zabuza
New member
Pemerintah akan perbaiki daerah resapan air di kota-kota besar
Jakarta (Espos)
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperbaiki masalah daerah resapan air, terutama di kota-kota besar, guna mengatasi bencana banjir yang sewaktu-waktu mengancam daerah tersebut.
Hal tersebut disampaikannya di sela-sela mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Hj Ani Yudhoyono mengunjungi kawasan banjir di daerah Kelurahan Kota Baru, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Minggu (4/2).
Menurut Djoko, dalam bencana banjir bukan hanya saluran air yang perlu diperbaiki melainkan masalah resapan air juga harus menjadi perhatian untuk diperbaiki.
Pemerintah dan DPR, kata Djoko, sedang menyusun RUU tata ruang yang baru. ?Rencana tata ruang di perkotaan nantinya harus ditaati dan harus ada law enforcement,? katanya.
Pembuatan situ tersebut, di kawasan perbukitan harus dilakukan dan tempat-tempat yang kosong harus segera ditanami pohon. ?Kawasan situ jangan dijadikan perumahan dan daerah pepohonan juga jangan ditebangi untuk dijadikan bangunan. Itu yang bikin banjir,? kata Djoko.
Dalam RUU Tata Ruang yang sedang diproses, lanjut Djoko, akan diatur pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang. ?Developer maupun yang memberi izin akan dikenai denda. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan tata ruang,? katanya.
Di tempat yang sama Menteri Sosial (Mensos) Bachtiar Chamsyah meminta adanya tindakan tegas bagi mereka yang menyalahi aturan hingga turut adil menyebabkan banjir.
?Pemerintah harus tegas. Tidak boleh mengizinkan orang membuat rumah di daerah resapan air. Tidak boleh orang membuat orang di pinggir-pinggir sungai,? katanya.
Hal itu, lanjut Mensos, dilakukan untuk kepentingan dan keselamatan masyarakat karena jika banjir sudah terjadi kebanyakan orang selalu menyalahkan pemerintah. - Ant
Jakarta (Espos)
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperbaiki masalah daerah resapan air, terutama di kota-kota besar, guna mengatasi bencana banjir yang sewaktu-waktu mengancam daerah tersebut.
Hal tersebut disampaikannya di sela-sela mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Hj Ani Yudhoyono mengunjungi kawasan banjir di daerah Kelurahan Kota Baru, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Minggu (4/2).
Menurut Djoko, dalam bencana banjir bukan hanya saluran air yang perlu diperbaiki melainkan masalah resapan air juga harus menjadi perhatian untuk diperbaiki.
Pemerintah dan DPR, kata Djoko, sedang menyusun RUU tata ruang yang baru. ?Rencana tata ruang di perkotaan nantinya harus ditaati dan harus ada law enforcement,? katanya.
Pembuatan situ tersebut, di kawasan perbukitan harus dilakukan dan tempat-tempat yang kosong harus segera ditanami pohon. ?Kawasan situ jangan dijadikan perumahan dan daerah pepohonan juga jangan ditebangi untuk dijadikan bangunan. Itu yang bikin banjir,? kata Djoko.
Dalam RUU Tata Ruang yang sedang diproses, lanjut Djoko, akan diatur pembangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang. ?Developer maupun yang memberi izin akan dikenai denda. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan tata ruang,? katanya.
Di tempat yang sama Menteri Sosial (Mensos) Bachtiar Chamsyah meminta adanya tindakan tegas bagi mereka yang menyalahi aturan hingga turut adil menyebabkan banjir.
?Pemerintah harus tegas. Tidak boleh mengizinkan orang membuat rumah di daerah resapan air. Tidak boleh orang membuat orang di pinggir-pinggir sungai,? katanya.
Hal itu, lanjut Mensos, dilakukan untuk kepentingan dan keselamatan masyarakat karena jika banjir sudah terjadi kebanyakan orang selalu menyalahkan pemerintah. - Ant