TKW akan d lengkapi HP

spirit

Mod
Dengan banyaknya kasus penganiayaan TKW Indonesia khususnya yang bekerja d Arab Saudi. Pemerinta berencana menyediakan Call Center khusus bagi TKW jika mengalami masalah d tempat kerja. Rencana ini akan d terapkan tahun 2011, dan mewajibkan penyalur TKW melengkapi HP bagi calon tenaganya.

Rencana ini d nilai pengamat Tenaga Kerja terlambat karena negara lain seperti Philipina sudah lama menerapkannya.
 
Menurut saia, rncana ini jga tdak menyentuh substansinya ...harusnya pihak ketenagakerjaan memberikan pengetahuan dan informasi yg memadai kpd calon tkw ...jangan asal trima duit dan cuma nglatih bhasa asing seadanya aja ...

Kalu bisa sie, para tkw ga usah dkirim kluar, tp dberdayakan d dalam negeri, untk mengolah perkebunan sawit misalnya ...
 
Menurut saia, rncana ini jga tdak menyentuh substansinya ...harusnya pihak ketenagakerjaan memberikan pengetahuan dan informasi yg memadai kpd calon tkw ...jangan asal trima duit dan cuma nglatih bhasa asing seadanya aja ...

Kalu bisa sie, para tkw ga usah dkirim kluar, tp dberdayakan d dalam negeri, untk mengolah perkebunan sawit misalnya ...

Setuju den
Tanah kosong kita ada jutaan hektar. Daripada jd pekerja sawit d malaysia atau TKW d Arab sana

Masalahnya mau ag pemerintah perhatikan pengangguan dgn serius.
 
kalo HP nya dirampas ama majikannya.. trus mau ngomong apa?
gak cerdas nih idenya

Mestinya Indonesia belajar ama Filipina.. yang dalam pengiriman tenaga kerja gak sembarangan kirim... :)
Tenaga kerja di sana ditempa dulu skill & ability nya.. kalo perlu. ntar TKI ditempa juga Strength, Defense, dan Attacknya.. jangan asal ngirim gitu..
para majikan biadap tuh juga ditanya, "KENAPA KOK TKW/TKI DISIKSA?" trus dijadiin pelajaran juga..
katanya karena pembokatnya gak ngerti bahasanya dan gak becus kerja..!! nah lohh...
 
Last edited:
masih ngak menjamin terbebas dari penyiksaan

masih banyak TKI yang kolot dan tidak mengenal Hp dan sebagai nya
 
pembekalan hp akan menimbulkan masalah baru buat tkw [rumah tangga] di hk yang katanya lebih baik dari negara manapun,, larangan ga boleh punya hp biasanya ada di perjanjian saat tkw di interview saat masih di indonesia, nah lo pt kan yang kolot

Kalau sampai ketauan di hk ada, dirampas majikan,!!


Pemerintah yang harus berbenah, apalagi yang di tugaskan di negara2 setempat, harusnya memberi penyuluhan, bisa berupa surat atau apa kek ke prt,,,

Ga mungkinkan, tkw yang datang ke negara tertentu, KBRI YANG TERHORMAT ga punya data, nama dan alamat tkw???
 
nah itu dia ...d mana KBRI? Apakah para TKI ga tau keberadaan KBRI? Harusnya KBRI bikin kegiatan rutin yg bsa mengakomodir tki, misal arisan tki ntar tempatnya d gedung KBRI ...:D
 
hari ini Aktivis Migran Care dan Buruh berdemo d depan istana . Mereka menolak kebijakan Presiden melengkapi TKW dgn HP sebab itu tidak menyelesaikan masalah bahkan akan menambah masalah baru. Yang menarik para pendemo ini melakukan drama teatrikal sambil menenteng HP mainan berukuran 2x3 meter dgn tulisan KETIK REG (SPASI) DISIKSA KIRIM KE SBY
 
betul betul... jangan sampai ada masalah baru dgn pembekalan ini,,!!


