatra atau medan aja
Tanah luas di sana,deket malaysia dan singapura
 
saya sih setuju banget kalo ibu kota indonesia di pindahin ..
karena jakarta sudah tidak layak di jadikan sebagai ibukota, karena sudah mengalmi banyak kekurangan, salah satunya adalah banjir
 
You must log in or register to reply here.
Back
Top