pratama_adi2001
New member
Israel Tunjuk Menteri Muslim
Pertama dalam Sejarah, Dicurigai untuk Tarik Dukungan
JERUSALEM - Kali pertama dalam sejarah, Kabinet Israel sepakat menunjuk seorang menteri muslim untuk bergabung dalam pemerintahan mereka. Sejumlah pihak menduga, langkah itu diambil Israel untuk merebut simpati penduduk Arab, yang menyumbang 20 persen populasi Negeri Yahudi tersebut. Penunjukkan Raleb Majadele sebagai menteri muslim pertama itu tinggal menunggu persetujuan Parlemen Israel (Knesset) hari ini.
Jika Knesset mendukung, Majadele akan menjadi Menteri Kebudayaan tanpa portfolio dalam Kabinet Israel. "Penunjukkan ini akan memacu semangat warga Arab yang tinggal di Israel untuk memperoleh persamaan hak dan martabat dalam bidang politik dan sosial," kata politikus 53 tahun tersebut, kemarin.
Menurut Majadele, penunjukannya juga bias dianggap salah satu bentuk pengakuan pemerintah Israel atas keberadaaan warga Arab di negeri mereka. Dia yakin, suatu saat nanti, Kabinet Israel akan memiliki setidaknya seorang menteri Arab. "Bagi saya, ini langkah politik yang penting dan bersejarah menuju kesetaraan dan perdamaian di negeri ini," ujar Menteri Pertahanan Israel Amir Peretz yang sekaligus menjabat ketua Partai Buruh, seperti dikutip situs YNet news, kemarin.
Selama ini, Majadele dikenal sebagai tokoh Partai Buruh yang gigih mendukung kebijakan pemerintah. Pada 10 Januari lalu, Peretz mencalonkan Majadele sebagai Menteri Ilmu Pengetahuan, Kebudayaan, dan Olahraga. Sejak itu, kontroversi terus bermunculan.
Namun, di antara 31 menteri dalam Kabinet Israel, hanya satu yang tidak mendukung penunjukkan Majadele. Ketua Partai Yisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman, menuding penunjukkan Majadele itu dilatari kepentingan politik tertentu. Menurut dia, Majadele hanyalah alat yang dipakai pemerintahan Olmert untuk memenangkan hati warga Arab. "Ini (penunjukkan Majadele) hanya cara Peretz untuk mendapatkan dukungan dari warga Arab dalam pemungutan suara di parlemen," kata Menteri Urusan Strategi tersebut.
Sikap yang sama ditunjukkan beberapa tokoh ultranasional dan politikus keturunan Arab. "Sangat tidak logis jika pemerintah menunjuk seorang menteri Arab untuk menggantikan posisi menteri Yahudi yang terpaksa meninggalkan jabatannya karena memprotes praktik rasisme dalam kabinet," kata Mohammad Barakei, politikus Arab dari Partai Komunis Hadash. Mantan Menteri Kebudayaan Ophir Pines-Paz mengundurkan diri Oktober lalu karena memprotes bergabungnya Lieberman dalam Kabinet Israel.
Lebih lanjut Barakei mengatakan, penunjukan Majadele sebagai menteri tidak akan mendatangkan keuntungan bagi warga Arab yang tinggal di Israel. "Majadele bukan menteri Arab. Dia menteri Partai Buruh yang akan membubuhkan tanda-tangannya pada tiap kebijakan pemerintah yang mendiskriminasikan kaum Arab," serunya. Sedangkan, Partai Yisrael Beitenu yang dikenal sangat anti-Arab menganggap penunjukkan Majadele sebagai "pukulan hebat bagi Negeri Yahudi."
