Ternyata di balik penangkapan pejabat BIN, Muchdi PR, ada surat Kongres Amerika Serikat menekan Presiden SBY. Para sponsornya adalah pendukung utama Perang Iraq dan penjara illegal Guantanmo. Bohong besar mereka pendekar HAM.
Perkara terbunuhnya Munir, aktivis Kontras itu, menjadi pembuktian bahwa Indonesia sebenarnya ada-lah sebuah negara protektorat Amerika Serikat.
Sebuah negara yang berada di bawah perlindungan Amerika Serikat, oleh karenanya pemerintahannya harus mengikuti saran dan instruksi dari Washington. Harus menjauhi seluruh larangannya.
Bahwa sebenarnya penghukuman Pol-lycarpus oleh Mahkamah Agung melalui permohonan Peninjauan Kembali (PK) Kejaksaan Agung, dan penangkapan Muchdi PR, bekas petinggi Badan Inte-lijen Negara (BIN) oleh polisi, tak lain karena pengaruh Kongres Amerika Seri-kat. Padahal lembaga legislatif negeri Paman Sam itu secara struktural menurut Undang-Undang Dasar 1945 tak ada hubungannya dengan Pemerintah Indo-nesia.
Barang siapa yang masih cinta pada negeri ini kecuali orang yang hidupnya dari dollar US-AID dan lembaga sema-camnya dan membaca surat-surat Kong-res Amerika Serikat 27 Oktober 2005 dan 3 November 2006, pasti akan merasa amat terhina. Ternyata Presiden sebuah negara besar, Indonesia, cuma digurui oleh anggota DPR Amerika Serikat. Ini salah satu contoh isi surat. Mahkamah Agung membebaskan Pollycarpus, kata surat Kongres itu, karena pengadilan itu tidak independen.
Maka agar Mahkamah Agung inde-penden, dan tak lagi dikecam Kongres Amerika Serikat, Mahkamah Agung kemudian mengabulkan PK Kejaksaan Agung dan menghukum Pollycarpus 20 tahun penjara. Padahal undang-undang kita secara eksplisit menyatakan bahwa pengajuan PK adalah hak pihak terdakwa, bukan Kejaksaan Agung.
Perlu diketahui, selain kepolisian, Mahkamah Agung dikabarkan institusi negara yang banyak mendapat bantuan luar negeri. Tapi beginilah nasib hukum kita. Keputusan pengadilan tertentu digunakan untuk mengabdi kepada Amerika Serikat, selain untuk memper-kaya diri sendiri seperti sudah sering terbukti selama ini.
imageMenurut majalah Far Eastern Econo-mic Review, 13 November 2003, Peme-rintah Amerika Serikat mengeluarkan biaya 16 juta dollar (sekitar Rp 150 milyar) untuk membentuk dan melatih Detase-men Khusus (Densus) 88 Anti-Teror Polri. Laporan yang sama ditulis Warta Kota 12 November 2003, dan The Jakarta Post, 6 September 2004.
Coba, pasukan anti-teror kita ternyata dibentuk dan dilatih dengan biaya sepe-nuhnya dari Amerika Serikat. Bisakah mereka bertindak bebas dari pengaruh Amerika Serikat? Ingat, ''tak ada makan siang yang gratis'' (there is no free lunch). Semua itu ada harganya.
Pasukan Densus 88 dilengkapi fasi-litas istimewa. Selain persenjataan dan peralatan canggih, ia diberi sebuah pesa-wat terbang khusus yang setiap waktu bisa mereka gunakan. Lalu Amerika Serikat setiap tahun memberi bantuan kepada kepolisian: tahun 2004 sebesar US$ 5.778.000, tahun 2005 sebesar US$ 5.300.000, dan tahun 2006 sebesar US$ 5.300.000. Rata-rata sekitar Rp 50 mil-yar/tahun (lihat laporan Congressional Research Service atau CRS tahun 2005).
Menjadi tanda tanya besar, ketika Kongres Amerika Serikat setidaknya dua kali menyurati Presiden SBY kabarnya ada lagi surat-surat yang lain -- dalam soal pembunuhan Munir dan Kongres Ame-rika Serikat mengarahkan polisi untuk mengusut orang-orang Badan Intelijen Negara (BIN), bisakah polisi kita bersikap independen? Tanyalah kepada rumput yang bergoyang.
Hal yang sama terjadi sebelumnya, dalam mengusut kasus bentrokan di Monas, 1 Juni 2008. Polisi menangkap Habib Rizieq Syihab, Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), padahal ia tak ada di Monas ketika peristiwa terjadi. Polisi kerepotan menyiapkan fasal berlapis untuk menjerat ulama itu. Pokoknya yang penting ia bisa ditahan di sel polisi. Yang jelas Kedutaan Besar Amerika Serikat turut campur tangan dalam kasus ben-trokan Monas. Dan Habib Rizieq adalah ulama yang dikenal paling anti-impe-rialisme Amerika Serikat selama ini.
