nurcahyo
New member
Sri Widowati Sugih Hastuti
MISKIN PERILAKU
Bukan sulap bukan sihir, ada sebuah fenomena, sebuah fakta kenyataan bahwa menjadi orang miskin itu menyenangkan. ?Ah masa? Teori dari mana?" Hasil kajian pemberdayaan masyarakat miskin di era otonomi daerah dalam hal ini di Propinsi DIYogyakarta tepatnya di sebuah desa di Kabupaten Kulonprogo, memberikan sebuah cerita bahwa di jaman reformasi (diplesetkan orang repot-nasii) ternyata ketika sebuah proyek, program atau apapun namanya yang berkaitan dengan datangnya sebuah bantuan, ?masyarakat? (yang tidak menyadari siapa dirinya) berlomba-lomba mendaftarkan diri menjadi orang miskin atau dengan kata lain me-miskin-kan diri. Gejala apa ini? Justru itulah tulisan ini saya buat untuk minta bantuan dari para pembaca JER , meng-analisa-nya menurut bidang ilmu masing-masing.
Tulisan ini dalam bentuk wawancara dimana peneliti sebagai orang luar (OL) menanyakan kondisi wilayah kepada orang dalam (OD) dalam hal ini diwakili oleh pihak camat dan kepala desa
OL
:
Bagaimana kondisi wilayah ini
OD
:
Kami hidup di wilayah kecamatan dengan masalah-masalah sebagai berikut yaitu pendapatan perkapita rendah, produktivitas dan ketrampilan masyarakat yang rendah, rawan bencana longsor hingga sampai menelan korban, kekurangan air bersih pada saat musim kemarau, adanya gangguan penyakit malaria yang endemik dimana kurang lebih pertahun sekitar 3000 warga mengalaminya, jumlah KK miskin di kecamatan ini sekitar 8000-an. Bisa anda bayangkan bukan keadaan kami?
OL
:
Siapa orang miskin di desa ini?
OD
:
Seseorang disebut miskin dengan ciri-ciri sebagai berikut yaitu dalam sehari makan < 3x, penghasilan tidak tetap, tidak mempunyai sawah atau tegalan, rumah sederhana dari gedeg (bilik bambu) ukuran 6 x 4 meter persegi dan berlantai tanah. Oh ya termasuk dalam kriteria itu para jompo, manula dan para janda ditinggal mati suaminya.
OL
:
Sepertinya kriteria orang miskin desa ini mengingatkan pada kriteria miskin sebuah program dari luar, benarkah demikian?
OD
:
Benar! Kriteria miskin diatas mengacu pada kriteria miskin dari BKKBN yang biasa melakukan pendataan setiap tahun.
OL
:
Kriteria miskin menurut ukuran desa ini apakah benar demikian?
OD
:
Sebenarnya sih tidak. Kriteria miskin di atas itu agar masyarakat bisa mendapatkan bantuan, misalnya dalam program beras miskin (raskin).
OL
:
Jika program raskin dihentikan, apakah mereka para penerima raskin benar-benar tidak bisa membeli beras?
OD
:
Seandainya program raskin dihentikan, di stop, ya nggak apa-apa. Mereka para penerima raskin masih bisa hidup dan masih sanggup membeli beras bahkan mereka juga sanggup membayar zakat fitrah lho mbak. Dari 889 KK miskin penerima raskin hanya 2 orang saja bahkan paling banter 5 orang saja yang benar-benar tidak sanggup mengeluarkan zakat fitrah. Ini aneh tapi nyata lho mbak, saya juga heran sendiri, tapi apa boleh buat.
OL
:
Bagaimana cerita yang melatarbelakangi sehingga terjadi hal demikian?
OD
:
Saat ini, sekarang ini mbak, kalau ada bantuan datang masuk desa entah darimana asalnya, entah untuk golongan siapa penerimanya, masyarakat cepat-cepat mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan. Pengalaman masa lalu di jamannya program IDT desa kami tidak tergolong desa tertinggal karena kami malu disebut desa tertinggal. Tetapi setelah melihat desa tetangga yang menerima Rp. 20 juta per tahun selama 3 tahun berturut-turut, kemudian disusul ada bantuan pembangunan sarana fisik, masyarakat kami menjadi ?meri?. Akhirnya kami hanya bisa berkata ?enak sekali ya menjadi desa tertinggal?. ?Seandainya dan seandainya dulu....?
OL
:
Apa hikmah dari pengalaman itu?
OD
:
Belajar dari pengalaman masa lalu, kami atau desa kami sekarang tidak malu lagi disebut entah apa namanya, yang penting desa kami, masyarakat kami mendapat bantuan meskipun masuk dalam daftar kelompok orang miskin atau desa miskin. Sekali lagi yang penting mendapat bantuan.
OL
:
Gejala apa itu pak?
OD
:
Entahlah.... saya juga tidak tahu mbak, yang penting warga saya sejahtera.
