Administrator
Administrator
Kaukus Pancasila di parlemen menyayangkan tidak adanya tindakan tegas dari Presiden untuk menghentikan premanisme.
Kaukus yang merupakan gabungan dari anggota DPR, DPD, dan 15 elemen masyarakat itu menuntut agar pemerintah menindak tegas perilaku premanisme dan kelompok preman berjubah’.
Hal tersebut dikatakan Eva Kusuma Sundari, salah seorang koordinator kaukus, Senin (28/6), dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan.
Presiden harus bertindak tegas dan membuktikan bahwa negara tidak boleh kalah oleh perilaku kekerasan seperti yang ditunjukkan oleh FPI, dan lainnya. Kalau ini dibiarkan, sama halnya dengan membiarkan pertarungan sipil dengan sipil lainnya, ujarnya.
Dalam acara tersebut hadir Ulil Abshar Abdalla dari Partai Demokrat, Eko Prananto, aktivis Masyarakat Dialog Antarumat Beragama [Madia), Indria Fernida, aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan (Kontras), dan I Wayan Sidharta dari DPD (Bali).
Eva mengimbau para korban tindak kekerasan oleh kelompok tersebut melaporkannya kepada pihak kepolisian, supaya kasusnya bisa ditangani sampai ke pengadilan.
‘Seluruh korban kami imbau agar segera melapor supaya kasusnya diproses di jalur hukum,” ujarnya.
Mantan anggota Panitia Khusus DPR untuk kasus Bank Century itu juga meminta kepada komisi III, sebagai mitra kerja Polri, untuk memanggil Kapolri, Jenderal Bambang Hendarso Danuri terkait insiden pengusiran tiga anggota Komisi IX DPR dad PDIP di Banyuwangi.
‘Panggil Kapolri untuk menanyakan posisi dia di mana. Kami juga minta agar mereka mengecam tindakan itu,” katanya.
Seperti diberitakan, FPI membubarkan acara sosialisasi kesehatan gratis di Banyuwangi yang dilakukan oleh dua anggota DPR, Ribka Tjiptaning dan Rieke Dyah Pitaloka. serta Nursuhud. FPI menduga kegiatan tersebut berbau komunis.
Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla, berpendapat bahwa wacana pembubaran FPI harus terus dimunculkan meskipun secara hukum sangat sulit. Alasannya, tindak kekerasan yang dilakukan FPI sudah sangat sistematis, bukan lagi secara acak.
“Kekerasan yang dilakukan FPI sudah mengarah ke kelompok, bukan random. The best bargain minta dibubarkan. Kalaupun nantinya diambil jalan tengah, hanya ditindak tegas, yah lumayan bagi kita. Tapi jangan menyerah di awal,” ujarnya.
Saat ditanya tentang mekanisme pembubarannya, Ulil mengatakan tidak memenjarakan. “Persoalan memenjarakan itu nantinya tergantung apakah anggota ini melawan hukum atau tidak,” ujarnya.
Sumber : Warkot
Kaukus yang merupakan gabungan dari anggota DPR, DPD, dan 15 elemen masyarakat itu menuntut agar pemerintah menindak tegas perilaku premanisme dan kelompok preman berjubah’.
Hal tersebut dikatakan Eva Kusuma Sundari, salah seorang koordinator kaukus, Senin (28/6), dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan.
Presiden harus bertindak tegas dan membuktikan bahwa negara tidak boleh kalah oleh perilaku kekerasan seperti yang ditunjukkan oleh FPI, dan lainnya. Kalau ini dibiarkan, sama halnya dengan membiarkan pertarungan sipil dengan sipil lainnya, ujarnya.
Dalam acara tersebut hadir Ulil Abshar Abdalla dari Partai Demokrat, Eko Prananto, aktivis Masyarakat Dialog Antarumat Beragama [Madia), Indria Fernida, aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan (Kontras), dan I Wayan Sidharta dari DPD (Bali).
Eva mengimbau para korban tindak kekerasan oleh kelompok tersebut melaporkannya kepada pihak kepolisian, supaya kasusnya bisa ditangani sampai ke pengadilan.
‘Seluruh korban kami imbau agar segera melapor supaya kasusnya diproses di jalur hukum,” ujarnya.
Mantan anggota Panitia Khusus DPR untuk kasus Bank Century itu juga meminta kepada komisi III, sebagai mitra kerja Polri, untuk memanggil Kapolri, Jenderal Bambang Hendarso Danuri terkait insiden pengusiran tiga anggota Komisi IX DPR dad PDIP di Banyuwangi.
‘Panggil Kapolri untuk menanyakan posisi dia di mana. Kami juga minta agar mereka mengecam tindakan itu,” katanya.
Seperti diberitakan, FPI membubarkan acara sosialisasi kesehatan gratis di Banyuwangi yang dilakukan oleh dua anggota DPR, Ribka Tjiptaning dan Rieke Dyah Pitaloka. serta Nursuhud. FPI menduga kegiatan tersebut berbau komunis.
Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla, berpendapat bahwa wacana pembubaran FPI harus terus dimunculkan meskipun secara hukum sangat sulit. Alasannya, tindak kekerasan yang dilakukan FPI sudah sangat sistematis, bukan lagi secara acak.
“Kekerasan yang dilakukan FPI sudah mengarah ke kelompok, bukan random. The best bargain minta dibubarkan. Kalaupun nantinya diambil jalan tengah, hanya ditindak tegas, yah lumayan bagi kita. Tapi jangan menyerah di awal,” ujarnya.
Saat ditanya tentang mekanisme pembubarannya, Ulil mengatakan tidak memenjarakan. “Persoalan memenjarakan itu nantinya tergantung apakah anggota ini melawan hukum atau tidak,” ujarnya.
Sumber : Warkot
