Administrator
Administrator
Dana desa yang diusulkan oleh Partai Golkar dinilai sebagai manuver politik untuk menutupi penolakan dana aspirasi Rp 15 miliar oleh partai koalisi yang tergabung dalam sekretariat gabungan (setgab). Usulan dana desa sebesar Rp 1 miliar ini diperkirakan bakal kandas.
“Urusan daerah itu kan urusan pemerintah, baik pemerintah tingkat daerah, tingkat pusat, dan sebagainya. Jadi saya melihat usulan ini hanya untuk mengalihkan perhatian dan usulan Rp 15 miliar yang ditolak secara ramai-ramai dan fraksi-fraksi yang ada," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung, di gedung DPR, Kamis (10/6).
Sebagai gagasan, kata Pramono, dana desa ini sangat baik. Namun, jumlah dana yang harus dikeluarkan oleh negara jauh lebih besar daripada dana aspirasi Rp 15 miliar per anggota DPR untuk pembangunan daerah pemilihannya.
“Misalnya dalam satu kota atau kabupaten, terutama kabupaten di Pulau Jawa, bisa lebih dari 40 desa, Artinya kan harus ada Rp 40 miliar per kota/kabupaten. Kalau di satu dapil ada 6 kota/kabupaten berarti uang yang dialokasikan jauh lebih besar dari usulan 15 miliar per dapil,” ujar mantan Sekjen PDIP itu.
Penolakan keras juga dilontarkan Sekjen PKS, Anis Matta, yang menilai usulan dana desa itu tidak rasionaL Dengan dana itu, otomatis negara harus mengeluarkan sekitar Rp 65 triliun. “Beban APBN tidak akan kuat. Usulan ini tidak rasional,” ujar Wakil Ketua DPR itu.
Dikatakan Anis, seharusnya usulan itu dikaji secara mendalam sebelum dilempar ke publik. Jangan terkesan melemparkan ide untuk membantu masyaralcat tapi kenyataannya justru membebani negara di luar kemampuan.
“Harusnya yang dipikirkan bagaimana memperbesar volume APBN, bukan hanya untuk membagi-bagi.” ujarnya.
Serangan-serangan itu membuat Partai Golkar makin melunak. Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham, mengatakan ide pembangunan desa ini jangan dilihat dari jumlah Rp 1 miliar, Angka ini merupakan konsekuensi logis dan sebuah pemikiran. Jadi jangan dilihat nominalnya, tapi semangat idenya untuk membangun desa,” ujarnya.
Presiden SBY mengaku sempat dimarahi rakyat Indonesia melalul SMS terkait wacana dana aspirasi yang saat ini tengah bergulir di masyarakat.
“Pagi-pagi, saya sudah dimarahi, Mereka mengira dana aspirasi ini idenya Presiden,” kata SBY dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden.
Terkait polemik dana aspirasi, Presiden mengaku memahami kehendak politisi DPR yang ingin membantu proses pembangunan di daerah pemilihan masing-masing. Presiden pun kemudian memberikan solusi atas polemik tersebut. “Anggota DPR bisa memasukkan ke dalam sistem yang ada dan tinggal mengawasinya,’ katanya.
Sumber : Warkot
“Urusan daerah itu kan urusan pemerintah, baik pemerintah tingkat daerah, tingkat pusat, dan sebagainya. Jadi saya melihat usulan ini hanya untuk mengalihkan perhatian dan usulan Rp 15 miliar yang ditolak secara ramai-ramai dan fraksi-fraksi yang ada," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung, di gedung DPR, Kamis (10/6).
Sebagai gagasan, kata Pramono, dana desa ini sangat baik. Namun, jumlah dana yang harus dikeluarkan oleh negara jauh lebih besar daripada dana aspirasi Rp 15 miliar per anggota DPR untuk pembangunan daerah pemilihannya.
“Misalnya dalam satu kota atau kabupaten, terutama kabupaten di Pulau Jawa, bisa lebih dari 40 desa, Artinya kan harus ada Rp 40 miliar per kota/kabupaten. Kalau di satu dapil ada 6 kota/kabupaten berarti uang yang dialokasikan jauh lebih besar dari usulan 15 miliar per dapil,” ujar mantan Sekjen PDIP itu.
Penolakan keras juga dilontarkan Sekjen PKS, Anis Matta, yang menilai usulan dana desa itu tidak rasionaL Dengan dana itu, otomatis negara harus mengeluarkan sekitar Rp 65 triliun. “Beban APBN tidak akan kuat. Usulan ini tidak rasional,” ujar Wakil Ketua DPR itu.
Dikatakan Anis, seharusnya usulan itu dikaji secara mendalam sebelum dilempar ke publik. Jangan terkesan melemparkan ide untuk membantu masyaralcat tapi kenyataannya justru membebani negara di luar kemampuan.
“Harusnya yang dipikirkan bagaimana memperbesar volume APBN, bukan hanya untuk membagi-bagi.” ujarnya.
Serangan-serangan itu membuat Partai Golkar makin melunak. Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham, mengatakan ide pembangunan desa ini jangan dilihat dari jumlah Rp 1 miliar, Angka ini merupakan konsekuensi logis dan sebuah pemikiran. Jadi jangan dilihat nominalnya, tapi semangat idenya untuk membangun desa,” ujarnya.
Presiden SBY mengaku sempat dimarahi rakyat Indonesia melalul SMS terkait wacana dana aspirasi yang saat ini tengah bergulir di masyarakat.
“Pagi-pagi, saya sudah dimarahi, Mereka mengira dana aspirasi ini idenya Presiden,” kata SBY dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden.
Terkait polemik dana aspirasi, Presiden mengaku memahami kehendak politisi DPR yang ingin membantu proses pembangunan di daerah pemilihan masing-masing. Presiden pun kemudian memberikan solusi atas polemik tersebut. “Anggota DPR bisa memasukkan ke dalam sistem yang ada dan tinggal mengawasinya,’ katanya.
Sumber : Warkot