adio_janoski
New member
td gw habis liat berita dikompas, britanya :Godaan untuk terus menjadi presiden terlalu besar untuk diabaikan. Keinginan untuk berkuasa menjadi pendorong utama bagi kelompok elite politik untuk terus berkompetisi memperebutkan posisi presiden. Bahkan, jika perlu, dengan mengingkari pandangan politik sebelumnya.
Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Strategis Merdeka (PPS Merdeka) Boni Hargens, Jumat (3/10) di Jakarta, menyebutkan, elite politik di Indonesia kebanyakan tidak memiliki imajinasi demokrasi, di mana prinsip kesejahteraan umum dan kejujuran terhadap rakyat mesti dikedepankan. Mereka lebih banyak dirasuki pragmatisme yang berlebihan sehingga mereka terbiasa menabrak rambu-rambu etika berpolitik.
Boni yang juga pengajar ilmu politik di Universitas Indonesia (UI) menilai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan M Jusuf Kalla telah gagal mengemban amanat rakyat. Langkah paling ideal, keduanya tidak lagi maju dalam Pemilihan Umum 2009. Toh faktanya, terdapat kader di Partai Demokrat dan Partai Golkar yang mumpuni dan bisa menggantikan keduanya untuk diajukan sebagai calon dalam Pemilu 2009. Majunya Yudhoyono dan Kalla menjadi cermin sirkulasi elite yang tersendat. ”Yang terjadi malah tidak ada konsistensi dalam bersikap,” ujar Boni.
Catatan Kompas, Yudhoyono dalam posisi sebagai calon presiden saat menerima seluruh pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), 31 Agustus 2004, mengaku sanggup dan siap menjadi presiden hanya dalam satu periode. Namun, seperti disebutkan Ketua Umum IMM Ahmad Rofiq, Yudhoyono tetap berpegang pada mekanisme demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Yudhoyono menghormati mekanisme demokrasi, tetapi satu atau dua periode yang akan menentukan adalah rakyat yang memiliki kedaulatan.
Sementara Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menilai, niat Yudhoyono maju lagi dalam Pemilu 2009 kemungkinan didorong rasa percaya diri yang naik karena harga minyak dunia yang turun dan indeks persepsi korupsi Indonesia versi Transparency International Indonesia yang membaik. Yudhoyono pastilah meniatkan koalisi agar jangan terkesan sendirian. Semakin tinggi syarat pencalonan, semakin berat tugas koalisi karena semakin banyak parpol yang mesti disertakan.
Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum secara terpisah menyatakan, Yudhoyono bersedia maju lagi karena perubahan yang baik perlu dilanjutkan dan dijaga kontinuitasnya. Kemajuan dan perbaikan keadaan layak dilanjutkan lima tahun lagi.
Soal koalisi, Partai Demokrat tidak ingin bekerja sendirian. Pasangan Yudhoyono ditentukan oleh faktor kecocokan, kekompakan kerja, pembicaraan partai politik koalisi, dukungan rakyat, dan efektivitas pemerintahan. ”Siapa orangnya ditetapkan setelah pemilu legislatif dan terbuka untuk tetap dengan JK,” kata Anas.
Sementara Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR Mahfudz Siddiq mengapresiasi pernyataan Yudhoyono mengenai kesiapannya maju dalam Pemilu 2009. Semakin awal menyatakan hendak maju, Yudhoyono pastilah akan tergenjot memacu kinerja.
Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Strategis Merdeka (PPS Merdeka) Boni Hargens, Jumat (3/10) di Jakarta, menyebutkan, elite politik di Indonesia kebanyakan tidak memiliki imajinasi demokrasi, di mana prinsip kesejahteraan umum dan kejujuran terhadap rakyat mesti dikedepankan. Mereka lebih banyak dirasuki pragmatisme yang berlebihan sehingga mereka terbiasa menabrak rambu-rambu etika berpolitik.
Boni yang juga pengajar ilmu politik di Universitas Indonesia (UI) menilai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan M Jusuf Kalla telah gagal mengemban amanat rakyat. Langkah paling ideal, keduanya tidak lagi maju dalam Pemilihan Umum 2009. Toh faktanya, terdapat kader di Partai Demokrat dan Partai Golkar yang mumpuni dan bisa menggantikan keduanya untuk diajukan sebagai calon dalam Pemilu 2009. Majunya Yudhoyono dan Kalla menjadi cermin sirkulasi elite yang tersendat. ”Yang terjadi malah tidak ada konsistensi dalam bersikap,” ujar Boni.
Catatan Kompas, Yudhoyono dalam posisi sebagai calon presiden saat menerima seluruh pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), 31 Agustus 2004, mengaku sanggup dan siap menjadi presiden hanya dalam satu periode. Namun, seperti disebutkan Ketua Umum IMM Ahmad Rofiq, Yudhoyono tetap berpegang pada mekanisme demokrasi, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Yudhoyono menghormati mekanisme demokrasi, tetapi satu atau dua periode yang akan menentukan adalah rakyat yang memiliki kedaulatan.
Sementara Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menilai, niat Yudhoyono maju lagi dalam Pemilu 2009 kemungkinan didorong rasa percaya diri yang naik karena harga minyak dunia yang turun dan indeks persepsi korupsi Indonesia versi Transparency International Indonesia yang membaik. Yudhoyono pastilah meniatkan koalisi agar jangan terkesan sendirian. Semakin tinggi syarat pencalonan, semakin berat tugas koalisi karena semakin banyak parpol yang mesti disertakan.
Ketua Partai Demokrat Anas Urbaningrum secara terpisah menyatakan, Yudhoyono bersedia maju lagi karena perubahan yang baik perlu dilanjutkan dan dijaga kontinuitasnya. Kemajuan dan perbaikan keadaan layak dilanjutkan lima tahun lagi.
Soal koalisi, Partai Demokrat tidak ingin bekerja sendirian. Pasangan Yudhoyono ditentukan oleh faktor kecocokan, kekompakan kerja, pembicaraan partai politik koalisi, dukungan rakyat, dan efektivitas pemerintahan. ”Siapa orangnya ditetapkan setelah pemilu legislatif dan terbuka untuk tetap dengan JK,” kata Anas.
Sementara Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR Mahfudz Siddiq mengapresiasi pernyataan Yudhoyono mengenai kesiapannya maju dalam Pemilu 2009. Semakin awal menyatakan hendak maju, Yudhoyono pastilah akan tergenjot memacu kinerja.
