pratama_adi2001
New member
Golkar Perjuangkan Hak Pilih TNI
PDIP Justru Dukung Sikap Presiden SBY
JAKARTA - Pendapat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menolak TNI mencoblos pada 2009 belum sepenuhnya menutup peluang para prajurit itu untuk menggunakan hak pilihnya. Sebab, masih ada kelompok yang berusaha agar militer tetap bisa menggunakan hak politiknya.
Kelompok yang masih memperjuangkan hak pilih prajurit itu adalah Fraksi Partai Golkar di DPR. Menurut Ketua DPP Partai Golkar Theo L. Sambuaga, FPG di parlemen akan terus memperjuangkan pemberian hak pilih bagi TNI pada 2009. Sebab, penundaan pemberian hak pilih TNI tersebut akan melahirkan diskriminasi politik yang tentu bertentangan dengan hak asasi politik warga negara.
Selain itu, kata dia, hak pilih tersebut bukan hak institusi TNI, melainkan hak individual para prajurit untuk ikut berpartisipasi menyalurkan suara sebagai wujud andil mereka dalam menentukan arah kebijakan negara. "Sudah semestinya hak pilih TNI diberikan sejak Pemilu 2009, jangan sampai ada diskriminasi," ujarnya kemarin.
Ketua Komisi I DPR itu juga menuturkan, kekhawatiran sejumlah pihak akan terjadinya polarisasi kekuatan TNI akibat pengaruh intrik kepentingan politik tersebut tidak relevan. "Itu kekhawatiran yang berlebihan," tegasnya.
Sikap FPG tersebut bakal memunculkan tarik ulur antarfraksi di DPR. Hal itu diperkirakan memuncak pada pembahasan UU Pemilu, khususnya terkait dengan klausul hak asasi politik warga negara untuk memilih atau dipilih.
Menurut Theo, masyarakat sekarang semakin cerdas untuk bersikap jika menemukan sejumlah indikasi yang mengarah pada penyalahgunaan institusi TNI. "Itu hanya hak pilih, bukan hak untuk memasuki wilayah politik praktis," katanya.
Karena itu, Theo berkomitmen tetap memperjuangkan pemberian hak pilih TNI pada Pemilu 2009 melalui peningkatan intensitas lobi antarfraksi dalam pembahasan RUU Pemilu mendatang. "Itu klausul penting dalam RUU Pemilu. Kami akan meyakinkan dan beradu argumentasi untuk mengubahnya," ungkapnya.
Fraksi PDIP selaku partai oposisi justru bersikap sebaliknya. Fraksi banteng moncong putih itu justru mendukung sikap Presiden SBY yang menunda pemberian hak pilih TNI pada Pemilu 2009. Sekretaris FPDIP Jacobus Camarlo Mayongpadang berpendapat, perhitungan presiden tersebut sudah tepat.
Sebab, kata dia, hak pilih TNI itu hendaknya diberikan pada timing yang tepat. Hak pilih baru diberikan bila emosi personel TNI sudah siap dan tepat untuk bersinggungan dengan area politik secara profesional. "?tu baru bisa dipertimbangkan pada Pemilu 2014 atau 2019," ujar politikus dari Dapil Sulsel II tersebut kemarin.
Jacobus berpendapat, Pemilu 2014 akan memberikan tenggang waktu yang cukup proporsional bagi TNI untuk memahami aspek netralitas serta profesionalisme TNI. "Itu juga tenggang waktu yang rasional untuk membangun pemahaman politik mereka," jelasnya.
Bagaimana dengan fraksi lain? Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) Ida Fauziyah menyatakan, pada dasarnya, pihaknya sependapat dengan pemberian hak pilih TNI. Meski demikian, kata dia, sikap politik FKB dalam pembahasan RUU Pemilu pada pertengahan 2007 akan senantiasa mempertimbangkan aspek kesiapan internal TNI dan Polri. "Kami selalu mempertanyakan kesiapan TNI dulu," katanya.
Selain itu, kata dia, aspek kesiapan masyarakat menerima kepemilikan TNI atas hak pilih politiknya perlu dipertimbangkan. "Saat ini, prasangka dan kekhawatiran publik jika TNI bersinggungan dengan politik masih tinggi," ujar wakil ketua Komisi II DPR tersebut.
Karena itu, Ida menyatakan, kekhawatiran terjadinya mobilitas kekuatan TNI melalui garis komando korps tersebut harus ditutup dulu dengan menunjukkan aspek profesionalisme TNI sebagai institusi yang netral serta bersih dari arena permainan politik praktis.
Ketua Fraksi PAN Zulkifli Hasan memiliki argumentasi politik yang tidak jauh berbeda dari FKB dalam menyikapi pemberian hak politik TNI pada Pemilu 2009. Menurut dia, FPAN belum memiliki keputusan politik yang bulat mengenai persoalan itu. Meski demikian, Sekjen DPP PAN tersebut menuturkan, sikap FPAN akan merujuk pada aspek kesiapan internal TNI.
"Pada prinsipnya, kami setuju. Apakah 2009 atau 2014, itu kami serahkan sepenuhnya pada kesiapan mereka (TNI, Red)," ujarnya.