Kendati reputasi Partai Yisrael Beitenu sebagai organisasi politik yang diskriminatif tak terbantahkan, Lieberman menolak disebut rasis. Dia berkeras penolakannya tersebut tidak ada hubungannya dengan isu rasial. "Saya tidak punya masalah dengan menteri Arab. Saya juga tidak bermasalah dengan menteri muslim, Kristen, ataupun Druse," tegasnya. Namun, Lieberman mengaku akan tetap mendukung upaya penetapan ulang perbatasan Israel untuk mengeluarkan sebagian besar populasi Arab dari Israel. (ap/afp/rtr/haaretz/hep)
Pertama dalam Sejarah, Dicurigai untuk Tarik Dukungan
JERUSALEM - Kali pertama dalam sejarah, Kabinet Israel sepakat menunjuk seorang menteri muslim untuk bergabung dalam pemerintahan mereka. Sejumlah pihak menduga, langkah itu diambil Israel untuk merebut simpati penduduk Arab, yang menyumbang 20 persen populasi Negeri Yahudi tersebut. Penunjukkan Raleb Majadele sebagai menteri muslim pertama itu tinggal menunggu persetujuan Parlemen Israel (Knesset) hari ini.
Jika Knesset mendukung, Majadele akan menjadi Menteri Kebudayaan tanpa portfolio dalam Kabinet Israel. "Penunjukkan ini akan memacu semangat warga Arab yang tinggal di Israel untuk memperoleh persamaan hak dan martabat dalam bidang politik dan sosial," kata politikus 53 tahun tersebut, kemarin.
Menurut Majadele, penunjukannya juga bias dianggap salah satu bentuk pengakuan pemerintah Israel atas keberadaaan warga Arab di negeri mereka. Dia yakin, suatu saat nanti, Kabinet Israel akan memiliki setidaknya seorang menteri Arab. "Bagi saya, ini langkah politik yang penting dan bersejarah menuju kesetaraan dan perdamaian di negeri ini," ujar Menteri Pertahanan Israel Amir Peretz yang sekaligus menjabat ketua Partai Buruh, seperti dikutip situs YNet news, kemarin.
Selama ini, Majadele dikenal sebagai tokoh Partai Buruh yang gigih mendukung kebijakan pemerintah. Pada 10 Januari lalu, Peretz mencalonkan Majadele sebagai Menteri Ilmu Pengetahuan, Kebudayaan, dan Olahraga. Sejak itu, kontroversi terus bermunculan.
Namun, di antara 31 menteri dalam Kabinet Israel, hanya satu yang tidak mendukung penunjukkan Majadele. Ketua Partai Yisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman, menuding penunjukkan Majadele itu dilatari kepentingan politik tertentu. Menurut dia, Majadele hanyalah alat yang dipakai pemerintahan Olmert untuk memenangkan hati warga Arab. "Ini (penunjukkan Majadele) hanya cara Peretz untuk mendapatkan dukungan dari warga Arab dalam pemungutan suara di parlemen," kata Menteri Urusan Strategi tersebut.
Sikap yang sama ditunjukkan beberapa tokoh ultranasional dan politikus keturunan Arab. "Sangat tidak logis jika pemerintah menunjuk seorang menteri Arab untuk menggantikan posisi menteri Yahudi yang terpaksa meninggalkan jabatannya karena memprotes praktik rasisme dalam kabinet," kata Mohammad Barakei, politikus Arab dari Partai Komunis Hadash. Mantan Menteri Kebudayaan Ophir Pines-Paz mengundurkan diri Oktober lalu karena memprotes bergabungnya Lieberman dalam Kabinet Israel.
Lebih lanjut Barakei mengatakan, penunjukan Majadele sebagai menteri tidak akan mendatangkan keuntungan bagi warga Arab yang tinggal di Israel. "Majadele bukan menteri Arab. Dia menteri Partai Buruh yang akan membubuhkan tanda-tangannya pada tiap kebijakan pemerintah yang mendiskriminasikan kaum Arab," serunya. Sedangkan, Partai Yisrael Beitenu yang dikenal sangat anti-Arab menganggap penunjukkan Majadele sebagai "pukulan hebat bagi Negeri Yahudi."
Kendati reputasi Partai Yisrael Beitenu sebagai organisasi politik yang diskriminatif tak terbantahkan, Lieberman menolak disebut rasis. Dia berkeras penolakannya tersebut tidak ada hubungannya dengan isu rasial. "Saya tidak punya masalah dengan menteri Arab. Saya juga tidak bermasalah dengan menteri muslim, Kristen, ataupun Druse," tegasnya. Namun, Lieberman mengaku akan tetap mendukung upaya penetapan ulang perbatasan Israel untuk mengeluarkan sebagian besar populasi Arab dari Israel. (ap/afp/rtr/haaretz/hep)