@den ishimaru, tlp kjri mah selalu sibuk, kalau ada yang ngankat, bukan pake b.indo ini susahnya,


Ga seberapa dilayani!

Kalau datang ke KJRI mah di bentak2, kalau ga gitu di cuekin aja!

Hohoho
Is the best konjen hk dah pulkam, pak paiman turnip, dan pak nugroho..
 
Wah untungnya bapakku yang kerja di KBRI Ceko, selalu ramah pada semua sodaranya sesama orang indonesia...:))

Oh iya...Depe ikutan demo tuh bareng Migrant Care

-dipi-
 
Wah untungnya bapakku yang kerja di KBRI Ceko, selalu ramah pada semua sodaranya sesama orang indonesia...:))

Oh iya...Depe ikutan demo tuh bareng Migrant Care

-dipi-

Pemerintah sering bilang jika TKW n TKI ini adalah pahlawan devisa tapi kok ga ada ide buat perlindungan hukum secara tersistem ya. Jika d angkat k permukaan oleh media baru deh sibuk perhatian
 
pendidikan tetep faktor utama para tkw (secara ayahku juga jadi TKI di Saudi, kerja di perusahaan asing milik Jordania), pendidikan bukan berarti harus formal tapi skill, bahasa, budaya dll, klo perlu ada standarisasi tenaga kerja. ayahku pernah cerita, (maaf) ada temen ayah yang orang arab ngeluh punya pembantu orang ind, gaptek alat2 rumah tangga yang smakin canggih, cuma bisa bahasa daerah asal, masak juga gak cocok dg lidah mereka dll, dg kata lain mereka stres berat tp gak bisa berbuat apa2 krn kontrak, sementara karakter orang arab juga agak tempramen. ada banyak tki/tkw yang sukses merantau dan ketika pulang sudah punya modal usaha. beritanya berimbang dong bro..
 
pendidikan tetep faktor utama para tkw (secara ayahku juga jadi TKI di Saudi, kerja di perusahaan asing milik Jordania), pendidikan bukan berarti harus formal tapi skill, bahasa, budaya dll, klo perlu ada standarisasi tenaga kerja. ayahku pernah cerita, (maaf) ada temen ayah yang orang arab ngeluh punya pembantu orang ind, gaptek alat2 rumah tangga yang smakin canggih, cuma bisa bahasa daerah asal, masak juga gak cocok dg lidah mereka dll, dg kata lain mereka stres berat tp gak bisa berbuat apa2 krn kontrak, sementara karakter orang arab juga agak tempramen. ada banyak tki/tkw yang sukses merantau dan ketika pulang sudah punya modal usaha. beritanya berimbang dong bro..

itu adalah sebagian kecil cerita kesuksesan TKW n TKI. Memang pendidikan dan pemahaman alat2 kerja itu penting tapi ini bukan salah para calon TKW n TKI tp para penyalurlah yg melengkapi mereka pengetahuan sebelum d berangkatkan dan ini merupakan kewajiban penyalur sesuai amanat dan syarat pendirian perusahaan penyalur tenaga kerja.
 
yupz, kadang para agen sngaja memalsukan data2 yg sharusnya wajib dkuasai dan orang2 arab sono tahunya cman tki yg dikrim sesuai kriteria, tp kenyataan brkata lain pdahal sdah tanda tangan kontrak, alhasil akhirnya berujung malapetaka ...
 
Suatu kebijakan yang konyol. Pemerintah selama ini selalu dalam posisi reaktif dan bukan dalam posisi aktif. Yang harus dipastikan pemerintah Indonesia adalah bagimana mendesak negara-negara tujuan yang selama ini belum memberikan kepastian hukum atas hak informasi dan komunikasi. Harus dipastikan bahwa hak tersebut diatur dalam kontrak kerja maupun MoU atau bilateral agreement dengan negara tujuan, dan bukan pada pengadaan HPnya. Masalah akses informasi dan komunikasi sangatlah tidak cukup diatasi dengan memberikan kelengkapan alat telekomunikasinya, tetapi lebih dari itu adalah perlindungan hukum. Persoalan krusial buruh migran di berbagai negara terutama Saudi Arabia, Malaysia, dan beberapa negara di Timur Tengah harus dituntaskan dengan perlindungan hukum yang berpihak serta diplomasi yang berkualitas.

