Indonesia Hanya Butuh 5 Hingga 7 Parpol Saja

gupy15

Mod
Indonesia Hanya Butuh 5 Hingga 7 Parpol Saja
Muchus Budi R. - detikNews


Sukoharjo - Mantan Ketua Umum Partai Golkar, Akbar Tandjung, menilai Indonesia tidak butuh banyak parpol. Idealnya, cukup 5 hingga 7 parpol saja untuk mewadahi aspirasi politik rakyat Indonesia.

Menurut Akbar, merebaknya parpol saat ini merupakan akibat dari terlalu banyaknya kompromi politik, serta kepentingan-kepentingan pengurusnya yang menggunakan parpol sebagai kendaraan politik.

"Sebenarnya kita tidak membutuhkan terlalu banyak parpol. Apalagi kita menggunakan sistem presidensial, dan presiden juga dipilih langsung oleh rakyat. Kecuali kalau memakai sistem parlementer, dimana parlemen adalah cerminan dari parpol," ujar Akbar saat bersilaturahmi dengan pengasuh dan santri Ponpes mahasiswa Al Muayyad Windan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (11/7/2008) malam.

Lagipula, lanjut Akbar, parpol-parpol yang ada sekarang secara ideologis tidak memiliki banyak perbedaan yang mendasar. Parpol-parpol itu lebih banyak diposisikan sebagai kendaraan politik untuk meraih jabatan politik.

Akbar menilai, parpol-parpol itu belum tampak konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat secara sungguh-sungguh.

"Warna perpolitikan kita lebih kental sebagai warna untuk mendapatkan kekuasaan saja. Inilah perkembangan politik kita. Parpol lebih banyak sebagai kendaraan politik. Para pendirinya hanya memanfaatkan sistem demokrasi kita yang memberikan kebebasan, termasuk dalam mendirikan partai-partai politik," ujarnya.

Dia pun berharap ada aturan tegas untuk menyederhanakan parpol. Sehingga parpol dapat dikelola lebih baik untuk menjamin stabilitas dan efektifitas politik, serta kinerja pemerintahan dalam pengelolaan pemerintahan dan negara.

Penyederhanaan

Akbar juga mengimbau parpol yang selama ini kurang mendapat dukungan dari rakyat agar memperhitungkan langkah untuk bergabung dengan parpol lain. Dia menyontohkan, saat ini ada lebih dari sepuluh parpol mengandalkan basis dukungan massa Islam.

Menurut dia, hanya butuh satu atau dua parpol untuk merepresentasikan suara Islam.

"Lalu partai yang nasionalis juga tak butuh banyak. Saya kira butuh dua partai saja. Ada juga yang mewadahi komunitas Kristiani, mungkin cukup satu. Lalu ada juga yang lainnya. Saya kira kita hanya butuh lima hingga tujuh parpol saja," kata doktor ilmu politik lulusan UGM tersebut.

Akbar menjelaskan, kompromi-kompromi politik di DPR telah mengubah dan mengabaikan tatanan yang ada. Semula disepakati electoral threshold 2,5 persen. Kemudian pada pemilu berikutnya menjadi 3 persen. Namun karena ada kompromi, akhirnya semua parpol yang memiliki wakil di DPR bisa ikut pemilu selanjutnya tanpa verifikasi.

"Para pelaku politik di DPR dihadapkan pada kompromi politik. Kompromi dan deal politik itu lalu mengabaikan blue print politik. Kita butuh kekuatan masyarakat yang mampu menekan agar mereka betul-betul mengarah pada penyederhanaan kehidupan politik. Jika kita melakukan tekanan, mereka akan pertimbangkan," urainya.(mbr/fiq)
 
Back
Top