Mengurutkan susunan ketatanegaraan Indonesia Login dengan akun Jejaringsosial.com anda Daftar sebuah akun Jejaringsosial.com
 
Go Back   Home > Sekolah & Pelajaran Sekolah
Lupa Password?

Gambar Umum Video Umum





 
Reply
 
Thread Tools Search this Thread
Reply With Quote     #1   Report Post  

Mengurutkan susunan ketatanegaraan Indonesia

Weeeh,..... jangan cuma asal demo pemerintahan aja nih.

Bisa bantu aku menyusun urutan tatanegara yang ada di negara kita engga?
Nih aku kasih bahan acaknya : BPK, MA, DPD, MPR, PRESIDEN, MK dan DPR

Bussy_ness
Village Level

Post: 77
 
Reputasi: 1

 






Reply With Quote     #2   Report Post  

Bls: Mengurutkan susunan ketatanegaraan Indonesia

waaaahhhh aku ga bisa....
bla_bla_bla
Continent Level

Post: 7.579
 
Reputasi: 244

__________________
Nyi Belang







Reply With Quote     #3   Report Post  

Bls: Mengurutkan susunan ketatanegaraan Indonesia

Yang aku tau lembaga MPR itu lebih tinggi dalam memberikan keputusan suara rakyat disusul DPR.

MA, MK dan BPK dekat atau sejajar dengan garis kedudukan presiden, yang lainnya nomor 3.

Betul engga ya?
emansipasi
City Level

Post: 285
 
Reputasi: 14






Reply With Quote     #4   Report Post  

Bls: Mengurutkan susunan ketatanegaraan Indonesia

MA dan MK sejajar dengan presiden. MPR lembaga konstitusi tertinggi.
aiku
City Level

Post: 265
 
Reputasi: 1






Reply With Quote     #5   Report Post  

Bls: Mengurutkan susunan ketatanegaraan Indonesia

Kutip:
BPK, MA, DPD, MPR, PRESIDEN, MK dan DPR
MPR ( Majelis Permusyawaratan Rakyat )
DPR ( Dewan Perwakilan Rakyat )
DPD ( Dewan Perwakilan Daerah )
BPK ( Badan Pemeriksa Keuangan )
Lembaga Kepresidenan
MA ( Mahkamah Agung )
MK ( Mahkamah Konstitusi )
Komisi Yudisial

Lembaga-lembaga negara atau kelengkapan negara menurut UUD 1945 hasil amandemen adalah sebagai berikut :
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih secara langsung. Pasal 3 UUD 1945 menyebutkan kewenangan MPR sebagai berikut:
a. Mengubah dan menetapkan UUD
b. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden
c. Henya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Tugas-tugas DPR adalah sebagai berikut:
a. Membentuk undang-undang
b. Membahas rancangan RUU bersama Presiden
c. Membahas RAPBN bersama Presiden
Fungsi DPR adalah sebagai berikut:
a. Fungsi legislasi berkaitan dengan wewenang DPR dalam pembentukan undang-undang
b. Fungsi anggaran, berwenang menyusun dan menetapkan RAPBN bersama presiden
c. Fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pemerintah
DPR diberikan hak-hak yang diatur dalam pasal-pasal UUD 1945, antara lain:
a. Hak interpelasi, hak DPR untuk meminta keterangan pada presiden
b. Hak angket, hak DPR untuk mengadakan penyelidikan atas suatu kebijakan Presiden/ Pemerintah
c. Hak menyampaikan pendapat
d. Hak mengajukan pertanyaan
e. Hak Imunitas, hak DPR untuk tidak dituntut dalam pengadilan
f. Hak mengajukan usul RUU

3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Anggota DPD dipilih dari setiap propinsi melalui pemilu. Anggota DPD dari setiap propinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Lembaga DPD bersidang sedikitnya sekali dalam se-tahun.

4. Presiden
Hasil amandemen UUD 1945 tentang kepresidenan berisi hal-hal berikut:
a. Presiden dipilih rakyat secara langsung
b. Presiden memiliki legitimasi (pengesahan) yang lebih kuat
c. Presiden setingkat dengan MPR
d. Presiden bukan berarti menjadi dictator

5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
BPK adalah salah satu badan bebas dan madiri yang diadakan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh presiden.

6. Kekuasaan Kehakiman
Pasal 24 UUD 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hokum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh:
a. Mahkamah Agung (MA)
Tugas MA adalah mengawasi jalannya undang-undang dan memberi sanksi terhadap segala pelanggaran terhadap undang-undang.
b. Mahkamah Konstitusi (MK)
Kewenangan MK adalah sebagai berikut:
1. Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
2. Menguji undang-undang terhadap UUD
3. Memutuskan sengketa lembaga negara
4. Memutuskan pembubaran partai politik
5. Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu

c. Komisi Yudisial (KY)
Lembaga ini berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. Lembaga ini berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung.


Sumber : http://sekolah-dasar.blogspot.com/
agungsuhada
Admin

Post: 4.891
 
Reputasi: 62

Reply
 

Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search




Similar Threads
Thread Original Poster Forum Replies
( Ayo Masuk ) Susunan Karesidenan II Ryosan Umum & Tidak Masuk Kategori Lain 55
Sejarah Susunan Keyboard Redbastard Komputer 8
Utak atik susunan Kabinet SBY _ Boedino (just 4 fun) lelaki Umum & Tidak Masuk Kategori Lain 1
Susunan Partai Golkar 2009-2015 Heei_lionel Politik, Ekonomi & Hukum 1


Pengumuman Penting

Cari indonesiaindonesia.com
Cari Forum | Post Terbaru | Thread Terbaru | Belum Terjawab


Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.