Setiap Kelurahan Dikucuri Rp 1 M
Janji Sutiyoso untuk Korban Banjir
JAKARTA - Janji kepada ribuan korban banjir di ibu kota kembali diucapkan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso. Dia menyatakan, DKI siap mengucurkan dana Rp 267 miliar untuk 267 kelurahan yang masuk dalam wilayah sebaran banjir.
Namun, bantuan itu disertai beberapa syarat. Di antaranya warga harus punya KTP, legal, dan status rumahnya jelas.
Bantuan juga akan dikucurkan untuk pembangunan fasilitas umum yang ikut rusak diterjang air bah. "Pemprov DKI akan mengambil alih perbaikan fasilitas umum, seperti masjid, sekolah, dan jalan yang hancur karena banjir. Mereka hanya perlu mengajukan proposal," janji Sutiyoso saat melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI kemarin. Ikut hadir dalam RDP itu Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan.
Bang Yos, sapaan akrab Sutiyoso, juga memaparkan program jangka pendek untuk menanggulangi banjir. Salah satunya menyelesaikan pembebasan tanah untuk proyek Banjir Kanal Timur (BKT) yang ditargetkan selesai pada 2008.
Pemprov juga berencana meningkatkan fungsi Banjir Kanal Barat (BKB) yang terbentang dari Pintu Air Manggarai sampai Pintu Air Muara. Beberapa program lain adalah revitalisasi situ-situ (bendungan) di seluruh Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) dan menormalisasi sembilan di antara 13 sungai di Jakarta.
Berapa anggaran yang diperlukan untuk proyek-proyek tersebut? Bang Yos memberikan estimasi biaya untuk BKT Rp 4,3 triliun, BKB Rp 1 triliun, revitalisasi situ Rp 2 triliun, dan normalisasi sungai Rp 8,2 triliun. "Jadi, total estimasi biaya mencapai Rp 17 triliun," tandasnya. Upaya penanganan banjir itu disebutnya sebagai "solusi dari hulu ke hilir".
Dalam kesempatan itu Ratu Atut melaporkan korban banjir di Banten mencapai 40.740 kepala keluarga (KK) atau setara dengan 126.426 jiwa. Lalu, korban tewas 18 orang dengan rincian 6 orang akibat tanah longsor dan 12 akibat banjir. Sawah yang terendam mencapai 5.528 hektare. Biaya penanganan banjir yang akan datang sekitar Rp 1,23 triliun.
Gubernur Jawa Barat Danny Setiawan menjelaskan langkah-langkah penanganan banjir yang dilakukan otoritanya. Di antaranya menetapkan rencana tata ruang wilayah Jawa Barat dengan proporsi pemanfaatan lahan 45 persen dan kawasan lindung 55 persen. "Kami juga berencana melakukan konservasi daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung-Cisadane. Tapi, implementasinya menghadapi kendala anggaran," keluh Danny.
Anggaran besar untuk program penanggulangan banjir tersebut tak akan ditanggung seluruhnya oleh pemerintah daerah. Pemerintah pusat akan membantu mengalokasikan dalam APBN. Untuk menentukan besaran anggaran, DPR segera mengundang Menko Perekonomian, Menteri PPN dan Kepala Bappenas, Menteri Pekerjaan Umum, Mendagri, dan Menkeu.
Wakil Ketua Komisi V Marwan Jafar meminta para gubernur melakukan audit lingkungan, reformasi prosedur, dan persyaratan pendirian izin mendirikan bangunan (IMB) di provinsi masing-masing. "Kita juga mendukung langkah gubernur menindak tegas pelaksanaan tata ruang," ujar Marwan yang saat itu memimpin rapat.
Selain meminta dana penanggulangan banjir, Komisi V DPR mendesak terciptanya ruang hijau 40 persen sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, diperlukan rehabilitasi dan konservasi pada kawasan hulu dan daerah aliran sungai (DAS).
Rapat Terbatas di Istana
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla kemarin kembali menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan. Salah satu yang dibahas adalah penanganan banjir. Menko Kesra Aburizal Bakrie menjelaskan, rapat memutuskan korban banjir akan diberi 10 kg beras per orang selama dua bulan. "Masalah beras untuk korban banjir akan diserahkan oleh kepala daerah. Beras itu diambil dari stok beras Bulog," kata Ical, sapaan Aburizal Bakrie.