Dan soal TKI ini nggak bisa dipaksakan solusinya dengan sepotong-sepotong. Harus secara menyeluruh. Bukan hanya yang disoroti soal skill saja, bukan yang disoroti hanya hukumnya saja bla bla bla. Setidaknya ada tiga poin utama yang harus jadi perhatian bersama. Pertama, kasus ini mestinya jadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penempatan dan perlindungan buruh migran yang terbukti gagal memberikan perlindungan.

Evaluasi ini untuk melihat efektivitas keseluruhan kebijakan yang ada, baik UU No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, nota kesepahaman dengan sejumlah negara tujuan, maupun peraturan lain. Termasuk kinerja 18 instansi berwenang dalam penempatan dan perlindungan buruh migran tetapi tak efektif bersinergi.

Kedua, evaluasi terhadap kinerja legislatif secara menyeluruh, baik pada tingkat legislasi, pengawasan, maupun anggaran. Tahun 2010, revisi UU No 39 Tahun 2004 telah jadi prioritas Prolegnas DPR. Akan tetapi, progres proses pembahasan belum tampak sama sekali. Bahkan, hingga kini DPR belum selesai membuat draf legal, padahal tahun 2010 tinggal sebulan.

Ditundanya pembahasan RUU PRT yang sejatinya prioritas 2010 juga pertanyaan besar dalam situasi di mana PRT migran Indonesia di sejumlah negara minim perlindungan. Tersendatnya penuntasan revisi MoU RI-Malaysia mengenai penempatan domestic workers yang sudah berjalan 1,5 tahun salah satunya karena Pemerintah Indonesia belum memiliki legislasi nasional untuk perlindungan PRT.

Ratifikasi konvensi buruh migran mestinya jadi concern bersama. Namun, ironisnya, ratifikasi ini tidak masuk dalam agenda Prolegnas DPR 2009-2014.

Ketiga, evaluasi terhadap kinerja kabinet, terutama menteri tenaga kerja dan menteri luar negeri. Terulangnya kembali kasus serupa dan tak hanya sekali bisa jadi pertimbangan bagi SBY untuk mengevaluasi kinerja kabinetnya. Masyarakat menunggu ketegasan SBY untuk secara obyektif dan tegas memberikan penilaian terhadap kinerja kabinet yang terbukti lemah dan tak punya kompetensi layak.

Persoalan buruh migran sejatinya persoalan kegagalan negara menyediakan lapangan kerja dan kegagalan melindungi warga negara di luar negeri. Inti dari persoalan ini: lemahnya perlindungan hukum, penegakan HAM, penegakan hukum, dan diplomasi pemerintah yang tak bisa dijawab dengan alat komunikasi.

Penyelesaian kasus Sumiati sesungguhnya menuntut diplomasi tingkat tinggi antarkepala negara. SBY semestinya menyatakan protes langsung ke Raja Arab Saudi atas penganiayaan keji terhadap Sumiati dan menuntut tanggung jawab untuk menuntaskan kasus ini melalui proses hukum yang fair. Hal ini sungguh lebih strategis di mata internasional daripada pejabat negara setingkat menteri mendatangi rumah korban. Meskipun hal ini juga tidak salah, mestinya para pejabat memiliki skala prioritas dalam menuntaskan kasus-kasus buruh migran.

