andree_erlangga
New member
Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, Rabu (31/1), mengumumkan pembentukan pengadilan penjahat perang, yang akan difokuskan kepada korban pelanggaran di Irak, Lebanon dan Palestina.
Dia mengatakan, pengadilan dan komisi penyelidik berkaitan dengan pengadilan itu sangat diperlukan, sebagai alternatif dari Pengadilan Kejahatan Antarbangsa di Denhaag, Belanda, yang dia tuduh punya prasangka dalam memilih perkara.
Pengadilan itu, tidak mendapat bantuan pemerintah dan Mahathir mengaku butuh dana untuk mengurus pengadilan tersebut. Dia juga mengatakan akan sulit membujuk kepala pemerintahan, yang tertuduh berbuat salah untuk datang ke persidangan.
?Akan ada orang menganggap serius hal ini. Ini bukan pertunjukan. Hukuman yang banyak ditakuti pemimpin adalah jika dalam sejarah, mereka dicatat dengan cap tertentu, yang melekat,? katanya dalam jumpa pers.
Mahathir, yang memainkan peran penting di panggung dunia sebelum mengundurkan diri pada 2003, memanfaatkan persoalan sengketa di Timur Tengah selama masa pensiunnya. Dia tidak merinci siapa saja yang menjadi sasaran pengadilan itu, namun fokusnya adalah pelanggaran di Irak, wilayah Palestina dan Lebanon, hal yang menunjukkan bahwa pengadilan itu diarahkan kepada Amerika Serikat dan aksi militer Israel.
Dia mengatakan, pengadilan dan komisi penyelidik berkaitan dengan pengadilan itu sangat diperlukan, sebagai alternatif dari Pengadilan Kejahatan Antarbangsa di Denhaag, Belanda, yang dia tuduh punya prasangka dalam memilih perkara.
Pengadilan itu, tidak mendapat bantuan pemerintah dan Mahathir mengaku butuh dana untuk mengurus pengadilan tersebut. Dia juga mengatakan akan sulit membujuk kepala pemerintahan, yang tertuduh berbuat salah untuk datang ke persidangan.
?Akan ada orang menganggap serius hal ini. Ini bukan pertunjukan. Hukuman yang banyak ditakuti pemimpin adalah jika dalam sejarah, mereka dicatat dengan cap tertentu, yang melekat,? katanya dalam jumpa pers.
Mahathir, yang memainkan peran penting di panggung dunia sebelum mengundurkan diri pada 2003, memanfaatkan persoalan sengketa di Timur Tengah selama masa pensiunnya. Dia tidak merinci siapa saja yang menjadi sasaran pengadilan itu, namun fokusnya adalah pelanggaran di Irak, wilayah Palestina dan Lebanon, hal yang menunjukkan bahwa pengadilan itu diarahkan kepada Amerika Serikat dan aksi militer Israel.