pratama_adi2001
New member
Desak Golkar Interpelasi Orang Hilang
JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) beserta Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) tak kenal lelah mencari kejelasan nasib aktivis yang hilang. Kemarin mereka bertemu Fraksi Partai Golkar DPR. Rombongan tersebut diterima dua anggota Fraksi Golkar, yakni Azis Syamsudin dan Setya Novanto.
Dalam pertemuan tersebut, Kontras dan IKOHI meminta Fraksi Golkar segera menggunakan hak interpelasi untuk mempertanyakan langkah presiden menghadapi kebuntuan penyelesaian kasus penculikan aktivis 1997/1998. "Hak istimewa itu sudah saatnya digunakan," kata Ketua IKOHI Mugiyanto.
Menurut Mugiyanto, pihaknya datang untuk menagih janji Jusuf Kalla dalam kapasitas ketua umum Partai Golkar. Sebelumnya, Kalla menyatakan dukungan partainya untuk terus memperhatikan kasus penghilangan paksa 13 aktivis yang diculik. "Jadi, kedatangan kami ini tak lain untuk menagih janji dan komitmen itu," tegasnya.
Sejalan dengan itu, perwakilan Kontras Kris Biantoro menyampaikan adanya kesan menghambat proses penyidikan kasus-kasus pelanggaran HAM 1998. Padahal, pada 8 November 2006, Komnas HAM telah menetapkan kasus penghilangan paksa 1997/1998 sebagai sebuah pelanggaran berat HAM.
Dia menjelaskan, Jaksa Agung menolak menindaklanjuti kasus itu dengan alasan belum adanya pengadilan HAM ad hoc. Sementara itu, lanjut Kris, penegasan DPR bahwa Jaksa Agung harus menyidik kasus itu tanpa perlu menunggu putusan politik DPR juga tidak ditindaklanjuti dengan langkah nyata.
"Presiden di satu sisi, ternyata juga belum merespons permintaan Komnas HAM untuk mengambil langkah aktif atas kebuntuan ini," katanya. Karena itulah, tegas Kris, pihaknya meminta DPR menggunakan hak interpelasi. "Kami ingin presiden memberi penjelasannya di hadapan para wakil rakyat," katanya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Azis yang juga menjabat wakil ketua Komisi III DPR menegaskan, Partai Golkar dan fraksinya di DPR akan selalu mendukung upaya penegakan hukum dan HAM. "Kami pasti terus konsisten," ujarnya.(pri)
JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) beserta Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) tak kenal lelah mencari kejelasan nasib aktivis yang hilang. Kemarin mereka bertemu Fraksi Partai Golkar DPR. Rombongan tersebut diterima dua anggota Fraksi Golkar, yakni Azis Syamsudin dan Setya Novanto.
Dalam pertemuan tersebut, Kontras dan IKOHI meminta Fraksi Golkar segera menggunakan hak interpelasi untuk mempertanyakan langkah presiden menghadapi kebuntuan penyelesaian kasus penculikan aktivis 1997/1998. "Hak istimewa itu sudah saatnya digunakan," kata Ketua IKOHI Mugiyanto.
Menurut Mugiyanto, pihaknya datang untuk menagih janji Jusuf Kalla dalam kapasitas ketua umum Partai Golkar. Sebelumnya, Kalla menyatakan dukungan partainya untuk terus memperhatikan kasus penghilangan paksa 13 aktivis yang diculik. "Jadi, kedatangan kami ini tak lain untuk menagih janji dan komitmen itu," tegasnya.
Sejalan dengan itu, perwakilan Kontras Kris Biantoro menyampaikan adanya kesan menghambat proses penyidikan kasus-kasus pelanggaran HAM 1998. Padahal, pada 8 November 2006, Komnas HAM telah menetapkan kasus penghilangan paksa 1997/1998 sebagai sebuah pelanggaran berat HAM.
Dia menjelaskan, Jaksa Agung menolak menindaklanjuti kasus itu dengan alasan belum adanya pengadilan HAM ad hoc. Sementara itu, lanjut Kris, penegasan DPR bahwa Jaksa Agung harus menyidik kasus itu tanpa perlu menunggu putusan politik DPR juga tidak ditindaklanjuti dengan langkah nyata.
"Presiden di satu sisi, ternyata juga belum merespons permintaan Komnas HAM untuk mengambil langkah aktif atas kebuntuan ini," katanya. Karena itulah, tegas Kris, pihaknya meminta DPR menggunakan hak interpelasi. "Kami ingin presiden memberi penjelasannya di hadapan para wakil rakyat," katanya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Azis yang juga menjabat wakil ketua Komisi III DPR menegaskan, Partai Golkar dan fraksinya di DPR akan selalu mendukung upaya penegakan hukum dan HAM. "Kami pasti terus konsisten," ujarnya.(pri)