Yang paling menyakitkan hati, ter-nyata para anggota Kongres Amerika Serikat yang menjadi sponsor menyurati Presiden SBY, adalah orang-orang yang tangannya berlumuran darah. Orang-orang yang bersama Presiden George Bush semestinya diseret ke Mahkamah Internasional karena kejahatan yang mereka lakukan di Irak. Karena kejahatan mereka terlibat membuat penjara illegal Guantanamo, Abu Ghraib, Bagram, dan sejumlah penjara CIA yang dirahasiakan di Eropa dan Asia, tempat orang diculik dan disiksa.
imageKarena ulah orang-orang ini, sampai sekarang sudah 1 juta orang Irak meninggal dunia, termasuk di antaranya wanita dan anak-anak. Karena mereka pula 4 juta orang Irak kehilangan rumah dan menjadi pengungsi, termasuk di negeri tetangga, Jordania dan Syria.
Tiba-tiba untuk kasus Munir, orang-orang ini menyulap dirinya menjadi pahlawan pembela hak asasi manusia, menyembunyikan tangan-tangannya yang berdarah. Jelas tindakan orang-orang munafik itu seolah-olah menjadi pembela Munir, adalah tindakan politis semata, dalam rangka war on terror (perang melawan terror): memecah-belah umat Islam Indonesia, dan memojokkan Indonesia sebagai negara pelanggar HAM.
Polisi memang kesulitan membongkar kasus terbunuhnya Munir beberapa tahun lalu dalam penerbangan Jakarta ke Amsterdam. Menurut pemeriksaan apa-rat kepolisian Belanda, Munir meninggal dunia karena diracun. Dari sinilah kemudian masalah itu bermula.
Polisi kesulitan mencari tahu siapa yang meracuni Munir. Sampai sekarang, meski Mahkamah Agung sudah meng-hukum Pollycarpus, pegawai perusahaan penerbangan Garuda yang diketahui ada di dalam pesawat yang diterbangi Munir dari Jakarta ke Singapore, sama sekali tak diketahui siapa yang memasukkan racun ke makanan atau minuman Munir. Malah tak jelas, apakah Munir keracunan karena memakan sesuatu atau meminum sesuatu.
Jaksa mau pun hakim, selama ini hanya menebak-nebak saja. Suatu kali jaksa bilang Munir keracunan karena menum orange juice, kali yang lain majelis hakim tanpa kesaksian siapa pun memutuskan Munir diracun melalui supermie yang dimakannya di dalam pesawat.
Mungkin karena Munir adalah se-orang aktivis HAM, maka kasus ini mendapat sorotan luar biasa dari pers Indonesia. Sejak awal, pemeriksaan kasus ini kelihatan sekali berada di bawah tekanan pengaruh pers. Presiden SBY tampak terlibat aktif. Harus dimaklumi Presiden SBY sudah terkenal sebagai tokoh yang amat menyenangi tebar pesona. Artinya, ia selalu ingin tampil baik di dalam pemberitaan pers. Maka ke mana pers berpihak, ke situ pula SBY menem-patkan posisi. Ternyata di bawah permu-kaan kasus ini dicampuri pula oleh Kongres Amerika melalui dua surat yang ditujukan kepada Presiden SBY.
Tomas Peter Lantos
Siapakah sebenarnya anggota Kongres Amerika yang menyeponsori pembuatan surat untuk mendikte Presiden SBY? Siapakah mereka yang tangannya berdarah-darah itu?
Tokoh dan sponsor urtamanya adalah Tomas Peter Lantos atau biasa dipanggil Tom Lantos. Nama aslinya adalah Lantos Tamas Peter. Ia dilahirkan di sebuah keluarga Yahudi fanatik di Budapest, Hungaria, 1 Februari 1928. Ia merantau ke Amerika Serikat dalam usia 19 tahun, pada 1947, dan berhasil meraih gelar Ph D dari University of California, Berkeley. Se-jak itu ia berkecimpung sebagai pengajar ekonomi di berbagai perguruan tinggi. Pada tahun 1980, ia berpindah ke politik. Ia menjadi anggota Kongres dari Partai Demokrat, melalui daerah pemilihan di California.
Sebagai seorang keturunan Yahudi, Lantos adalah pendukung utama Israel di DPR Amerika Serikat. Dia sangat bersemangat dalam mengacak-acak negara-negara Arab di Timur Tengah. Sebagai anggota DPR dari Partai Demokrat yang oposisi, sikap Tom Lantos mendukung Perang Irak, Penjara Guan-tanamo, dan berbagai kebijakan Bush lainnya, memang memecah partai itu. Barack Obama, Calon Presiden dari Partai Demokrat, misalnya, dikenal sebagai seorang penantang utama Perang Irak.
