pratama_adi2001
New member
Ingin Buktikan Demonstran pun Bisa
Penunjukan M. Jumhur Hidayat sebagai ketua BNP2TKI merupakan sebuah kejutan. Maklum, selama ini dia dikenal sebagai orang di luar lingkaran kekuasaan. Sejak mahasiswa, namanya populer sebagai aktivis demonstran.
Bahkan, dia pernah tiga tahun dipenjara (1989-1992) karena mengkritik pemerintah Orde Baru saat berdemo menyambut kedatangan Mendagri di Kampus ITB, 5 Agustus 1989. Setelah itu, dia bergelut di berbagai LSM. Mulai lembaga yang berkonsentrasi pada persoalan buruh hingga pedagang kaki lima.
Namun, saat terjun ke dunia politik, Jumhur belum memperlihatkan prestasi. Track record-nya kurang bersinar saat dua kali memimpin partai, yaitu Partai Daulat Rakyat/PDR (pada Pemilu 1999) sebagai Sekjen kemudian menjadi pejabat ketua umum dan Partai Sarikat Indonesia/PSI (pada Pemilu 2004) sebagai Sekjen.
Dia tidak sukses karena partai tersebut gagal memenuhi standar electoral threshold yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Namun, Jumhur tak ingin kegagalan di parpol tersebut dikaitkan dengan posisinya saat ini. Dia justru ingin membuktikan bahwa dirinya bisa melakukan tugas yang dibebankan Presiden SBY. "Saya ingin membuktikan bahwa aktivis atau demonstran bisa memimpin sebuah institusi dan bermanfaat secara langsung bagi rakyat," tegasnya.
Ketua umum YPKI (Yayasan Kesejahteraan Pekerja Indonesia) itu mengungkapkan bahwa tugas yang dia emban saat ini tidaklah ringan. Karena itu, dia membutuhkan kerja sama beberapa pihak, terutama media. "Media penting dalam membantu sosialisasi BN2TKI," ujarnya.
Dia menyebut tugas itu berat karena dalam operasinya melibatkan banyak institusi. "Urusannya banyak. Tidak hanya lintas departemen, tapi juga sampai ke lintas negara. Jadi, memang berat," katanya.
Selain itu, objek yang diurusi tergolong banyak. Jumlah TKI yang legal diperkirakan mencapai 3,9 juta orang. Bila digabung dengan yang ilegal (lebih tepat dia sebut "tidak tercatat"), total yang dikelola BNP2TKI mencapai 8,9 juta orang.(fal/rdl)
Penunjukan M. Jumhur Hidayat sebagai ketua BNP2TKI merupakan sebuah kejutan. Maklum, selama ini dia dikenal sebagai orang di luar lingkaran kekuasaan. Sejak mahasiswa, namanya populer sebagai aktivis demonstran.
Bahkan, dia pernah tiga tahun dipenjara (1989-1992) karena mengkritik pemerintah Orde Baru saat berdemo menyambut kedatangan Mendagri di Kampus ITB, 5 Agustus 1989. Setelah itu, dia bergelut di berbagai LSM. Mulai lembaga yang berkonsentrasi pada persoalan buruh hingga pedagang kaki lima.
Namun, saat terjun ke dunia politik, Jumhur belum memperlihatkan prestasi. Track record-nya kurang bersinar saat dua kali memimpin partai, yaitu Partai Daulat Rakyat/PDR (pada Pemilu 1999) sebagai Sekjen kemudian menjadi pejabat ketua umum dan Partai Sarikat Indonesia/PSI (pada Pemilu 2004) sebagai Sekjen.
Dia tidak sukses karena partai tersebut gagal memenuhi standar electoral threshold yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Namun, Jumhur tak ingin kegagalan di parpol tersebut dikaitkan dengan posisinya saat ini. Dia justru ingin membuktikan bahwa dirinya bisa melakukan tugas yang dibebankan Presiden SBY. "Saya ingin membuktikan bahwa aktivis atau demonstran bisa memimpin sebuah institusi dan bermanfaat secara langsung bagi rakyat," tegasnya.
Ketua umum YPKI (Yayasan Kesejahteraan Pekerja Indonesia) itu mengungkapkan bahwa tugas yang dia emban saat ini tidaklah ringan. Karena itu, dia membutuhkan kerja sama beberapa pihak, terutama media. "Media penting dalam membantu sosialisasi BN2TKI," ujarnya.
Dia menyebut tugas itu berat karena dalam operasinya melibatkan banyak institusi. "Urusannya banyak. Tidak hanya lintas departemen, tapi juga sampai ke lintas negara. Jadi, memang berat," katanya.
Selain itu, objek yang diurusi tergolong banyak. Jumlah TKI yang legal diperkirakan mencapai 3,9 juta orang. Bila digabung dengan yang ilegal (lebih tepat dia sebut "tidak tercatat"), total yang dikelola BNP2TKI mencapai 8,9 juta orang.(fal/rdl)