Dia mengungkapkan, parameter kesiapan tersebut bisa dilihat dari sisi kedewasaan TNI dalam menjaga independensi personal dan institusional saat bersinggungan dengan dunia politik. (aku)
PDIP Justru Dukung Sikap Presiden SBY
JAKARTA - Pendapat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menolak TNI mencoblos pada 2009 belum sepenuhnya menutup peluang para prajurit itu untuk menggunakan hak pilihnya. Sebab, masih ada kelompok yang berusaha agar militer tetap bisa menggunakan hak politiknya.
Kelompok yang masih memperjuangkan hak pilih prajurit itu adalah Fraksi Partai Golkar di DPR. Menurut Ketua DPP Partai Golkar Theo L. Sambuaga, FPG di parlemen akan terus memperjuangkan pemberian hak pilih bagi TNI pada 2009. Sebab, penundaan pemberian hak pilih TNI tersebut akan melahirkan diskriminasi politik yang tentu bertentangan dengan hak asasi politik warga negara.
Selain itu, kata dia, hak pilih tersebut bukan hak institusi TNI, melainkan hak individual para prajurit untuk ikut berpartisipasi menyalurkan suara sebagai wujud andil mereka dalam menentukan arah kebijakan negara. "Sudah semestinya hak pilih TNI diberikan sejak Pemilu 2009, jangan sampai ada diskriminasi," ujarnya kemarin.
Ketua Komisi I DPR itu juga menuturkan, kekhawatiran sejumlah pihak akan terjadinya polarisasi kekuatan TNI akibat pengaruh intrik kepentingan politik tersebut tidak relevan. "Itu kekhawatiran yang berlebihan," tegasnya.
Sikap FPG tersebut bakal memunculkan tarik ulur antarfraksi di DPR. Hal itu diperkirakan memuncak pada pembahasan UU Pemilu, khususnya terkait dengan klausul hak asasi politik warga negara untuk memilih atau dipilih.
Menurut Theo, masyarakat sekarang semakin cerdas untuk bersikap jika menemukan sejumlah indikasi yang mengarah pada penyalahgunaan institusi TNI. "Itu hanya hak pilih, bukan hak untuk memasuki wilayah politik praktis," katanya.
Karena itu, Theo berkomitmen tetap memperjuangkan pemberian hak pilih TNI pada Pemilu 2009 melalui peningkatan intensitas lobi antarfraksi dalam pembahasan RUU Pemilu mendatang. "Itu klausul penting dalam RUU Pemilu. Kami akan meyakinkan dan beradu argumentasi untuk mengubahnya," ungkapnya.
Fraksi PDIP selaku partai oposisi justru bersikap sebaliknya. Fraksi banteng moncong putih itu justru mendukung sikap Presiden SBY yang menunda pemberian hak pilih TNI pada Pemilu 2009. Sekretaris FPDIP Jacobus Camarlo Mayongpadang berpendapat, perhitungan presiden tersebut sudah tepat.
Sebab, kata dia, hak pilih TNI itu hendaknya diberikan pada timing yang tepat. Hak pilih baru diberikan bila emosi personel TNI sudah siap dan tepat untuk bersinggungan dengan area politik secara profesional. "?tu baru bisa dipertimbangkan pada Pemilu 2014 atau 2019," ujar politikus dari Dapil Sulsel II tersebut kemarin.
Jacobus berpendapat, Pemilu 2014 akan memberikan tenggang waktu yang cukup proporsional bagi TNI untuk memahami aspek netralitas serta profesionalisme TNI. "Itu juga tenggang waktu yang rasional untuk membangun pemahaman politik mereka," jelasnya.
Bagaimana dengan fraksi lain? Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) Ida Fauziyah menyatakan, pada dasarnya, pihaknya sependapat dengan pemberian hak pilih TNI. Meski demikian, kata dia, sikap politik FKB dalam pembahasan RUU Pemilu pada pertengahan 2007 akan senantiasa mempertimbangkan aspek kesiapan internal TNI dan Polri. "Kami selalu mempertanyakan kesiapan TNI dulu," katanya.
Selain itu, kata dia, aspek kesiapan masyarakat menerima kepemilikan TNI atas hak pilih politiknya perlu dipertimbangkan. "Saat ini, prasangka dan kekhawatiran publik jika TNI bersinggungan dengan politik masih tinggi," ujar wakil ketua Komisi II DPR tersebut.
Karena itu, Ida menyatakan, kekhawatiran terjadinya mobilitas kekuatan TNI melalui garis komando korps tersebut harus ditutup dulu dengan menunjukkan aspek profesionalisme TNI sebagai institusi yang netral serta bersih dari arena permainan politik praktis.
Ketua Fraksi PAN Zulkifli Hasan memiliki argumentasi politik yang tidak jauh berbeda dari FKB dalam menyikapi pemberian hak politik TNI pada Pemilu 2009. Menurut dia, FPAN belum memiliki keputusan politik yang bulat mengenai persoalan itu. Meski demikian, Sekjen DPP PAN tersebut menuturkan, sikap FPAN akan merujuk pada aspek kesiapan internal TNI.
"Pada prinsipnya, kami setuju. Apakah 2009 atau 2014, itu kami serahkan sepenuhnya pada kesiapan mereka (TNI, Red)," ujarnya.
Dia mengungkapkan, parameter kesiapan tersebut bisa dilihat dari sisi kedewasaan TNI dalam menjaga independensi personal dan institusional saat bersinggungan dengan dunia politik. (aku)