Sepanjang 2010, setidaknya ada 5.635 PRT migran Indonesia mengalami persoalan serius di Arab. Persoalan meliputi penyiksaan, kekerasan seksual, tidak digaji, kerja over-time, dan kerja tak layak. Terjadinya kasus-kasus tersebut, termasuk kasus Sumiati, tak relevan dikaitkan dengan tingkat pendidikan dan keterampilan PRT migran. Ini lebih karena lemahnya perlindungan hukum kedua negara dan masih kuatnya praktik perbudakan di Arab Saudi.

Kasus Sumiati harus jadi daya dorong bagi Indonesia dan Arab Saudi untuk segera membentuk kesepakatan bilateral bagi perlindungan PRT migran Indonesia. Dalam proses menuju ke arah itu, pemerintah harus segera menyatakan moratorium atau penghentian pengiriman buruh migran ke Arab Saudi dan menyatakan Arab Saudi zona merah karena terbukti tak menghormati HAM.

Untuk itu, moratorium tak sekadar dipahami sebagai sikap politik, tetapi harus jadi momentum evaluasi menyeluruh sehingga terjadi perubahan dan perbaikan bagi perlindungan buruh migran.

Sekian dan terima kasih!!!
 
yupz, kadang para agen sngaja memalsukan data2 yg sharusnya wajib dkuasai dan orang2 arab sono tahunya cman tki yg dikrim sesuai kriteria, tp kenyataan brkata lain pdahal sdah tanda tangan kontrak, alhasil akhirnya berujung malapetaka ...

Biasanya para penyalur ini (yang nakal) hanya mementingkan uang, ga peduli dgn keselamatan calon TKW n TKI. Dan seperti yg kita saksikan pemberitaan Media bahwa para TKW ini teraniaya dan bahkan pulang tinggal nama
 
dibeakli HP tapi gak ama pulsanya sama juga bohong kalo HPnya di sandera gimana? mending bikin peraturan aja, kalo setiap bulan TKI wajib lapor ke KBRI, kayak registrasi ulang gitu, nah bagi TKI yg 2 bulan berturut-turut tidak lapor, harus dikunjungi oleh pihak KBRI, itung2 inspeksi gitulah, supaya tidak membludak saat registrasi, di tentukan tanggal wajib lapornya, bagi majikan yg mempekerjakan TKI mesti dan wajib mengizinkan pembantunya untuk wajib lapor setiap bulan. untuk TKI yg bekerja di kota yg jaraknya terklalu jauh dengan KBRI, diperbolehkan 3 bulan sekali lapor atau menelepon (pake bahasa indonesia lah biar gak dipalsuin) untuk memastikan keberadannya.
 
@kak depe, makasih infonya! ^___^


Ketrampilan rumah tangga dan menguasai bahasa negara tujuan itu wajib!


jadi kalau tidak bisa apa2 setelah sampai tempat kerja, jangan salahkan TKW dong!


Aku udah ngalami, tujuan negaranya waktu itu, hk, taiwan, singapore, arab, malaysia...
Dan semuanya harus lewat ujian di depnaker,,, [ujian bahasa, rumah tangga, bayi, orang tua jompo, yang ga lulus harus ujian ulang]


Sebelum berangkat kurang lebih 1 minggu, ada PAP [pengarahan akhir pemberangkatan] semua tki/tkw berbagai penampungan, kumpul di tempat pelatihan abri sidoarjo [itu yang jatim] yang luar jatim harus di jakarta.. Dua hari 2 malam di blebek tetek bengek dari bapak ibu depnaker!!

Jadi kalau tkw ga bisa apa2, pt [penampungan] yang kurang di ajar!


Dan pemerintahlah yang teledor,,,!!! Coz imigrasi di airport tanah air juga di tipuin lho! Umur palsu, nama pt palsu, agency negara tujuan belum tentu legal!!



niat tkw kerja nyari duit, staff di pt akan memanis maniskan kata2nya ke tkw, jadi kalau blm pernah kerja ke luar, taukah mereka??? TIDAAAK!! [dan lihatlah, kebanyakan korban2 itu, karena baru pertama kerja keluar negeri!!]
 
Back
Top