Perkara terbunuhnya Munir, aktivis Kontras itu, menjadi pembuktian bahwa Indonesia sebenarnya ada-lah sebuah negara protektorat Amerika Serikat.
Sebuah negara yang berada di bawah perlindungan Amerika Serikat, oleh karenanya pemerintahannya harus mengikuti saran dan instruksi dari Washington. Harus menjauhi seluruh larangannya.
Bahwa sebenarnya penghukuman Pol-lycarpus oleh Mahkamah Agung melalui permohonan Peninjauan Kembali (PK) Kejaksaan Agung, dan penangkapan Muchdi PR, bekas petinggi Badan Inte-lijen Negara (BIN) oleh polisi, tak lain karena pengaruh Kongres Amerika Seri-kat. Padahal lembaga legislatif negeri Paman Sam itu secara struktural menurut Undang-Undang Dasar 1945 tak ada hubungannya dengan Pemerintah Indo-nesia.
Barang siapa yang masih cinta pada negeri ini kecuali orang yang hidupnya dari dollar US-AID dan lembaga sema-camnya dan membaca surat-surat Kong-res Amerika Serikat 27 Oktober 2005 dan 3 November 2006, pasti akan merasa amat terhina. Ternyata Presiden sebuah negara besar, Indonesia, cuma digurui oleh anggota DPR Amerika Serikat. Ini salah satu contoh isi surat. Mahkamah Agung membebaskan Pollycarpus, kata surat Kongres itu, karena pengadilan itu tidak independen.
Maka agar Mahkamah Agung inde-penden, dan tak lagi dikecam Kongres Amerika Serikat, Mahkamah Agung kemudian mengabulkan PK Kejaksaan Agung dan menghukum Pollycarpus 20 tahun penjara. Padahal undang-undang kita secara eksplisit menyatakan bahwa pengajuan PK adalah hak pihak terdakwa, bukan Kejaksaan Agung.
Perlu diketahui, selain kepolisian, Mahkamah Agung dikabarkan institusi negara yang banyak mendapat bantuan luar negeri. Tapi beginilah nasib hukum kita. Keputusan pengadilan tertentu digunakan untuk mengabdi kepada Amerika Serikat, selain untuk memper-kaya diri sendiri seperti sudah sering terbukti selama ini.
imageMenurut majalah Far Eastern Econo-mic Review, 13 November 2003, Peme-rintah Amerika Serikat mengeluarkan biaya 16 juta dollar (sekitar Rp 150 milyar) untuk membentuk dan melatih Detase-men Khusus (Densus) 88 Anti-Teror Polri. Laporan yang sama ditulis Warta Kota 12 November 2003, dan The Jakarta Post, 6 September 2004.
Coba, pasukan anti-teror kita ternyata dibentuk dan dilatih dengan biaya sepe-nuhnya dari Amerika Serikat. Bisakah mereka bertindak bebas dari pengaruh Amerika Serikat? Ingat, ''tak ada makan siang yang gratis'' (there is no free lunch). Semua itu ada harganya.
Pasukan Densus 88 dilengkapi fasi-litas istimewa. Selain persenjataan dan peralatan canggih, ia diberi sebuah pesa-wat terbang khusus yang setiap waktu bisa mereka gunakan. Lalu Amerika Serikat setiap tahun memberi bantuan kepada kepolisian: tahun 2004 sebesar US$ 5.778.000, tahun 2005 sebesar US$ 5.300.000, dan tahun 2006 sebesar US$ 5.300.000. Rata-rata sekitar Rp 50 mil-yar/tahun (lihat laporan Congressional Research Service atau CRS tahun 2005).
Menjadi tanda tanya besar, ketika Kongres Amerika Serikat setidaknya dua kali menyurati Presiden SBY kabarnya ada lagi surat-surat yang lain -- dalam soal pembunuhan Munir dan Kongres Ame-rika Serikat mengarahkan polisi untuk mengusut orang-orang Badan Intelijen Negara (BIN), bisakah polisi kita bersikap independen? Tanyalah kepada rumput yang bergoyang.
Hal yang sama terjadi sebelumnya, dalam mengusut kasus bentrokan di Monas, 1 Juni 2008. Polisi menangkap Habib Rizieq Syihab, Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), padahal ia tak ada di Monas ketika peristiwa terjadi. Polisi kerepotan menyiapkan fasal berlapis untuk menjerat ulama itu. Pokoknya yang penting ia bisa ditahan di sel polisi. Yang jelas Kedutaan Besar Amerika Serikat turut campur tangan dalam kasus ben-trokan Monas. Dan Habib Rizieq adalah ulama yang dikenal paling anti-impe-rialisme Amerika Serikat selama ini.