Untuk korban banjir Jakarta disediakan ribu ton beras. Asumsinya terdapat 300 ribu pengungsi. "Hitung saja 300 ribu kali 10 kg untuk 2 bulan," terang Ical. Untuk daerah di luar Jakarta, Dolog menyiapkan 100 ton beras di setiap kabupaten dan kota. "Jika dirasa kurang, pemda bisa mengambil beras dari Depsos. Beras ini diberikan gratis," sambungnya.
Depsos saat ini masih memiliki cadangan 230 ribu ton beras untuk korban bencana. Jumlah yang diberikan kepada korban banjir menunggu data Satkorlak yang masih berkoordinasi dengan Bakornas.
Mengenai industri yang terkena dampak banjir, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menjelaskan, langkah pertama adalah melancarkan kembali distribusi barang masuk ke Jakarta. "Bahan-bahan pokok dan untuk ekspor impor, yang kita pulihkan segera adalah jalur distribusinya. Menteri dari sektor masing-masing, UKM, industri, dan sebagainya sudah melakukan evaluasi," kata Mari.
Menko Perekonomian Boediono menambahkan, harga sembako pascabanjir sudah terkendali, kecuali beras. "Memang kita coba terus diupayakan untuk kembali ke tingkat yang lebih normal," katanya.
Harga beras di beberapa daerah ditengarai naik, termasuk di DKI. Karena itu, ujar Boediono, presiden meminta stabilitas harga beras dijaga. "Stok harus diamankan, baik pada tingkat nasional maupun lokal. Distribusinya dilancarkan, operasi pasar dijalankan selama itu diperlukan. Stok diamankan dalam arti dilakukan penambahan bila diperlukan. Tujuannya mengamankan pasokan dan kestabilan harga beras," ujar Boediono.
Banjir Jakarta Rugi Rp 8 Triliun
Kerugian akibat banjir di Jabodetabek terus bertambah. Direktur Tata Ruang Bappenas Lucky Eko Wuryanto mengatakan, perhitungan kerugian sementara hingga Minggu lalu (11/2) sekitar Rp 8 triliun. Menurut dia, angka kerugian itu akan bertambah karena menunggu laporan dari berbagai instansi. Pemerintah akan mengumumkan kerugian akhir setelah 14 Februari.
"Asumsi kerugian itu bisa lebih tinggi. Kerugian yang dihitung merupakan dampak langsung dan tidak langsung. Jadi, sudah termasuk opportunity lost," ujar Lucky di sela acara presentasi Bank Dunia tentang Kajian Pengeluaran Publik Indonesia kemarin di Jakarta. Kerugian terbesar, kata dia, adalah dampak langsung di bidang infrastruktur.
Lucky menambahkan, jumlah tersebut masih akan dicek silang di lapangan. Dengan demikian, muncul hasil akhir nilai kerugian yang akan memengaruhi tindakan rehabilitasi. "Itu hitungan versi Bappenas dari beberapa sumber. Nanti dievaluasi lintas kementerian, diminta lagi verifikasi, apakah sesuai kondisi lapangan," kata Lucky.
Di tempat yang sama Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Hafiz Zawawi mengatakan, dana penanggulangan banjir yang diusulkan pemerintah Rp 2,7 triliun masih akan dibahas parlemen. Menurut dia, dana tersebut tidak mungkin dikucurkan sekaligus tahun ini. "Itu kan tidak seketika habis. Bisa saja nanti sampai Juni direalokasinya ke tempat lain, terus masuk ke APBNP. Sisanya ke 2008 atau 2009," ujar Hafiz.
Dia mencontohkan, dana rehabilitasi Jogjakarta yang mencapai Rp 1,3 triliun saja tidak bisa dihabiskan langsung. "Jadi, kami akan bahas dengan hati-hati. Lagi pula itu nanti dibahas dulu di masing-masing komisi, dalam hal ini Komisi V," kata Hafiz.
Sebelumnya, dalam rapat koordinasi penanggulangan banjir antara Wapres Jusuf Kalla dengan gubernur DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat diputuskan pengalokasian dana APBN hingga Rp 3 triliun. Khusus untuk Jakarta, pemerintah pusat mendorong percepatan pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) dan perbaikan Banjir Kanal Barat (BKB) dengan dana APBN Rp 2,7 triliun. Sebagian dana itu juga untuk merevitalisasi situ-situ di DKI Jakarta.
