Sekolah Gratis Hanya Wacana

Megha

New member


MESKI pemerintah sudah menetapkan SPP gratis, namun temp saja masyarakat mengeluh, biaya sekolah mabal. Sebagian sekolab tetap memungut biaya uang masuk untuk siswa barn. Apakah mi berarti pihak sekolab yang membandel atau programnya tidak tepat sasaran. Berikut liputantentang ito. Dunia pendidikan kita bagai benang kusut. Pam omang tua siswa, baik barn atau yang akan naik ke kelas berikutnyn, pasti pusing memikirkan biaya sekolah yang tinggi. Apalagi, ada siswa baru yang dikeluarkan dan sekolah gara-gara belum melunasi uang pendaftaran (baca di rubmik Megapolitan ban mi).

Pada 2001, pemerintah telab mengeluarkan peraturan melalui keputusan menteni 053/11/2001, yang mengatur tentang standar pelayanan minimal penyelenggaman persekolahan bidang dasan dan menengala. Pematuran tersebut mewajibkan sekolab memiliki buku pelajaran pokok dan ditunjang oleh buku pelajaran pelengkap, buku bacaan serta buku referensi seperti kamus, pada tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolali Menengah Pertama (SMP).
Itu artinya setiap siswa minimal dihamapkan memiliki, satu buku paket untuk Imp?Imp pelajamanya. lEa aitiiiya. tcla tingkai tlisti?, itecitee lietail incittiliki kewaiticati

disamping dengan berbagai buku penunjang lainya. Namun sampai sejauh mi, pemerintah tidak mamPu menjalankan kewajibanya dengan baik dan konsisten.
Pemenintah dituding tidak konsisten terhadap peraturan yang dibuat sendiri. Itu dikemukakan Iwan Setiawan Wakil Ketua Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) Propinsi DKI Jakarta, ketika dihubungi Indo Pos, kemarin (20/7). ?Terkesan aturan itu dibuat hanya untuk ditelantarkan,? tandas Iwan.

Tudingan mi sepertinya herjalan lurus dengan kenyataan di lapangan, ketika Indo Pos menelusuri saiah satu pusat perbelanjaan di Jakarta yang menjual buku-buku pelajaran di daerah Matraman Jakarta Pusat, memang harganya masib eukup mahal.

Sementara itu, Ade Irawan, koordinator Divisi Monitoring dan Peyanan Publik, Indonesia Corruption Watch (ICW), menuturkan mahalnya biaya pendidikan bisa disebabkan oleh dun faktor. Yakni, kurangnya subsidi dani APBD dan APBN dan juga ditambah lagi dengan korupsi yang dilakukan birokrasi, sehingga memperparab kondisi dunia pendidikan. ?Tidak boleh ada pungutan liar di sekolah,? tandasnya. (mg2)
 
Back
Top