Yang paling menyakitkan hati, ter-nyata para anggota Kongres Amerika Serikat yang menjadi sponsor menyurati Presiden SBY, adalah orang-orang yang tangannya berlumuran darah. Orang-orang yang bersama Presiden George Bush semestinya diseret ke Mahkamah Internasional karena kejahatan yang mereka lakukan di Irak. Karena kejahatan mereka terlibat membuat penjara illegal Guantanamo, Abu Ghraib, Bagram, dan sejumlah penjara CIA yang dirahasiakan di Eropa dan Asia, tempat orang diculik dan disiksa.
imageKarena ulah orang-orang ini, sampai sekarang sudah 1 juta orang Irak meninggal dunia, termasuk di antaranya wanita dan anak-anak. Karena mereka pula 4 juta orang Irak kehilangan rumah dan menjadi pengungsi, termasuk di negeri tetangga, Jordania dan Syria.
Tiba-tiba untuk kasus Munir, orang-orang ini menyulap dirinya menjadi pahlawan pembela hak asasi manusia, menyembunyikan tangan-tangannya yang berdarah. Jelas tindakan orang-orang munafik itu seolah-olah menjadi pembela Munir, adalah tindakan politis semata, dalam rangka war on terror (perang melawan terror): memecah-belah umat Islam Indonesia, dan memojokkan Indonesia sebagai negara pelanggar HAM.
Polisi memang kesulitan membongkar kasus terbunuhnya Munir beberapa tahun lalu dalam penerbangan Jakarta ke Amsterdam. Menurut pemeriksaan apa-rat kepolisian Belanda, Munir meninggal dunia karena diracun. Dari sinilah kemudian masalah itu bermula.
Polisi kesulitan mencari tahu siapa yang meracuni Munir. Sampai sekarang, meski Mahkamah Agung sudah meng-hukum Pollycarpus, pegawai perusahaan penerbangan Garuda yang diketahui ada di dalam pesawat yang diterbangi Munir dari Jakarta ke Singapore, sama sekali tak diketahui siapa yang memasukkan racun ke makanan atau minuman Munir. Malah tak jelas, apakah Munir keracunan karena memakan sesuatu atau meminum sesuatu.
Jaksa mau pun hakim, selama ini hanya menebak-nebak saja. Suatu kali jaksa bilang Munir keracunan karena menum orange juice, kali yang lain majelis hakim tanpa kesaksian siapa pun memutuskan Munir diracun melalui supermie yang dimakannya di dalam pesawat.
Mungkin karena Munir adalah se-orang aktivis HAM, maka kasus ini mendapat sorotan luar biasa dari pers Indonesia. Sejak awal, pemeriksaan kasus ini kelihatan sekali berada di bawah tekanan pengaruh pers. Presiden SBY tampak terlibat aktif. Harus dimaklumi Presiden SBY sudah terkenal sebagai tokoh yang amat menyenangi tebar pesona. Artinya, ia selalu ingin tampil baik di dalam pemberitaan pers. Maka ke mana pers berpihak, ke situ pula SBY menem-patkan posisi. Ternyata di bawah permu-kaan kasus ini dicampuri pula oleh Kongres Amerika melalui dua surat yang ditujukan kepada Presiden SBY.
Tomas Peter Lantos
Siapakah sebenarnya anggota Kongres Amerika yang menyeponsori pembuatan surat untuk mendikte Presiden SBY? Siapakah mereka yang tangannya berdarah-darah itu?
Tokoh dan sponsor urtamanya adalah Tomas Peter Lantos atau biasa dipanggil Tom Lantos. Nama aslinya adalah Lantos Tamas Peter. Ia dilahirkan di sebuah keluarga Yahudi fanatik di Budapest, Hungaria, 1 Februari 1928. Ia merantau ke Amerika Serikat dalam usia 19 tahun, pada 1947, dan berhasil meraih gelar Ph D dari University of California, Berkeley. Se-jak itu ia berkecimpung sebagai pengajar ekonomi di berbagai perguruan tinggi. Pada tahun 1980, ia berpindah ke politik. Ia menjadi anggota Kongres dari Partai Demokrat, melalui daerah pemilihan di California.
Sebagai seorang keturunan Yahudi, Lantos adalah pendukung utama Israel di DPR Amerika Serikat. Dia sangat bersemangat dalam mengacak-acak negara-negara Arab di Timur Tengah. Sebagai anggota DPR dari Partai Demokrat yang oposisi, sikap Tom Lantos mendukung Perang Irak, Penjara Guan-tanamo, dan berbagai kebijakan Bush lainnya, memang memecah partai itu. Barack Obama, Calon Presiden dari Partai Demokrat, misalnya, dikenal sebagai seorang penantang utama Perang Irak.