Sri Widowati Sugih Hastuti (Widowati) ? Staf Peneliti pada Pusat Pengkajian dan Pengembangan Perekonomian Rakyat (Pusat P3R, Bogor)
MISKIN PERILAKU
Bukan sulap bukan sihir, ada sebuah fenomena, sebuah fakta kenyataan bahwa menjadi orang miskin itu menyenangkan. ?Ah masa? Teori dari mana?" Hasil kajian pemberdayaan masyarakat miskin di era otonomi daerah dalam hal ini di Propinsi DIYogyakarta tepatnya di sebuah desa di Kabupaten Kulonprogo, memberikan sebuah cerita bahwa di jaman reformasi (diplesetkan orang repot-nasii) ternyata ketika sebuah proyek, program atau apapun namanya yang berkaitan dengan datangnya sebuah bantuan, ?masyarakat? (yang tidak menyadari siapa dirinya) berlomba-lomba mendaftarkan diri menjadi orang miskin atau dengan kata lain me-miskin-kan diri. Gejala apa ini? Justru itulah tulisan ini saya buat untuk minta bantuan dari para pembaca JER , meng-analisa-nya menurut bidang ilmu masing-masing.
Tulisan ini dalam bentuk wawancara dimana peneliti sebagai orang luar (OL) menanyakan kondisi wilayah kepada orang dalam (OD) dalam hal ini diwakili oleh pihak camat dan kepala desa
OL
:
Bagaimana kondisi wilayah ini
OD
:
Kami hidup di wilayah kecamatan dengan masalah-masalah sebagai berikut yaitu pendapatan perkapita rendah, produktivitas dan ketrampilan masyarakat yang rendah, rawan bencana longsor hingga sampai menelan korban, kekurangan air bersih pada saat musim kemarau, adanya gangguan penyakit malaria yang endemik dimana kurang lebih pertahun sekitar 3000 warga mengalaminya, jumlah KK miskin di kecamatan ini sekitar 8000-an. Bisa anda bayangkan bukan keadaan kami?
OL
:
Siapa orang miskin di desa ini?
OD
:
Seseorang disebut miskin dengan ciri-ciri sebagai berikut yaitu dalam sehari makan < 3x, penghasilan tidak tetap, tidak mempunyai sawah atau tegalan, rumah sederhana dari gedeg (bilik bambu) ukuran 6 x 4 meter persegi dan berlantai tanah. Oh ya termasuk dalam kriteria itu para jompo, manula dan para janda ditinggal mati suaminya.
OL
:
Sepertinya kriteria orang miskin desa ini mengingatkan pada kriteria miskin sebuah program dari luar, benarkah demikian?
OD
:
Benar! Kriteria miskin diatas mengacu pada kriteria miskin dari BKKBN yang biasa melakukan pendataan setiap tahun.
OL
:
Kriteria miskin menurut ukuran desa ini apakah benar demikian?
OD
:
Sebenarnya sih tidak. Kriteria miskin di atas itu agar masyarakat bisa mendapatkan bantuan, misalnya dalam program beras miskin (raskin).
OL
:
Jika program raskin dihentikan, apakah mereka para penerima raskin benar-benar tidak bisa membeli beras?
OD
:
Seandainya program raskin dihentikan, di stop, ya nggak apa-apa. Mereka para penerima raskin masih bisa hidup dan masih sanggup membeli beras bahkan mereka juga sanggup membayar zakat fitrah lho mbak. Dari 889 KK miskin penerima raskin hanya 2 orang saja bahkan paling banter 5 orang saja yang benar-benar tidak sanggup mengeluarkan zakat fitrah. Ini aneh tapi nyata lho mbak, saya juga heran sendiri, tapi apa boleh buat.
OL
:
Bagaimana cerita yang melatarbelakangi sehingga terjadi hal demikian?
OD
:
Saat ini, sekarang ini mbak, kalau ada bantuan datang masuk desa entah darimana asalnya, entah untuk golongan siapa penerimanya, masyarakat cepat-cepat mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan. Pengalaman masa lalu di jamannya program IDT desa kami tidak tergolong desa tertinggal karena kami malu disebut desa tertinggal. Tetapi setelah melihat desa tetangga yang menerima Rp. 20 juta per tahun selama 3 tahun berturut-turut, kemudian disusul ada bantuan pembangunan sarana fisik, masyarakat kami menjadi ?meri?. Akhirnya kami hanya bisa berkata ?enak sekali ya menjadi desa tertinggal?. ?Seandainya dan seandainya dulu....?
OL
:
Apa hikmah dari pengalaman itu?
OD
:
Belajar dari pengalaman masa lalu, kami atau desa kami sekarang tidak malu lagi disebut entah apa namanya, yang penting desa kami, masyarakat kami mendapat bantuan meskipun masuk dalam daftar kelompok orang miskin atau desa miskin. Sekali lagi yang penting mendapat bantuan.
OL
:
Gejala apa itu pak?
OD
:
Entahlah.... saya juga tidak tahu mbak, yang penting warga saya sejahtera.
Sri Widowati Sugih Hastuti (Widowati) ? Staf Peneliti pada Pusat Pengkajian dan Pengembangan Perekonomian Rakyat (Pusat P3R, Bogor)