PU Normalisasi Ciliwung
Proposal proyek sudetan Ciliwung-Cisadane (Cilicis) sebagai tindak lanjut Rencana Induk Penanggulangan Banjir Jakarta 2002 dipastikan mental. Faktor politis dinilai menjadi alasan di balik penolakan yang disampaikan Wapres Jusuf Kalla dalam rapat di BKKBN Sabtu lalu.
"Pak Jusuf Kalla kurang berkenan. Masalahnya memang terlalu politis," ungkap Dirjen Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum Siswoko di Jakarta kemarin.
Menjawab pertanyaan wartawan koran ini, Kalla menilai penyudetan Ciliwung kurang tepat karena kedua sungai sama-sama meluap saat musim banjir. Kalla menilai proyek sudetan Cilicis hanya mengalihkan banjir dari Jakarta ke Banten.
"Fokus kita mengalirkan air dari sungai ke laut, bukan dari satu daerah ke daerah lain," ujar Kalla Sabtu lalu. Mentalnya rencana proyek yang akan dibiayai dengan bantuan Jepang senilai Rp 2,7 triliun itu membuat PU fokus menormalisasi Sungai Ciliwung. Proyek itu dibagi dua, yakni dari Pintu Air Manggarai ke arah hilir, serta dari Pintu Air Manggarai ke arah Jembatan Kalibata, Jakarta Selatan.
Menurut Siswoko, pekerjaan dari Manggarai ke hilir adalah meningkatkan kapasitas tampung Banjir Kanal Barat dengan meninggikan tanggul sekitar 50-100 sentimeter. Selain itu, kebocoran dan keretakan saluran kanal akan diperbaiki serta lumpur di dasar sungai dikeruk. "Sejak banjir 1996, Banjir Kanal Barat selalu melimpah," terangnya.
Sementara itu, proyek optimalisasi Sungai Ciliwung dari Pintu Air Manggarai ke arah hulu adalah normalisasi atau pelebaran batang sungai. "Sungai Ciliwung akan diperlebar hingga 60 meter dan bagian tengahnya diperdalam. Sekarang kan paling lebar hanya 10 meter," ujar Siswoko.
Tenda Darurat di RSUD Koja
Musibah banjir yang melanda Jakarta menyisakan problem baru, yakni membeludaknya pasien diare. Hal itu terlihat di RSUD Koja, Jakarta Utara. Di antara 456 pasien di rumah sakit itu, sebagian besar anak-anak penderita diare.
Saking banyaknya yang datang, rumah sakit itu sampai tak bisa menampung. Membeludaknya pasien terjadi sejak Minggu malam lalu. Ratusan balita dirawat di bawah tenda-tenda darurat di halaman parkir dengan peralatan seadanya. Mereka menempati veldbed bantuan Dinas Kesehatan dan harus berbagi dengan pasien lain. "Sudah gimana lagi. Saat ini kapasitas kami sudah overload dan pasien terus berdatangan," ujar Direktur RSUD Koja Nur Abadi Minggu malam lalu.
Hingga kemarin siang, pemandangan membeludaknya pasien masih terlihat. Kali ini rumah sakit menyediakan tenda di halaman belakang, yakni di lapangan tenis. Seminggu lalu, lapangan itu juga digunakan ribuan pengungsi dari daerah Koja dan sekitarnya saat banjir mengepung Jakarta.
Jumlah pasien di RS Koja sejak banjir besar melanda Jakarta memang terus meningkat. Jumlah kunjungan pasien di ruang instalasi gawat darurat RSUD Koja mencapai ratusan orang setiap hari. Sebagian besar pasien diare dengan korban balita. Hingga kemarin empat balita meninggal karena diare. Mereka adalah Nia Agustina, 2, Mario, 6 bulan, Faiz, 6 bulan, dan Muhammad Rizki, 3.
APAKAH INI BENAR-BENAR AKAN TEREALISASIKAN, ATAU HANYA JANJI-JANJI BLEKA, UNTUK MENENANGKAN HATI RAKYAT? AMBIL SIMPATI DOANG, YAH?
